Jadwalkan Serah Terima 3 Ruas Jalan Inpres, 2 Perusahaan Tunggak Pajak Material

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 18 Jun 2024 - 23:26

JALAN: Yang menghubungkan Tanah Rekah dan Setia Budi tidak lama lagi akan diserahterimakan dari BPJN ke Pemkab Mukomuko.--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

jadwalkan serah terima 3 ruas  jalan inpres, 2 perusahaan tunggak pajak material                             mukomuko, koranrb.id  – balai pelaksanaan jalan nasional (bpjn) bengkulu akan melakukan penandatanganan serah terima barang milik negara (bmn) berupa  jalan ke pemkab mukomuko. 
ini setelah kabupaten mukomuko pada tahun 2023 lalu menerima dana pembangunan jalan dalam skema instruksi presiden (inpres). 
ada 3 ruas jalan penghubung di desa tertinggal yang dibangun dari dana inpres tahun 2023 total sebesar rp 123 miliar. 
rincianya, sebesar rp23 miliar untuk pembangunan jalan penghubung desa suka maju dan desa bukit makmur kecamatan penarik sepanjang 8 kilometer.
baca juga:gelar pelatihan vokasi industri, optimalkan serap tenaga kerja lokal
baca juga:astra motor bengkulu gelar skena garage bersama media partner, berikan layanan pada konsumen honda 
kemudian sebesar rp59 miliar untuk pembangunan jalan hotmix mulai dari simpang desa lubuk talang menuju desa gajah makmur kecamatan malin deman sepanjang 17 kilometer. 
lalu sebesar rp 44 miliar untuk pembangunan jalan provinsi mulai dari desa tanah rekah, kecamatan kota mukomuko menuju kecamatan teras terunjam, sepanjang 12 kilometer.
"kami sudah jadwalkan, di bulan juni ini bpjn bengkulu akan melakukan serah terima bmn berupa 3 ruas jalan ke pemkab mukomuko. dengan diserahkan hasil pengerjaan 3 jalan ini nanti, selanjutnya pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemkab mukomuko,” kata kepala dinas pupr mukomuko apriansyah st, mt melalu kabid bina marga m yusuf st, mt.
pemkab mukomuko harus bersedia memelihara jalan tersebut. dimana selama berpuluh-puluh tahun sejumlah desa yang belum tersentuh aspal tersebut saat ini sudah menikmati jalan aspal. 
sehingga tidak ada lagi jalan tanah kuning yang berbukit, yang dulunya sulit dilewati.
"sebelumnya masyarakat sempat terisolir tidak bisa keluar. masyarakat sangat susah mendapat pasokan bahan makanan dari luar desa, dan sulit mengeluarkan hasil panen kelapa sawit. tapi saat ini tidak lagi,’’ ujar yusuf.
berkaitan dengan rencana serah terima 3 ruas jalan selesai diperbaiki itu, bidang pendapatan l badan keuangan daerah (bkd) mukomuko menyatakan, sudah lebih 2 kali meminta pelaksana proyek jalan inpres kecamatan malin deman pt alco dan pt pulau batu intan membayarkan kewajiban berupa pajak pengunaan material. 
baca juga:ini progres pembangunan pelabuhan perikanan nusantara di bengkulu
baca juga:optimalkan penyelenggaraan festival tabut 2024
hingga saat ini kedua perusahaan pelaksana pengerjaan jalan ini belum kunjung menyelesaikan kewajiban membayar pajak material. 
bkd mukomuko juga belum menerima dokumen yang diminta kepada pelaksana pengerjaan jalan, untuk mengetahui berapa nilai kontrak hingga berapa material yang habis terpakai serta jenisnya. 
“kami sudah berapa kali melakukan panggilan ke pelaksana, namun hingga saat ini tidak ada tanda-tanda mereka akan membayarkan kewajibannya. sedangkan pelaksana ruas jalan inpres lainnya sudah rampung membayar pajak material di akhir tahun lalu,” ungkap kabid pendapatan i bkd, yadi.
menurutnya, pengerjaan jalan inpres tersebut memang dibawah kewenangan balai pelaksana jalan nasional (bpjn) bengkulu, namun bukan berarti pelaksana tidak wajib berkontribusi terhadap daerah. 
baca juga:pemprov bengkulu optimis tpg dan tamsil triwulan ii tepat waktu, ini indikatornya
maka dari itu, bkd mukomuko berkoordinasi dengan seksi datun kejaksaan negeri (kejari) mukomuko sehingga daerah tidak dirugikan, atas pad yang tidak terserap.
“meskipun kegiatan tersebut bukan dibawah kewenangan pemkab mukomuko, namun diharapkan seluruh pelaksana kegiatan wajib berkontribusi bagi daerah,” tegasnya.
lanjut yadi, bkd sangat berharap sebelum dilakukan serah terima jalan dari bpjn ke pupr mukomuko, 2 perusahaan pelaksana jalan dapat membayar kewajibannya kepada pemkab mukomuko. 
dengan demikian tidak ada lagi tunggakan pajak material dari pembangunan jalan tersebut.
“kami berharap pelaksana dapat koperaktif karena itu menjadi kewajiban mereka, utang tetap lah utang dan akan kami upayakan berbagai cara penagihan sesuai aturan yang berlaku,” pungkas yadi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 19 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan