Tolak Tapera, PD FSPPP-SPSI Bengkulu Datangi Komisi IV DPRD

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 20 Jun 2024 - 23:06

AUDIENSI: Suasana ruang Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu saat pertemuan dengan PD FSPPP-SPSI Bengkulu, kemarin, 20 Juni 2024. ABDI/RB--

tolak tapera, pd fsppp-spsi bengkulu datangi komisi iv dprd                            koranrb.id - pengurus daerah federasi serikat pekerja pertanian dan perkebunan serikat pekerja seluruh indonesia (pd fsppp-spsi) bengkulu datangi komisi iv dprd provinsi bengkulu.
kedatangan serikat buruh tersebut, dalam rangka audiensi tolak kebijakan pemerintah pusat terkait dengan adanya tabungan perumahan rakyat (tapera).
bagi pd fsppp-spsi bengkulu, adanya tapera dengan berlakunya pp no.21 tahun 2024 tentang perubahan atas pp nomor 25 tahun 2020.
sebagai turunan undang-undang ini mewajibkan semua pekerja swasta dan mandiri wajib mengiur dan hal ini memberatkan para buruh yang wajib dipotong sebesar 2,5 persen dari upahnya dan dari pengusaha/pemberi kerja sebesar 0,5 persen sehingga menjadi 3 persen yang diperuntukkan wajib bagi semua pekerja.
baca juga: didominasi gen z, transaksi pasar modal di bengkulu tembus rp156 miliar per mei 2024
baca juga:belum ada petunjuk soal bansos untuk korban judol
''kami totalkan ada sekitar 14 sekian persen potongan gaji kami dan 7,5 persen itu dari uang kami yang dipotong. 
yang kami heran ini pemerintah membuat aturan, itu uang kami dan dibuatkan aturan dengan dikelola pemerintah terkait dengan perumahan,'' ungkap ketua pd fsppp-spsi bengkulu, septi periadi, s.stp,.m.ap.
septi menambahkan, pemberlakuan pp 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tapera tidak menjamin bahwa upah buruh yang dipotong sejak usia awal tahun masuk kerja dan sampai usia pensiun untuk mendapatkan rumah tempat tinggal. 
belum lagi sistem hubungan kerja kontrak tentu masih jauh dari harapan.
baca juga:penggunaan dana desa untuk tangani stunting, gubernur rohidin: regulasi jelas, kita surati pemerintah pusat
baca juga:kabupaten penghasil daging sapi di provinsi bengkulu, 3.355 ton per tahun! ada juga yang produksi daging babi
''terkait dengan perumahan kan sudah banyak tenaga kerja yang memiliki, terus gimana yang sudah memiliki rumah.
kemudian pengambilan untuk uang perumahan itu usia 58, jadi gimana kami mau membuat rumah, juga nilai tabungannya kecil dan kalaupun dikumpulkan hingga usia kita 58 angkanya juga tidak mencukupi untuk membangun rumah,'' paparnya.
lebih jauh ditambahkan septi, pada intinya seluruh indonesia untuk tenaga kerja dan pengusaha menolak pp 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tapera.
''jika ini juga tidak ada tindak lanjut, kami akan melakukan aksi, karena secara nasional tanggal 27 kita para tenaga kerja melakukan aksi di pusat. jika tidak ada tindak lanjutnya juga dipusat, kami juga akan gelar aksi di daerah,'' tutupnya.
baca juga:bawaslu bengkulu ajak asn jaga netralitas pilkada 2024
baca juga: korban judol masuk dtks penerima bansos, ini kata dinsos provinsi bengkulu
sementara itu, ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm yang menerima dan memimpin rapat audiensi mengatakan, pihaknya selaku perwakilan rakyat menyambut baik aidensi dan penyampaian aspirasi oleh pd fsppp-spsi provinsi bengkulu.
yakni, terkait dengan penolakan tapera untuk diterapkan menuntut terkait pencabutan undang-undang omnibus law atau undang-undang cipta kerja.
''karena kapasitas kita hanya memfasilitasi dan  menampung aspirasi mereka, kita pastikan untuk ditindaklanjuti ke pemerintah pusat. ini pasti kita sampaikan dan kita minta mereka untuk mendapingi memastikan jika kita sampai ke kementerian dalam negeri dan dpr ri yang membidangi terkait tenaga kerja,'' ujar edwar. 
berikut beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh  pd fsppp-spsi bengkulu saat melakukan audiensi kepada komisi iv dprd provinsi bengkulu diantaranya.
mendesak pemerintah republik indonesia untuk mencabut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat (tapera).
lalu yang kedua, mendesak pemerintah republik indonesia untuk mencabut undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja beserta peraturan turunannya.
ketiga, mendesak pemerintah republik indonesia untuk mengembalikan peraturan ketenagakerjaan kepada undang-undang nomor 13 tahun 2003 serta peraturan turunannya.
keempat, meminta kepada dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provisi bengkulu dan pemda provinsi bengkulu untuk memfasilitasi dan secara bersama-sama dengan pengurus daerah federasi serikat pekerja pertanian dan perkebunan - serikat pekerja seluruh indonesia (pd fsppp-spsi) bengkulu menyampaikan aspirasi ini ke dewan perwakilan rakyat (dpr) republik indonesia dan kementerian tenaga kerja republik indonesia di jakarta.
dan kelima, apabila tuntutan yang ada tidak ditindaklanjuti maka akan dilakukan aksi lanjutan sampai pemerintah mengabulkan tuntutan yang ada.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 21 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan