Pengesahan Raperda PDRD Lamban, Realisasi PAD Baru Capai 11 Persen

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 06 Jun 2024 - 22:29

PARKIR: Salah satu sumber PAD Mukomuko FOTO: FIRMANSYAH.KORANRB.ID--

pengesahan raperda pdrd lamban, realisasi pad baru capai 11 persen                            mukomuko, koranrb.id – meskipun sudah sangat telambat, rancangan perda pendapatan daerah dan retribusi daerah (pdrd) kabupaten mukomuko akhirnya disahkan oleh dprd mukomuko. 
dimana saat ini raperda pdrd sudah disampaikan ke biro hukum pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. 
kemungkinan dalam 2 hari kedepan sudah ditetapkan menjadi perda yang bisa digunakan untuk menarik retribusi dan pajak di kabupaten mukomuko.
baca juga:masih kurang 1.133 bidang tanah ikut ptsl , target 2.700 sertifikat gratis di 9 kecamatan 
“pdrd kita rampung juga, kamis 6 mei ditandatangani ketua dprd mukomuko, dan langsung kami antarkan ke pemprov bengkulu untuk registrasi. sebab kita sudah ditunggu terkait pdrd ini. dari 9 kabupaten 1 kota, mukomuko paling terakhir mengesahkan raperdanya,” kata kepala bkd mukomuko, eva tri rosanti, sh.
setelah registrasi perda rampung, dipastikan secepat mungkin bkd akan bergerak melakukan optimalisasi penarikan pajak dan retribusi daerah. 
dalam upaya optimalisasi penarikan pajak dan retribusi daerah, bkd akan menurunkan personel diinternal dinas. selain itu, juga akan berkoordinasi dengan opd teknis, dalam hal percepatan pemungutan retribusi.  
baca juga:bupati tegaskan fasilitas kesehatan tidak boleh tolak pasien dan kekurangan obat
pada dasarnya bkd mukomuko tidak berani bergerak sebelum raperda pdrd disahkan menjadi perda. 
maka dari itu, dari januari sampai juni 2024 atau selama 5 bulan, realisasi pendapatan asli daerah (pad) masih sangat minim. dari target pad tahun ini rp62 miliar lebih, hingga pertengahan tahun baru mendapatkan rp6 miliar lebih atau baru sekitar 11 persen.
“kami tentu tidak bisa bergerak melakukan penagihan, maka dari itu capaian pad masih sangat minim dan akan kami upayakan mengejarnya,” ujarnya.
eva merincikan, realisasi pajak hotel baru sebesar rp14 juta lebih, pajak restoran rp93 juta lebih, pajak hiburan rp8 juta lebih, dan pajak reklame sebesar rp 49 juta lebih. 
kemudian pajak penerangan jalan sebesar rp1 miliar lebih, pajak parkir sebesar rp 61 juta lebih, pajak air tanah sebesar rp 80 juta lebih, pajak sarang burung walet sebesar rp 5 juta lebih.
baca juga:meriani bertemu rohidin lagi, ini isi pertemuannya 
lalu pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar rp 359 juta lebih. pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (pbb p2) sebesar rp 62 juta lebih, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) sebesar rp 161 juta.
“pendapatan tersebut menunjukan angka aktif yang terus bergerak mendekati target. ini merupakan pajak dan retribusi bulan desember 2023 yang dibayarkan pada januari 2024,” katanya.
dia menambahkan, sedangkan untuk rincian target pad di tahun 2024, pajak hotel sebesar rp100 juta, pajak restoran sebesar rp700 juta, pajak hiburan rp50 juta, pajak reklame sebesar rp300 juta, pajak penerangan jalan sebesar rp11 miliar lebih, pajak parkir rp142 juta, pajak air tanah sebesar rp200 juta. 
baca juga:pemerintah siapkan rp 37,41 triliun untuk ikn, ini tujuannya
setelah itu, target pad dari pajak sarang burung walet rp100 juta, pajak mineral bukan logam dan batuan rp1,6 miliar, pbb-p2 rp1,5 miliar, dan bphtb rp1,1 miliar.
“meskipun terlambat kami akan berupaya mengejar target pad sebesar rp62 miliar tahun ini. kami melibatkan banyak pihak termasuk pendampingan dari kejaksaan negeri (kejari) mukomuko untuk penagihan pajak,” sampainya.
terkait penagihan tunggakan wajib pajak, terhitung januari hingga mei 2024 bkd belum berani bertindak lebih jauh. 
baca juga:ombak besar masuk jalinbar tinggalkan pasir dan kerikil, pupr usul bangun talud baru
baca juga: rs pratama ipuh rp61 miliar belum dioperasikan, dinkes: 2 kendala jadi penghalang 
sebelum memutuskan untuk melakukan pungutan pajak, bkd akan berkoordinasi terlebih dulu dengan instansi perpajakan, meminta petunjuk terhadap perihal tersebut.   
"kami koordinasi dengan dirjen pajak kementrian keuangan seperti apa perlakuan pajak yang belum tertagih di bulan januari hingga mei 2024,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 7 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan