Terkait Industri Tekstil dan Produk Tekstil Menperin Minta Menkeu Konsisten Antara Pernyataan dan Kebijakan

Reporter: Sumarlin |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 20 Jun 2024 - 23:30

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.-foto: kemenperin/koranrb.id-

“Oleh sebab itu, kita yang seharusnya cepat mengantisipasinya dengan pengambilan kebijakan trade remedies berupa kebijakan anti-dumping dan safeguard, serta kebijakan nontariff lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, beberapa negara telah menerapkan kebijakan restriksi perdagangan, salah satunya India yang memberlakukan Quality Control Order (QCO) untuk produk viscose staple fiber (VSF) dan alas kaki.

Untuk mengamankan pasar domestik dari serbuan barang impor yang masuk, Kemenperin telah melakukan berbagai upaya yang menjadi kewenangannya, di antaranya adalah meningkatkan kualitas hasil produksi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) dan mendorong pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Di samping itu, Kemenperin juga mendorong pemberlakuan instrumen pengamanan terhadap Industri Dalam Negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan produk impor yang sejalan dengan aturan World Trade Organization (WTO) berupa trade remedies, di antaranya adalah Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

“Keberhasilan upaya tersebut harus dilakukan secara komprehensif, tidak cukup oleh Kementerian Perindustrian sendiri karena kewenangannya tidak hanya di Kementerian Perindustrian saja,” tegas Agus.

Agus juga menjelaskan, terdapat BMTP Kain yang masa berlakunya telah berakhir pada 8 November 2022 dan hingga saat ini belum terbit perpanjangannya.

Meskipun perpanjangan BMTP Kain telah disetujui, namun hingga saat ini belum terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Ia menambahkan, di sinilah salah satu letak inkonsistensi pernyataan Menkeu.

Di satu sisi, menyalahkan praktik dumping yang dilakukan negara produsen TPT, namun di sisi lain, lambat atau tidak kunjung membuat kebijakan untuk pengamanan pasar TPT di dalam negeri.

Agus juga menyoroti bahwa berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebenarnya telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri TPT nasional.

Efektivitas pengendalian impor tersebut terlihat dari turunnya volume impor sebelum dan setelah pemberlakuan Permendag 36/2023.

Impor pakaian jadi yang pada Januari dan Februari 2024 berturut turut sebesar 3,53 ribu ton dan 3,69 ribu ton turun menjadi 2,20 ribu ton pada bulan Maret 2024 dan 2,67 ribu ton di pada bulan April 2024.

terkait industri tekstil dan produk tekstil menperin minta menkeu konsisten antara pernyataan dan kebijakan                             koranrb.id – menteri perindustrian agus gumiwang kartasasmita berharap menkeu sri mulyadi konsisten dalam pernyataan dan kebijakannya guna mendukung dan melindungi industri dalam negeri.
agus mengaku sependapat dengan pernyataan menkeu bahwa dumping merupakan salah satu penyebab terpuruknya industri tekstil dan produk tekstil (tpt) dalam negeri. 
ia mengapresiasi kebijakan kementerian keuangan selama ini mendukung industri tpt nasional. 
kemenperin dalam lima tahun terakhir telah berupaya untuk melakukan penyelamatan industri tpt nasional dari persaingan global dan daya saing pasar domestik.
terhadap persaingan global, kemenperin terus berupaya untuk memperluas pasar dengan mempertahankan kualitas hasil produksi.
baca juga:jelang ppdb, saber pungli kumpulkan sekolah se- kota bengkulu, ingatkan ini
baca juga:sempat dibakar massa, warem di ketahun bengkulu utara berdiri lagi, ini langkah kepolisian
sebagaimana diketahui produk-produk barang jadi buatan indonesia seperti pakaian jadi dan alas kaki telah diakui dan mendapatkan tempat tersendiri di negara tujuan ekspor, di antaranya adalah amerika serikat, jepang, dan beberapa negara uni eropa.
“tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini terjadi penurunan ekspor yang diakibatkan oleh permasalahan geopolitik global yang berimplikasi pada terjadinya penurunan daya beli dari konsumen di negara tujuan ekspor, serta sulitnya mengakses pasar ekspor karena adanya pembatasan barang impor melalui kebijakan tariff barrier dan nontariff barrier,” kata menteri perindustrian agus gumiwang kartasasmita dalam keterangannya, kamis 20 juni 2024.
agar kondisi industri tpt nasional terus terjaga di tengah terjadinya penurunan ekspor, kemenperin terus berupaya meningkatkan penyerapan produk tpt di pasar domestik.
namun, daya saing industri tpt nasional di pasar domestik terganggu oleh importasi produk sejenis, terutama produk tpt hilir, dalam jumlah besar, baik yang masuk secara legal maupun ilegal.
“selain itu, terdapat hasil produksi tpt di dunia yang tidak terserap oleh negara tujuan ekspor yang saat ini menerapkan restriksi perdagangan. akibatnya, terjadi oversupply sehingga negara produsen melakukan dumping dan mencoba untuk mengalihkan pasar ke negara-negara yang tidak memiliki proteksi pasar dalam negeri, salah satunya ke indonesia,” papar agus.
praktik ini menunjukkan bahwa setiap negara produsen berusaha untuk melindungi industri dalam negerinya dengan mengambil kebijakan dumping dan hal ini merupakan suatu hal yang biasa dilakukan.
baca juga:tolak tapera, pd fsppp-spsi bengkulu datangi komisi iv dprd
baca juga:7 balon bupati kaur “berebut” parpol 
“oleh sebab itu, kita yang seharusnya cepat mengantisipasinya dengan pengambilan kebijakan trade remedies berupa kebijakan anti-dumping dan safeguard, serta kebijakan nontariff lainnya,” jelasnya.
sementara itu, beberapa negara telah menerapkan kebijakan restriksi perdagangan, salah satunya india yang memberlakukan quality control order (qco) untuk produk viscose staple fiber (vsf) dan alas kaki.
untuk mengamankan pasar domestik dari serbuan barang impor yang masuk, kemenperin telah melakukan berbagai upaya yang menjadi kewenangannya, di antaranya adalah meningkatkan kualitas hasil produksi melalui standar nasional indonesia (sni) dan mendorong pelaksanaan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (p3dn).
di samping itu, kemenperin juga mendorong pemberlakuan instrumen pengamanan terhadap industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan produk impor yang sejalan dengan aturan world trade organization (wto) berupa trade remedies, di antaranya adalah bea masuk tindakan pengamanan (bmtp) dan bea masuk anti-dumping (bmad). 
“keberhasilan upaya tersebut harus dilakukan secara komprehensif, tidak cukup oleh kementerian perindustrian sendiri karena kewenangannya tidak hanya di kementerian perindustrian saja,” tegas agus.
agus juga menjelaskan, terdapat bmtp kain yang masa berlakunya telah berakhir pada 8 november 2022 dan hingga saat ini belum terbit perpanjangannya.
meskipun perpanjangan bmtp kain telah disetujui, namun hingga saat ini belum terbit peraturan menteri keuangan (pmk) yang menjadi dasar pelaksanaannya. 
ia menambahkan, di sinilah salah satu letak inkonsistensi pernyataan menkeu.
baca juga:5 alasan dan 5 permintaan pasangan bakal calon pitra-gusti ke bawaslu bengkulu utara 
baca juga: didominasi gen z, transaksi pasar modal di bengkulu tembus rp156 miliar per mei 2024
di satu sisi, menyalahkan praktik dumping yang dilakukan negara produsen tpt, namun di sisi lain, lambat atau tidak kunjung membuat kebijakan untuk pengamanan pasar tpt di dalam negeri.
agus juga menyoroti bahwa berlakunya peraturan menteri perdagangan no. 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor sebenarnya telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri tpt nasional.
efektivitas pengendalian impor tersebut terlihat dari turunnya volume impor sebelum dan setelah pemberlakuan permendag 36/2023.
impor pakaian jadi yang pada januari dan februari 2024 berturut turut sebesar 3,53 ribu ton dan 3,69 ribu ton turun menjadi 2,20 ribu ton pada bulan maret 2024 dan 2,67 ribu ton di pada bulan april 2024.
sementara itu, impor tekstil juga mengalami penurunan, dari semula 193,4 ribu ton dan 153,2 ribu ton pada januari dan februari 2024, menjadi 138,2 ribu ton dan 109,1 ribu ton pada maret dan april 2024.
“demikian juga jika membandingkan data impor secara year on year (yoy), terjadi penurunan impor pakaian jadi yang sebelumnya sebesar 4,25 ribu ton pada maret 2023 menjadi 2,2 ribu ton pada maret 2024,” terangnya.
efektivitas pemberlakuan permendag 36/2023 tersebut juga terlihat dari pdb industri tekstil dan pakaian jadi yang sepanjang tahun 2023 tumbuh negatif (triwulan i hingga iv 2023 tumbuh negatif), telah tumbuh positif sebesar 2,64% (yoy) di triwulan i 2024.
pertumbuhan tersebut juga sejalan dengan indeks kepercayaan industri (iki) pada industri tekstil dan industri pakaian jadi yang terus mengalami peningkatan.
khusus untuk industri tekstil, pada april dan mei 2024 terjadi peningkatan hingga mencapai posisi ekspansi dua bulan berturut-turut pertama kali sejak iki dirilis pada november 2022.
iki merupakan indikator yang menunjukkan optimisme para pelaku industri terhadap kondisi bisnis dalam enam bulan ke depan.
baca juga:berbahaya! berikut 5 fakta unik tarantula, laba-laba besar
baca juga:harga emas batangan terbaru hari ini di pegadaian, kamis 20 juni 2024
namun begitu, kondisi di lapangan saat ini telah berbeda, dengan adanya pemutusan hubungan kerja (phk) di beberapa perusahaan industri tpt.
karenanya, menperin melihat ketidak konsistenan pernyataan dan kebijakan menteri keuangan sri mulyani indrawati mengenai restriksi perdagangan sebagai salah satu penyebab meningkatnya phk di sektor tekstil dengan kebijakan menghapus larangan dan pembatasan (lartas) bagi produk tpt hilir berupa pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi. 
“padahal, pemberlakuan lartas melalui pemberian pertimbangan teknis untuk impor merupakan salah satu langkah strategis untuk mengendalikan masuknya produk-produk yang merupakan pesaing dari produk-produk dalam negeri di pasar domestik, mengingat kebijakan-kebijakan pengendalian terhadap impor produk hilir tersebut lamban ditetapkan oleh kementerian terkait, terutama kementerian keuangan,” kata agus.
hal ini juga berlaku untuk produk konsumsi lainnya, seperti alas kaki dan tas.
untuk menjaga produktivitas dan daya saing industri tpt di dalam negeri, kemenperin terus berupaya memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia industri, mengimplementasikan making indonesia 4.0 pada sektor tpt, melanjutkan program pemulihan bagi industri tpt, serta promosi dan peningkatan permintaan dalam negeri melalui kampanye bangga buatan indonesia.
“langkah-langkah ini diambil untuk menjaga kinerja dan membuktikan tidak tepatnya stigma sunset industry yang selama ini melabeli sektor tpt,” urai agus.(rilis)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 21 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan