Verifikasi Warga Tidak Mampu Terdaftar di DTKS Dilakukan Berkala, Pastikan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 12 Jun 2024 - 22:39

DINSOS: Dinas Sosial Rejang Lebong rutin melakukan pemantauan warga tidak mampu yang terdaftar dalam DTKS dari Kementerian Sosial.-foto: dok/koranrb.id-

verifikasi warga tidak mampu terdaftar di dtks dilakukan berkala, pastikan bantuan sosial tepat sasaran                            koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong melalui dinas sosial (dinsos) secara rutin melakukan pemantauan terhadap warga tidak mampu yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) dari kementerian sosial.
pemantauan ini dilakukan setiap tiga bulan untuk memastikan keakuratan data dan ketepatan sasaran bantuan sosial yang diberikan.
menurut kepala dinas sosial rejang lebong, syahfawi, hingga akhir mei 2024, terdapat lebih dari 128.000 jiwa warga tidak mampu yang terdaftar dalam dtks di kabupaten rejang lebong.
angka ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin di kabupaten ini cukup signifikan dan memerlukan verifikasi ulang untuk memastikan data yang ada benar-benar akurat.
baca juga:reskan effendi kantongi rekomendasi hanura maju pilkada bengkulu selatan 
baca juga:87 hari menuju pendaftaran, parpol belum tunjuk kandidat pilwakot bengkulu
syahfawi menekankan pentingnya verifikasi dan validasi data untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan tepat guna.
proses verifikasi dan validasi ini dilakukan oleh dinas sosial bersama dengan pendamping program keluarga harapan (pkh). 
“sesuai dengan instruksi dari menteri sosial, setiap desa atau kelurahan diwajibkan untuk mengadakan musyawarah desa (musdes) atau musyawarah kelurahan (muskel) minimal setiap tiga bulan sekali. tujuan dari musyawarah ini adalah untuk mengupdate data masyarakat yang masuk dalam dtks,” jelas syafawi.
ia mengatakan, desa atau kelurahan yang tidak melaksanakan musdes atau muskel harus membuat surat pernyataan mutlak yang menyatakan tanggung jawab atas data yang mereka miliki, serta memberikan alasan mengapa musyawarah tersebut tidak dilaksanakan.
baca juga:poros baru pilkada seluma di luar erwin dan teddy, ini tokoh berpeluang maju 
baca juga:dana hibah pilkada rp 25 miliar disalurkan ke kpu bengkulu selatan, tuntutan pemda 
hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan keakuratan data dtks.
ia menambahkan penduduk miskin di kabupaten rejang lebong yang terdaftar dalam dtks telah mendapatkan berbagai bentuk bantuan sosial dari pemerintah pusat.
diantaranya penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (pbi-jkn) atau bpjs kesehatan sebanyak 120.906 jiwa.
penerima bantuan pangan non tunai (bpnt) sebanyak 16.000 keluarga penerima manfaat (kpm).
baca juga:jangan terkecoh! begini alur pendaftaran cpns 2024 resmi, 4 hal ini kerap bikin pelamar gagal
baca juga:eko agusrianto dilantik jadi penjabat sekda kota bengkulu, ini pesan pj walikota
penerima program keluarga harapan (pkh) lebih dari 8.000 kpm.
syahfawi menguraikan pemantauan dan verifikasi data warga tidak mampu di kabupaten rejang lebong merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah tepat sasaran.
dengan rutin mengadakan musdes atau muskel, diharapkan data dtks selalu terupdate dan akurat, sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan.
“hingga saat ini kita terus mendorong agar setiap desa dan kelurahan mematuhi instruksi ini demi kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah tersebut. dengan verifikasi yang dilakukan secara berkala ini, kita berharap bantuan yang diberikan oleh pemerintah bisa tepat guna dan tepat sasaran,” ucap syahfawi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 13 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan