Wah, Belanja Pegawai Pemkot Bengkulu Sudah Capai Rp689,6 Miliar, Sedot 53 Persen dari Total APBD 2024

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 10 Jun 2024 - 23:50

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu Kusmito Gunawan, SH, MH menyoroti belanja pegawai Pemkot Bengkulu yang sudah mencapai 53 persen dari total APBD--istimewa/rb

wah, belanja pegawai pemkot bengkulu sudah capai rp689,6 miliar, sedot 53 persen dari total apbd 2024                            bengkulu, koranrb.id – belanja pegawai pemerintah kota (pemkot) bengkulu tahun 2024 ini akan mencapai angka rp689,6 miliar. 
jumlah belanja pegawai ini memakan porsi terbesar pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kota bengkulu tahun anggaran 2024.
bahkan jumlahnya sudah mencapai 53 persen dari apbd kota bengkulu tahun anggaran 2024 yang hanya rp1,3 triliun.
sehingga ketua badan anggaran dewan perwakilan rakyat  daerah (dprd) kota bengkulu kusmito gunawan, sh, mh meminta pemkot bengkulu segera memasukkan kebijakan umum anggaran/prioritas plafon anggaran sementara (kua/pas) rapbd 2025, sebab waktunya sudah dekat.
baca juga:kisah sedih efendi, pedagang ikan yang rugi rp10 juta akibat listik pln padam
“ya, waktu sudah dekat seharusnya pemkot segera menyampaikan rencana anggaran kedepan,” terang kusmito.
dengan alokasi belanja pegawai yang tahun 2024 ini mencapai rp689,6 miliar dan target pendapatan asli daerah (pad) yang hanya rp289,8 miliar, tentunya harus dirasionalisasikan dan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah.
maka memang diperlukan perumusan perencanaan yang matang sehingga segala sektor bisa terbenahi.
“pada anggaran di tahun 2024 ini ada yang membuat miris yaitu pengeluaran untuk satu sektor (belanja pegawai, red) sudah memakan setengah apbd maka harus ada pembenahan,” uangkap kusmito.
baca juga: belanja bekal kkn, hp mahasiswi diduga dicuri pasutri, ada rekaman cctv
kusmito kembali menambahkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 245 (3), pasal 315 (1), dan pasal 319 uu no. 23/2014, junto pasal 90-92 pp no. 12/2012, junto bab iii huruf a.2 permendagri no. 77 /2020, jo perda no.1/2019 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, rancangan kua dan rancangan ppas.
di sana tertulis bahwa apbd 2025 disampaikan oleh kepala daerah kepada dprd paling lambat pertengahan bulan juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rapbd tahun anggaran berikutnya.
“rancanagan apbd 2025 ini sifatnya penting dan memang sudah diatur dalam perturan negara kita,” terang kusmito.
dprd kota bengkulu tidak menganjurkan pembahasan apbd 2025 dilakukan tergesa-gesa.
baca juga:cek rekening sekarang, gaji 13 asn pemprov bengkulu sudah ditransfer 
apalagi rentang pembahasan antara banggar dprd kota bengkulu dengan tapd pemkot sangat singkat.
tentunya pembahasan bidang pendapatan dan belanja daerah terkesan asal-asalan.
hal tersebut sagat tidak tepat. maka dari jauh hari diingatkan dan harus menjadi pertimbangan, sebab sifatnya adalah penting.
“mengingat sifatnya penting maka di anjurkan harus merumuskan dengan tepat tidak bisa terburu-buru jika ingin hasilnya baik,” terang kusmito.
baca juga: dituntut 5 tahun serta ganti kn rp1,4 miliar ph terdakwa eks mantri bri: jpu tidak lihat fakta persidangan
selain itu juga perlu diingat, yang lebih penting adalah pemkot menyampaikan dokumen capaian target pendapatan pad 2024.
ini sebagai indikator untuk menentukan target pad 2025, persetujuan apbd-p 2024 dan belanja pemkot, 
“membahas rapbd 2025 secara komprehensif, detail dan mengacu kepada gambaran apbd kota bengkulu terdahulu untuk mendapatkan hasil yang baik,” terang kusmito.
pihak dewan akan tegas merasionalisasikan target dan capaian pad yang terdiri atas hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pad.
baca juga:turnamen futsal antar opd pemprov bengkulu dimulai, gubernur: ini ajang mepererat tali silaturahmi
 “untuk kepentingan orang banyak maka dewan akn serius membantu mengarap dan mempelajari serta mengawasi rencana ini,” ungkap kusmito.
sementara itu kepala kantor pelayanan perbendaharaan nasional (kppn) wilayah bengkulu muhammad arif barata juga menyampaikan dalam diskusi publik beberapa waktu lalu, kota bengkulu memiliki rencana pad serta pengeluaran yang tidak selaras.
dimana apbd kota bengkulu 50 persen terpakai untuk membayar gaji pegawai. artinya memang harus ada perbaiki.
“bengkulu khusunya kota, memiliki pengeluaran tidak sedikit bahkan satu jenis bisa menghabiskan 50 persen maka hal ini harus mencari jalan keluarnya,” ungkap arif pada diskusi publik 5 juni 2024.
baca juga:nilai pasar industri fesyen mencapai usd 7,72 miliar dengan pertumbuhan sekitar 4 persen
maka dari itu arif juga mengusulkan memperkuat realisasi pad dan memanfaatkan sumber daya yang ada.
sehingga apbd bisa selaras dan bersifat adil ke semua sektor yang memerlukan anggaran.
“perkuat pad untuk menyelamatkan apbd yang tidak simetris,” tutup arif.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 11 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan