Aset Dewan Kaur Nunggak TGR Terancam Disita, Begini Penjelasan Inspektorat Kaur

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 05 Jun 2024 - 23:40

ASET DEWAN: Pembayaran Tuntutan Ganti Rugi (TGR) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaur paling lambat di tunggu Agustus 2024 mendatang. RUSMANAFRIZAL/RB--

aset dewan kaur nunggak tgr terancam disita, begini penjelasan inspektorat kaur                            koranrb.id - pembayaran tuntutan ganti rugi (tgr) anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kaur paling lambat di tunggu agustus 2024 mendatang.

jika tidak diindahkan maka, inspektorat kaur akan melakukan penagihan melalu majelis tuntutan ganti rugi, yang mana aset milik dewan yang belum membayar terancam akan disita.
saat ini upaya penagihan tgr ini masih dilimpahkan pemerintah kabupaten (pemkab) kaur kepada kejaksaan negeri (kejari) kaur.
yang mana paling lambat diberikan waktu hingga agustus 2024 mendatang.
baca juga:ditikam menantu, mertua kritis di rs bhayangkara bengkulu 
baca juga:2 minggu operasi musang nala, polresta bengkulu ringkus 23 tersangka kejahatan
jika pada tenggat waktu tersebut masih ada anggota dewan yang belum melakukan pelunasan, maka inspektorat akan melakukan sidang terhadap anggota dewan yang bersangkutan dengan majelis tuntutan ganti rugi.
dalam sidang itu nanti, anggota dewan yang bersangkutan akan menandatangani surat pernyataan untuk melakukan pelunasan serta memberikan jaminan aset.
"kalau nanti pihak kejari kaur juga tidak berhasil, tetap kita akan upayakan pemulihan melalui sidang oleh majelis tuntutan ganti rugi," kata inspektur inspektorat kaur harika, se.
disampaikannya apabila nanti dengan berbagai cara, yang bersangkutan tetap tidak mau melakukan pembayaran tgr juga tidak menutup kemungkinan perkara ini kan di bawa ke ranah hukum. 
baca juga:sering nonton film porno, pelajar smp di seluma terancam 5 tahun penjara, karena terlibat kasus asusila
baca juga:jadi tersangka dugaan korupsi dana bos rp1 miliar, 2 guru smp di bengkulu ditahan 
karena yang bersangkutan memang wajib melakukan pembayaran tgr sesuai dengan temuan bpk bahwa uang tersebut telah di pakai oleh yang bersangkutan.
"jika segala upaya yang dilakukan tidak berhasil, maka tidak menutup kemungkinan bahwa perkaranya ini akan di bawa ke ranah hukum," jelasnya.
harika mengharapkan, anggota dewan yang bersangkutan ada itikad baik untuk melunasi tanggung jawabnya. 
karena selama ini memang telah dilakukan berbagai upaya, masih banyak sekali anggota dewan yang memang enggan untuk melakukan pembayaran tgr bahkan beberapa tagihannya masih sampai ratusan juta rupiah.
baca juga:korban kdrt seluma alami trauma berat, terlapor sering datangi rumah 
baca juga:jelang pergantian, kajari mukomuko beberkan kasus korupsi yang ditangani 
"mudah-mudahan yang bersangkutan segera ada itikad baik," tukasnya.
sementara itu, kepal kejari (kajari) kaur muhammad yunus sh, mh, melalui kasi intel, andi febrianda sh, mh mengungkapkan, sampai dengan saat ini kejari kaur diberikan mandat oleh inspektorat hanya untuk melakukan pemulihan kerugian negara. 
sehingga perkara tgr dewan kaur ini akan dikembalikan ke inspektorat di agustus mendatang.
jika masih ada yang belum melunasi maka, langkah selanjutnya yang akan ditempuh seperti apa tergantung koordinasi dari pihak inspektorat.
"paling lambat agustus 2024, kalau belum juga selesai kita akan limpahkan ke inspektorat. seperti apa nanti petunjuk selanjutnya kita tunggu keputusan dari mereka," ucap andi.
dia menjelaskan, saat ini kejari kaur baru berhasil memulihkan kerugian negara sebesar rp3,1 miliar.  
dari temuan sebelumya lebih kurang sebesar rp7 miliar, artinya masih ada sisa kurang lebih sebesar rp3,8 miliar lagi yang harus dikembalikan oleh anggota dewan yang bersangkutan.
"sampai dengan mei, baru 4 orang anggota dewan yang lunas sementara yang lain hanya menyicil belum pelunasan," terangnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 6 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan