10.100 Penerima Bansos PKH dan BPNT Dicoret, Dinsos Lakukan Ini

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 22 May 2024 - 00:27

TERANCAM PENCORETAN: Penerima bansos di Bengkulu Utara yang saat ini dilakukan penyisiran verifikasi ulang. FOTO: SHANDY/RB --

ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Sepanjang 2022– 2023 lalu, sudah sebanyak 10.100 penerima program bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT di Bengkulu Utara, dicoret.

Pencoretan ini dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilaukan oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa.

Namun Dinas Sosial (Dinsos) Bengkulu Utara tetap melakukan penyisiran dan verifikasi kembali penerima bansos tersebut.

Selain dari data penerima bansos yang ada di setiap desa, verifikasi ini dilaklukan pada rumah atau bangunan yang terdapat stiker atau cat penanda penerima bantuan sosial.

Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara, Agus Sudrajad menerangkan graduasi atau verifikasi penerima tersebut dilakukan saat ini oleh tim pendamping atau pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial.

Mereka melakukan verifikasi dengan melihat rumah-rumah yang memang terpasang data penerima bansos.

“Setiap penerima bantuan sosial sudah terpasang stiker atau cat penerima bansos, itu tidak boleh hilang dan jika hilang penerima siap untuk dilakukan pencoretan,” terangnya.

Verifikasi ini untuk memastikan jika masyarakat yang meneirma program tersebut saat ini benar-benar sudah memenuhi kriteria penerima.

Meksipun verifikasi atau graduasi sudah menyertakan pemerintah desa, namun Dinas Sosial tetap mengantisipasi dalam rangka memastikan jika program tersebut tepat sasaran.

“Pemerintah desa sudah melakukan penyisiran dan melalui musyawarah desa sudah dilakukan pencoretan dan pengajuan kembali masyarakat yang layak namun belum menerima, tapi tetap kita lakukan penyisiran,” ujar Agus Sudrajad.

Jika memang masih ada masyarakat yang secara kriteria banguan tidak berhak menerima bantuan sosial.

Tim pendamping sosial berhak melakukan verifikasi pada penerima tersebut menanyakan bantuan sosial yang diterima dan kriteria penerima.

10.100 penerima bansos pkh dan bpnt dicoret, dinsos lakukan ini                             arga makmur, koranrb.id – sepanjang 2022– 2023 lalu, sudah sebanyak 10.100 penerima program bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (pkh) dan bantuan pangan non tunai atau bpnt di bengkulu utara, dicoret. 
pencoretan ini dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilaukan oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa.
namun dinas sosial (dinsos) bengkulu utara tetap melakukan penyisiran dan verifikasi kembali penerima bansos tersebut. 
baca juga:raih peringkat kedua penanganan stunting, pemkab bengkulu utara percepat penurunan angka stunting
selain dari data penerima bansos yang ada di setiap desa, verifikasi ini dilaklukan pada rumah atau bangunan yang terdapat stiker atau cat penanda penerima bantuan sosial. 
kepala dinas sosial bengkulu utara, agus sudrajad menerangkan graduasi atau verifikasi penerima tersebut dilakukan saat ini oleh tim pendamping atau pekerja sosial yang ada di dinas sosial. 
mereka melakukan verifikasi dengan melihat rumah-rumah yang memang terpasang data penerima bansos. 
baca juga:disiapkan rp 23,3 miliar, tpg untuk guru di bengkulu utara segera dicairkan
“setiap penerima bantuan sosial sudah terpasang stiker atau cat penerima bansos, itu tidak boleh hilang dan jika hilang penerima siap untuk dilakukan pencoretan,” terangnya. 
verifikasi ini untuk memastikan jika masyarakat yang meneirma program tersebut saat ini benar-benar sudah memenuhi kriteria penerima.
meksipun verifikasi atau graduasi sudah menyertakan pemerintah desa, namun dinas sosial tetap mengantisipasi dalam rangka memastikan jika program tersebut tepat sasaran. 
“pemerintah desa sudah melakukan penyisiran dan melalui musyawarah desa sudah dilakukan pencoretan dan pengajuan kembali masyarakat yang layak namun belum menerima, tapi tetap kita lakukan penyisiran,” ujar agus sudrajad. 
jika memang masih ada masyarakat yang secara kriteria banguan tidak berhak menerima bantuan sosial. 
tim pendamping sosial berhak melakukan verifikasi pada penerima tersebut menanyakan bantuan sosial yang diterima dan kriteria penerima. 
baca juga:mian gandeng mahasiswa dalam penanganan program stunting
“jika memang kita nilai tidak sesuai dengan keriteria penerima, maka kita akan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat agar menindaklanjuti data yang menjadi temuan tersebut,” jelasnya. 
dia menyampaikan, jika memang jumlah kelaurga penerima manfaat program bpnt dan pkh yang dicoret sudah cukup besar sebanyak 10.100. 
namun ia ingin memastikan program yang saat ini diterima tersebut benar-benar tepat sasaran. 
verifikasi ini dilakukan bukan hanya mencari masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu dan menerima bantuan sosial. namun juga dilakukan untuk mencari kemungkinan  adanya masyarakat yang tidak mampu secara fisik bangunan rumah namun belum menerima bantuan sosial. 
“jadi memang kita sifatnya melakukan penelusuran jika memang ada yang tertinggal, tujuannya masyarakat yang berhak dapat menberima program dan yang tidak berhak bisa diajukan pencoretan,” sampai agus sudrajad. 
baca juga:kejari bengkulu utara tunggu hasil audit kerugian negara kasus bumdes gardu 
selama masa verifikasi yang dilakukan pemerintah desa, sudah ada 2.000 lebih kelaurga penerima manfaat baru yang saat ini sudah menerima program bansos baik itu pkh maupun bpnt. 
2.000 lebih data penerima baru yang saat ini sudah menerima bansos tersebut adalah yang diajukan dari musyawarah desa dan diupload atau diajukan langsung oleh operator desa. 
“sehingga ini bisa memankas panjangnya birokrasi yang ada, dan memudahkan masyarakat tentunya. terbukti, dari operator desa, sudah ada 2000 lebih penerima baru yang disetujui dan menerima bansos saat ini,” pugkas agus sudrajad.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 23 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan