Tidak Puas dengan Penegakan Hukum, Muncul Istilah 'No Viral No Justice', Begini Penjelasannya

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Fazlul Rahman |

Jumat , 31 May 2024 - 16:07

Tidak Puas dengan Penegakan Hukum, Muncul Istilah 'No Viral No Justice', Begini Penjelasannya --

Kasus-kasus yang mendapatkan perhatian besar setelah viral menimbulkan persepsi bahwa tanpa sorotan publik, banyak tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang tidak akan ditindaklanjuti dengan serius.

2.Kasus yang Ditangani Setelah Viral.

Beberapa kasus menonjol, seperti penganiayaan oleh Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral, yang baru mendapat perhatian serius dari pihak berwenang setelah video insiden tersebut viral, memperkuat pandangan bahwa viralitas diperlukan untuk mendapatkan keadilan.

3.Kritik dan Tekanan Sosial Melalui Media Sosial.

Media sosial telah menjadi alat penting bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan dan mendesak tindakan dari pihak berwenang.

Tagar seperti #PercumaLaporPolisi dan #SatuHariSatuOknum mencerminkan frustrasi publik terhadap penegakan hukum yang dianggap tidak adil atau tidak merata.

Viralitas di media sosial menciptakan tekanan sosial dan politik yang dapat memaksa pihak berwenang untuk bertindak lebih cepat dan tegas.

4.Fenomena Gunung Es dalam Pelaporan Kasus.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, mengakui bahwa kasus-kasus viral hanya merupakan puncak dari banyaknya kasus yang dilaporkan namun tidak diviralkan.

Hal ini menunjukkan banyaknya kasus yang mungkin tidak ditangani dengan baik tanpa adanya sorotan publik.

5. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas.

Masyarakat sering merasa bahwa proses penegakan hukum kurang transparan dan tidak akuntabel.

Ketika kasus menjadi viral, ada lebih banyak sorotan publik dan media, yang memaksa pihak berwenang untuk lebih transparan dalam menangani kasus tersebut.

6. Kecepatan dan Jangkauan Media Sosial.

tidak puas dengan penegakan hukum, muncul istilah 'no viral no justice', begini penjelasannya                             koranrb.id - istilah 'no viral no justice' merujuk pada fenomena di mana penegakan hukum baru dilakukan setelah suatu kasus menjadi viral di media sosial. 
fenomena ini mencerminkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum yang dianggap sering tidak bertindak tegas dan adil kecuali jika mendapat tekanan publik yang luas melalui viralitas kasus di media sosial.
asal mula istilah ini dapat dilacak ke berbagai kasus yang menjadi perhatian publik setelah mendapatkan sorotan di media sosial. 
salah satu contoh adalah kasus penganiayaan oleh aditya hasibuan terhadap ken admiral di sumatera utara, yang baru mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang setelah video insiden tersebut viral di twitter pada april 2023.
baca juga:kenali 9 tanda orang akan meninggal dalam islam, salah satunya nafsu makan meningkat 
fenomena "no viral no justice" menunjukkan bahwa masyarakat merasa hanya dengan membuat suatu masalah menjadi viral, keadilan bisa ditegakkan.
ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum yang dirasa diskriminatif dan tidak merata, terutama terhadap individu yang memiliki akses dan kekuasaan. 
fenomena ini mendorong penggunaan media sosial sebagai alat pengawasan dan kontrol sosial yang efektif untuk menekan penegak hukum agar lebih responsif dan transparan.
polri sendiri menyadari kritik ini dan menyatakan bahwa mereka berupaya menindaklanjuti semua laporan masyarakat, baik yang viral maupun tidak, meskipun fenomena viralitas ini diakui sebagai tantangan yang perlu dievaluasi untuk memperbaiki kinerja penegakan hukum di indonesia.
fenomena "no viral no justice" di indonesia dipicu oleh beberapa faktor utama yang menyebabkan masyarakat merasa bahwa keadilan hanya bisa dicapai jika suatu kasus menjadi viral di media sosial.
baca juga:disukai berbagai kalangan, ini sejarah dan cara bermain biliar dengan benar
berikut adalah beberapa penyebab utama dari tren ini:
1. ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum.
banyak masyarakat yang merasa bahwa institusi penegak hukum, seperti polisi dan pengadilan, sering kali tidak responsif terhadap laporan atau keluhan yang disampaikan secara resmi kecuali ada tekanan publik yang kuat melalui media sosial.
kasus-kasus yang mendapatkan perhatian besar setelah viral menimbulkan persepsi bahwa tanpa sorotan publik, banyak tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang tidak akan ditindaklanjuti dengan serius.
2.kasus yang ditangani setelah viral.
beberapa kasus menonjol, seperti penganiayaan oleh aditya hasibuan terhadap ken admiral, yang baru mendapat perhatian serius dari pihak berwenang setelah video insiden tersebut viral, memperkuat pandangan bahwa viralitas diperlukan untuk mendapatkan keadilan.
3.kritik dan tekanan sosial melalui media sosial.
media sosial telah menjadi alat penting bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan dan mendesak tindakan dari pihak berwenang. 
tagar seperti #percumalaporpolisi dan #satuharisatuoknum mencerminkan frustrasi publik terhadap penegakan hukum yang dianggap tidak adil atau tidak merata.
viralitas di media sosial menciptakan tekanan sosial dan politik yang dapat memaksa pihak berwenang untuk bertindak lebih cepat dan tegas.
baca juga:ternyata ini sejarah panjang nasi bungkus di indonesia
4.fenomena gunung es dalam pelaporan kasus.
kepala bagian penerangan umum divisi humas polri, kombes ahmad ramadhan, mengakui bahwa kasus-kasus viral hanya merupakan puncak dari banyaknya kasus yang dilaporkan namun tidak diviralkan. 
hal ini menunjukkan banyaknya kasus yang mungkin tidak ditangani dengan baik tanpa adanya sorotan publik.
5. kurangnya transparansi dan akuntabilitas.
masyarakat sering merasa bahwa proses penegakan hukum kurang transparan dan tidak akuntabel. 
ketika kasus menjadi viral, ada lebih banyak sorotan publik dan media, yang memaksa pihak berwenang untuk lebih transparan dalam menangani kasus tersebut.
6. kecepatan dan jangkauan media sosial.
media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat dan mencapai audiens yang luas. 
baca juga:kades diberhentikan sementara, sekdes dusun baru seluma jabat plt kades
ini menjadikan media sosial alat yang efektif untuk menggalang dukungan dan menekan pihak berwenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan.
secara keseluruhan, tren "no viral no justice" mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum dan kebutuhan akan transparansi serta akuntabilitas yang lebih besar dalam menangani kasus-kasus hukum di indonesia. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Minggu 29 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan