Dipimpin Gubernur Bengkulu, Mediasi Batas Wilayah Bengkulu Utara-Lebong Hasilkan 5 Poin Kesimpulan

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 06 Jun 2024 - 22:38

FOKUS: Suasana mediasi polemik batas wilayah dihadiri pejabat Pemkab Lebong – Pemkab BU di Balai Semarak Kota Bengkulu, kemarin, 6 Juni 2024. ABDI/RB--

dipimpin gubernur bengkulu, mediasi batas wilayah bengkulu utara-lebong hasilkan 5 poin kesimpulan                            koranrb.id – pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu kembali menggelar mediasi terkait polemik batas wilayah kabupaten bengkulu utara dengan kabupaten lebong.
mediasi yang dipimpin gubernur bengkulu, prof. dr. h rohidin mersyah, mma didampingi sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos, m.kes, rabu, 6 juni 2024 berlangsung di balai semarak, menghasilkan 5 kesimpulan (lihat grafis).

mediasi tersebut, dihadiri kedua belah pihak, dari pemkab lebong dihadiri, bupati kopli ansori dan pemkab bu dihadiri sekretaris daerah (sekda) bengkulu utara, fitriansyah, s.stp, m.si.
“ya hari ini (kemarin, red), kita pimpin mediasi dari sela putusan mahkamah konstitusi (mk) terkait tapal batas,” terang rohidin.
baca juga:gugatan listrik padam dewan, buka posko pengaduan hitung kerugian, pln up3 bengkulu teruskan ke uid s2jb
baca juga:minta pertamina petakan kebutuhan bbm di bengkulu, gubernur rohidin: cukup hingga 15 juni
sementara itu, usai mediasi berlangsung, bupati lebong, kopli ansori menerangkan, bahwa gugatan yang disampaikan pemkab lebong adalah dampak terbitnya aturan tentang pembentukan kabupaten bengkulu utara yang tidak mengatur batas wilayah daerah tersebut. 
“gugatan ini dampak dari terbitnya aturan kemarin,” kata kopli.
kopli menjelaskan batas yang diterbitkan berdampak pada tujuh kecamatan di kabupaten lebong yang menyebabkan beberapa desa hilang. 
“sebagian desa hilang dan itu permukiman masyarakat. sebagian itu sudah masuk bengkulu utara, makanya kita melakukan gugatan,” ucap kopli.
baca juga:ini jadwal puasa zulhijah hari raya idul adha 1445 hijriah tahun 2024
baca juga:ini syarat, tugas dan gaji pantarlih pilkada 2024 
lebih lanjut kopli, menerangkan, bahwa mediasi yang dilakukan juga sebagai upaya agar terbukanya ruang sehingga polemik ini tidak menimbulkan konflik.
“jangan sampai ada konflik yang tidak kita inginkan, namun bengkulu utara tetap kukuh menolak hal tersebut dan hanya menunggu keputusan mk,” ucap kopli.
sementara itu, sekda bengkulu utara, fitriansyah menyampaikan pihaknya mengapresiasi upaya yang dilakukan gubernur bengkulu selaku perwakilan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti putusan sela mk.
“mediasi putusan sela mk itu kan ada batasnya, jadi kita kembalikan lagi kepada gubernur bengkulu,” ungkapnya menolak berkomentar banyak. 
baca juga:jelang idul adha, disnakkeswan provinsi bengkulu vaksin 15 ribu sapi 
baca juga:tpg tw ii dan tamsil di bengkulu proses rekomendasi rkun ke rkud
sementara itu, kepala biro pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah provinsi bengkulu, ferry ernez parera mengatakan
bahwa dalam persoalan tapal batas dua wilayah kabupaten tersebut, pemprov bengkulu selaku mediator menjalankan amanat kementerian dalam negeri untuk bersikap netral tidak memihak antara kedua kabupaten. 
“sesuai hasil supervisi kemendagri, dalam persoalan ini gubernur bengkulu sebagai mediator tentunya bersifat netral. tidak memihak ke mana-mana baik kabupaten bengkulu utara maupun lebong, karena itu adalah wilayah provinsi bengkulu,” terang ferry.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 7 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan