3 Tahun Mandek, Dewan Bengkulu Utara Minta Pemda Lengkapi Persyaratan Raperda Masyarakat Adat Enggano

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 28 May 2024 - 21:54

3 tahun mandek, Dewan Bengkulu Utara minta Pemda lengkapi persyaratan Raperda Masyarakat Adat Enggano--shandy/rb

KORANRB.ID - DPRD Bengkulu Utara meminta Pemda Bengkulu Utara untuk segera melengkapi persyaratan kelengkapan Rancangan Perda tentang Pengakuan Masyarakat Adat Enggano.

Raperda tersebut sempat digagas DPRD untuk dibahas dengan para tokoh masyarakat dan pihak terkait 2021 lalu.

Namun pembahasan tersebut tertunda lantaran masih adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan pembahasan Rancangan Perda tersebut.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Bengkulu Utara Tommy Sitompul, SH menerangkan jika DPRD Bengkulu Utara terus berkoordinasi dan mendorong Pemda Bengkulu Utara untuk melengkapi persyaratan.

Terutama terkait dibutuhkannya Surat Keputusan Bupati sebelum mulai dibahasnya Rancangan Perda tersebut.

“Ada beberapa persyaratan diantaranya Surat Keputusan Bupati terkait yang menetapkan masyarakat adat dan hukum adat di Kecamatan Enggano,” terangnya.

Jika surat keputusan tersebut sudah terbit, maka surat tersebut yang akan menjadi dasar bagi DPRD untuk melanjutkan pembahasan.

Ia menerangkan jika Perda yang direncanakan dibahas sebagai Perda Inisiatif tersebut sangat penting.

Apalagi Pemda Bengkulu Utara merencanakan Enggano sebagai salah satu pusat perekonomian dalam hal pengembangan wisata.

“Perda tersebut sangat penting sehingga bisa menjadi dasar hukum pengembangan pembangunan ke arah wisata yang sudah direncanakan Pemda Bengkulu Utara,” terangnya.

3 tahun mandek, dewan bengkulu utara minta pemda lengkapi persyaratan raperda masyarakat adat enggano                            koranrb.id  - dprd bengkulu utara meminta pemda bengkulu utara untuk segera melengkapi persyaratan kelengkapan rancangan perda tentang pengakuan masyarakat adat enggano. 
raperda tersebut sempat digagas dprd untuk dibahas dengan para tokoh masyarakat dan pihak terkait 2021 lalu. 
namun pembahasan tersebut tertunda lantaran masih adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan pembahasan rancangan perda tersebut.
ketua badan pembentukan peraturan daerah (bapem perda) dprd bengkulu utara tommy sitompul, sh menerangkan jika dprd bengkulu utara terus berkoordinasi dan mendorong pemda bengkulu utara untuk melengkapi persyaratan.
baca juga: dprd bengkulu utara minta kenaikan tpp staf dan eselon iii, ini alasan wakil ketua i
baca juga:dprd bengkulu utara minta ada pembangunan prioritas wisata daerah
terutama terkait dibutuhkannya surat keputusan bupati sebelum mulai dibahasnya rancangan perda tersebut. 
“ada beberapa persyaratan diantaranya surat keputusan bupati terkait yang menetapkan masyarakat adat dan hukum adat di kecamatan enggano,” terangnya. 
jika surat keputusan tersebut sudah terbit, maka surat tersebut yang akan menjadi dasar bagi dprd untuk melanjutkan pembahasan. 
ia menerangkan jika perda yang direncanakan dibahas sebagai perda inisiatif tersebut sangat penting.
baca juga:dprd bengkulu utara dorong program pppk khusus satpol pp hingga pengadaan damkar baru
baca juga: pembahasan alot di dprd bengkulu utara harus terus dijaga 
apalagi pemda bengkulu utara merencanakan enggano sebagai salah satu pusat perekonomian dalam hal pengembangan wisata.
“perda tersebut sangat penting sehingga bisa menjadi dasar hukum pengembangan pembangunan ke arah wisata yang sudah direncanakan pemda bengkulu utara,” terangnya. 
selain itu, saat ini enggano sudah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu daerah kepulauan terluar dan terdepan indonesia. sehingga dalam pembangunan dan pengembangannya juga menjadi target pemerintah pusat. 
baca juga:jaga kualitas jalan, ketua dprd bengkulu utara minta tonase truk angkutan ditertibkan 
baca juga: dprd bengkulu utara minta pemda evaluasi dana desa
maka status tersebut bisa dimanfaatkan pemerintah bengkulu utara untuk meminta dukungan program pembangunan di wilayah enggano ke pemerintah pusat.
“dalam pengajuan program tersebut, biasanya pemerintah pusat akan meminta bukti keseriusan komitmen pembangunan yang dilakukan daerah dan itu ditunjukan dengan sudah adanya peraturan daerah,” terangnya.
meskipun memiliki potensi wisata yang besar, namun untuk pembangunan fisik di wilayah enggano memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. 
hal ini karena dalam pembangunan sebagian besar kebutuhan material dan alat bangunan harus dibawa menggunakan kapal sehingga meningkatkan satuan harga konstruksi. 
baca juga:dprd bengkulu utara sorot persoalan lingkungan, hingga kesejahteraan petugas kebersihan
baca juga:dprd bengkulu utara serahkan 27 rekomendasi lkpj pelaksanaan apbd 
“sehingga peran pemerintah daerah dalam mengajukan program ke pemerintah pusat harus lebih dikedepankan mengingat kondisi keuangan daerah yang masih sangat terbatas dan beban pembangunan yang masih sangat tinggi,” katanya.   
kecamatan enggano memiliki potensi yang sangat besar dalam hal wisata.
apalagi daerah tersebut memang memiliki kawasan-kawasan yang masih alami dan cocok untuk dikembangkan sebagai daerah wisata baru bengkulu utara. 
selain wisata alam, wisata kebudayaan juga bisa menjadi salah satu potensi tersendiri.
baca juga:dprd bengkulu utara minta percepat pembahasan raperda 
baca juga:jelang habis masa jabatan, ini lonjakan harta tiga pimpinan dprd bengkulu utara sejak awal menjabat
  masyarakat kecamatan enggano memang masih sangat memegang teguh adat istiadat setempat dan hal ini dinilainya bisa dikembangkan menjadi salah satu aset wisata. 
“maka kami meminta pemerintah mendorong dengan melengkapi beberapa persyaratan yang kurang tersebut.
sehingga apa yang sudah menjadi rencana pemerintah sebagai target pembangunan bisa dilaksanakan atau setidaknya terus berprogres,” pungkas tommy. (qia/adv).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 29 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan