Melanggar Aturan! Koordinator APD: Perekrutan PKD Kewenangan Panwascam, Bukan Bawaslu!

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 20 May 2024 - 23:09

PEREKRUTAN: Proses perekrutan anggota Panitia Kelurahan dan Desa (PKD) menuai pro dan kontra. DOK/RB--

KORANRB.ID – Proses perekrutan anggota Panitia Kelurahan dan Desa (PKD) menuai pro dan kontra.

Pasalnya perekrutan PKD oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Seluma diduga melanggar aturan.

Hal ini diungkapkan Koordinator Kabupaten Seluma Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) yang juga mantan Ketua Bawaslu Seluma periode 2018 - 2023, Suryadi, MM.

Ia mengatakan rekrutmen anggota PKD oleh Bawaslu Kabupaten melanggar Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (UU RI) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada Pasal 132 Ayat (2) tergambar jelas bahwa anggota PKD diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).

“Artinya diterangkan bahwa itu merupakan kewenangan Panwascam, bukan Bawaslu Kabupaten / Kota,” terang Suryadi.

Dilanjutkan Suryadi, jika Bawaslu menggunakan alasan bahwa rekrutmen PKD diambil alih lantaran Panwascam belum terbentuk.

Maka hal tersebut kembali melanggar UU yang sama, yakni Pasal 103 huruf (e) yang menyatakan bahwa Bawaslu kabupaten/kota mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban panwascam apabila berhalangan sementara.

“Persoalannya adalah, Panwascam ini kan belum terbentuk dan belum bertugas, bagaimana mau diambil alih sementara sedangkan posisi masih kosong,” papar Suryadi.

Kejadian ini diungkapkan Suryadi sama persis dengan seleksi anggota Bawaslu kabupaten/ kota beberapa waktu lalu.

melanggar aturan! koordinator apd: perekrutan pkd kewenangan panwascam, bukan bawaslu!                            koranrb.id – proses perekrutan anggota panitia kelurahan dan desa (pkd) menuai pro dan kontra.
pasalnya perekrutan pkd oleh badan pengawas pemilu (bawaslu) seluma diduga melanggar aturan.
hal ini diungkapkan koordinator kabupaten seluma akademi pemilu dan demokrasi (apd) yang juga mantan ketua bawaslu seluma periode 2018 - 2023, suryadi, mm.
ia mengatakan rekrutmen anggota pkd oleh bawaslu kabupaten melanggar undang-undang (uu) republik indonesia (uu ri) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. 
baca juga:seleksi wawancara 1.022 calon anggota pps di seluma digelar 3 hari 
baca juga:atasi blank spot di ulu talo seluma, pembangunan bts dipusatkan di desa air keruh
pada pasal 132 ayat (2) tergambar jelas bahwa anggota pkd diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam).
“artinya diterangkan bahwa itu merupakan kewenangan panwascam, bukan bawaslu kabupaten / kota,” terang suryadi.
dilanjutkan suryadi, jika bawaslu menggunakan alasan bahwa rekrutmen pkd diambil alih lantaran panwascam belum terbentuk. 
maka hal tersebut kembali melanggar uu yang sama, yakni pasal 103 huruf (e) yang menyatakan bahwa bawaslu kabupaten/kota mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban panwascam apabila berhalangan sementara.
baca juga:silakan cek nama, 1.022 calon anggota pps seluma lulus tes tertulis lanjut wawancara
baca juga:belum usai jadi dalang pembakaran kantor desa, muncul dugaan buronan mantan ketua pp seluma selewengkan dd
“persoalannya adalah, panwascam ini kan belum terbentuk dan belum bertugas, bagaimana mau diambil alih sementara sedangkan posisi masih kosong,” papar suryadi.
kejadian ini diungkapkan suryadi sama persis dengan seleksi anggota bawaslu kabupaten/ kota beberapa waktu lalu. 
di mana sempat terjadi kekosongan anggota selama 4 hari. 
atas hal tersebut bawaslu ri memerintahkan bawaslu provinsi untuk mengambil alih.
hal tersebut dilaporkan ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp). hasilnya diputuskan bahwa itu bersalah.
baca juga:bupati seluma tambah anggaran disparpora seluma rp200 juta, untuk pemilihan bujang gadis dan atlet popda
baca juga:dbd tembus 240 kasus di seluma, puskesmas talang tinggi paling tinggi, hingga mei 52 kasus
“hasilnya diputuskan bahwa itu bersalah, dan bawaslu ri diberikan peringatan akibat salah memahami pasal yang ada. kejadian ini sama persis dan kemungkinan besar terjadi jika tetap dilakukan,” jelas suryadi.
untuk itu suryadi mengingatkan kepada seluruh jajaran bawaslu agar dapat meninjau ulang proses rekrutmen ini.
agar nantinya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
“dikhawatirkan proses ini akan bermasalah, karena direkrut oleh orang yang tidak berwenang,” tutup suryadi.
sementara itu, ketua bawaslu seluma, gandi indah jaya, membenarkan bahwa pembentukan pkd seharusnya dilakukan oleh panwascam.
hanya saja, saat ini panwascam belum dilantik sehingga mengharuskan beberapa tahapan penerimaan pkd diambil alih.
bawaslu hanya sampai ke tahapan pengumuman pelaksanaan wawancara.
sedangkan tahapan setelah itu, wawancara, langsung berpindah ke panwascam.
"teknis rekrutmennya diambil alih oleh bawaslu hingga nanti panwascam dilantik. setelah panwascam dilantik, maka rekrutmen dilanjutkan panwascam,” papar gandi.
untuk diketahui, setiap kelurahan dan desa nantinya akan ada 1 anggota pkd yang bertugas.
kabupaten seluma terdapat total 202 kelurahan dan desa, terbagi menjadi 20 kelurahan dan 182 desa yang tersebar di 14 kecamatan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 21Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan