Kinerja KPU Mendapat Banyak Catatan, Komisi II DPR RI Sentil Ini

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 10 Jun 2024 - 23:22

Kinerja KPU Mendapat Banyak Catatan, Komisi II DPR RI Sentil Ini --

Karena menurutnya KPU telah banyak melakukan pemborosan anggaran.

''KPU ini nggak perlu dikasih (tambahan) anggaran lagi,'' ujarnya.

Terkait catatan itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari hanya menjawab beberapa saja. Salah satunya terkait honor petugas ad hoc yang belum dibayarkan.

Menurutnya, hal itu salah satunya terjadi di Banjar, Kalimantan Selatan. Dia menyebut, hal itu disebabkan anggaran honor 2023 baru masuk dalam tahun anggaran 2024.

kinerja kpu mendapat banyak catatan, komisi ii dpr ri sentil ini                             koranrb.id - kinerja kpu dalam pelaksanaan anggaran mendapat banyak catatan.
dalam rapat dengar pendapat (rdp) di komisi ii dpr ri, senin 10 juni 2024 berbagai catatan itu disampaikan langsung kepada kpu. 
 anggota komisi ii dpr ri rezka oktoberia mencatat anggaran kpu untuk sarana prasarana elektronik (spbe) tahun 2023 sebanyak rp 278 miliar.
anggaran itu digunakan salah satunya untuk pengadaaan sirekap.
baca juga:peluang investasi di indonesia, perusahaan turki didorong tingkatkan investasi manufaktur 
baca juga:dak fisik meningkat, opd pemkab mukomuko didesak cepat, 2024 mukomuko dapat rp106 miliar 
''sirekap bisa kita sampaikan tidak berhasil, hanya berhasil membuat php (harapan palsu, red), menyampaikan data yang sangat berbeda, membuat opini di masyarakat,'' ungkapnya. 
tak hanya itu, anggota fraksi partai demokrat itu juga mencatat anggaran penyusunan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (dapil) sebesar rp 45 miliar. kemudian anggaran evaluasi untuk kegiatan itu sebesar rp 23 miliar. 
selain itu, rezka juga mencatat anggaran operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana (sarpras) yang mencapai rp 420 miliar.
rezka juga mempertanyakan sisa kelebihan perdin sebesar rp 10,57 miliar belum dikembalikan ke kas negara.
baca juga:ibu muda korban gantung diri di kabupaten kepahiang sempat periksa kandungan di posyandu 
baca juga:ini 5 titik lokasi salat idul adha muhammadiyah di kabupaten kepahiang
termasuk belanja mobil dan rumah dinas hingga honorer petugas ad hoc yang belum dibayarkan. ''apakah semua honor ini sudah dibayar sampai mereka bertugas terakhir?'' kata rezka. 
atas dasar itu, rezka pun mengusulkan agar dpr tidak lagi menambah anggaran kpu untuk tahun anggaran 2025 mendatang.
karena menurutnya kpu telah banyak melakukan pemborosan anggaran.
baca juga:5 peserta seleksi perangkat desa marga mukti di mukomuko bukan warga asli
baca juga:sekda bengkulu selatan ajak asn profesional dan bertanggungjawab melayani masyarakat
''kpu ini nggak perlu dikasih (tambahan) anggaran lagi,'' ujarnya.
terkait catatan itu, ketua kpu hasyim asy'ari hanya menjawab beberapa saja. salah satunya terkait honor petugas ad hoc yang belum dibayarkan.
menurutnya, hal itu salah satunya terjadi di banjar, kalimantan selatan. dia menyebut, hal itu disebabkan anggaran honor 2023 baru masuk dalam tahun anggaran 2024.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 11 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan