Bupati Rejang Lebong: Jangan Lagi Alihkan Lahan Pertanian

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 22 Jun 2024 - 22:55

TANAM: Bupati Syamsul saat melakukan penanaman padi gogo di Kecamatan Bermani Ulu beberapa waktu lalu. Arie Saputra Wijaya/RB--

Dengan luas areal sawah yang semakin menyusut, ancaman terhadap ketahanan pangan menjadi semakin nyata.

Oleh karena itu, upaya untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan luas lahan pertanian menjadi sangat penting.

Menurut Bupati, sejumlah desa yang selama ini menjadi lumbung padi di Kabupaten Rejang Lebong mulai terancam oleh alih fungsi lahan.

Beberapa wilayah yang mengalami penurunan luas lahan pertanian di antaranya adalah Kelurahan Talang Benih di Kecamatan Curup, Desa Rimbo Recap di Kecamatan Curup Selatan, serta beberapa desa di Kecamatan Curup Utara.

“Penurunan luas lahan ini sebagian besar disebabkan oleh alih fungsi menjadi pemukiman atau usaha lain,” terangnya.

Alih fungsi lahan pertanian ini memiliki dampak yang signifikan. Selain mengurangi produksi pangan, perubahan fungsi lahan juga berdampak pada ekosistem lokal dan kesejahteraan petani.

Lahan yang dulu subur dan produktif kini beralih menjadi area yang tidak lagi menghasilkan pangan.

Kondisi ini mengakibatkan penurunan pendapatan petani dan meningkatkan risiko ketahanan pangan.

Untuk mencegah alih fungsi lahan, Bupati menggarisbawahi pentingnya memberikan pengetahuan kepada masyarakat petani untuk hidup hemat.

Jika sudah panen, petani diminta menabung uangnya dan berbelanja barang sesuai kebutuhan saja, sehingga saat menunggu musim panen selanjutnya mereka masih memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak menjual sawahnya.

“Hal ini bertujuan untuk mengurangi tekanan ekonomi yang sering kali menjadi alasan petani menjual lahan mereka. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, petani diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi keluarga mereka tanpa harus mengorbankan lahan pertanian mereka,” tambah Bupati.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Rejang Lebong Ir. Amrul Eby, mengungkapkan bahwa daerah tersebut telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Peraturan ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian di Kabupaten Rejang Lebong.

bupati rejang lebong: jangan lagi alihkan lahan pertanian                            koranrb.id – bupati rejang lebong, drs. h. syamsul effendi, mm baru-baru ini mengeluarkan imbauan penting kepada para petani di 15 kecamatan di wilayahnya. 
ia meminta para petani atau masyarakat khususunya, untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian mereka ke usaha lain.
imbauan ini disampaikan setelah peluncuran program penanaman padi gogo di kecamatan bermani ulu beberapa waktu lalu.
“kita selalu mengimbau kepada petani agar tidak mengalihfungsikan lahan pertanian mereka. kita juga berupaya membuat kebijakan melalui peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian,” ujar bupati. 
baca juga:tersangka pembacokan suami di rejang lebong diduga gangguan jiwa, polisi kesulitan lakukan pemeriksaan 
baca juga:tahun ini sasaran bertambah, 363 rumah warga rejang lebong dibedah
pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan luas areal pertanian sawah di kabupaten rejang lebong yang saat ini berkisar 3.500 hektare. 
keberlanjutan luas areal ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan di wilayah tersebut.
bupati mengatakan, kabupaten rejang lebong dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi pertanian yang tinggi di provinsi bengkulu. 
wilayah ini memiliki iklim dan kondisi tanah yang mendukung untuk berbagai jenis tanaman pangan, terutama padi. 
baca juga:bupati rl: asn main judi online, bisa memicu lakukan korupsi, benarkah? 
baca juga:monte carlo nahkodai perbakin rejang lebong periode 2024-2028
“namun, seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi sektor pertanian semakin kompleks, termasuk alih fungsi lahan pertanian menjadi area pemukiman dan usaha lainnya,” jelas bupati.
bupati juga menekankan bahwa pertanian adalah sektor yang krusial untuk ketahanan pangan di daerah tersebut. 
dengan luas areal sawah yang semakin menyusut, ancaman terhadap ketahanan pangan menjadi semakin nyata. 
oleh karena itu, upaya untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan luas lahan pertanian menjadi sangat penting.
baca juga:monte carlo nahkodai perbakin rejang lebong periode 2024-2028
baca juga:breaking news: warga rejang lebong tewas, diduga dibunuh istri, begini kata polisi 
menurut bupati, sejumlah desa yang selama ini menjadi lumbung padi di kabupaten rejang lebong mulai terancam oleh alih fungsi lahan. 
beberapa wilayah yang mengalami penurunan luas lahan pertanian di antaranya adalah kelurahan talang benih di kecamatan curup, desa rimbo recap di kecamatan curup selatan, serta beberapa desa di kecamatan curup utara. 
“penurunan luas lahan ini sebagian besar disebabkan oleh alih fungsi menjadi pemukiman atau usaha lain,” terangnya.
alih fungsi lahan pertanian ini memiliki dampak yang signifikan. selain mengurangi produksi pangan, perubahan fungsi lahan juga berdampak pada ekosistem lokal dan kesejahteraan petani. 
lahan yang dulu subur dan produktif kini beralih menjadi area yang tidak lagi menghasilkan pangan. 
kondisi ini mengakibatkan penurunan pendapatan petani dan meningkatkan risiko ketahanan pangan. 
untuk mencegah alih fungsi lahan, bupati menggarisbawahi pentingnya memberikan pengetahuan kepada masyarakat petani untuk hidup hemat. 
jika sudah panen, petani diminta menabung uangnya dan berbelanja barang sesuai kebutuhan saja, sehingga saat menunggu musim panen selanjutnya mereka masih memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak menjual sawahnya.
“hal ini bertujuan untuk mengurangi tekanan ekonomi yang sering kali menjadi alasan petani menjual lahan mereka. dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, petani diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi keluarga mereka tanpa harus mengorbankan lahan pertanian mereka,” tambah bupati.
di sisi lain, kepala dinas pertanian dan perikanan (distankan) rejang lebong ir. amrul eby, mengungkapkan bahwa daerah tersebut telah memiliki peraturan daerah nomor 3 tahun 2023 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b).
peraturan ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian di kabupaten rejang lebong.
“saat ini lp2b kita sedang dalam pengukuran, seluruh sawah teknis yang ada di rejang lebong yang ada irigasi kita lakukan pengukuran,” jelas amrul eby. 
selain melakukan pengukuran, pihaknya juga mulai menentukan titik koordinat dengan gps. 
ke depannya, lahan pertanian yang tidak memiliki koordinat gps ini tidak akan menerima bantuan lagi dari pemerintah pusat.
pelaksanaan perda nomor 3 tahun 2023 ini merupakan langkah konkret dalam melindungi lahan pertanian di rejang lebong.
pengukuran lahan dan penentuan titik koordinat dengan gps adalah langkah awal yang krusial. 
dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi dan memantau lahan pertanian yang ada serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan tanpa izin.
namun, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. salah satu tantangan utama adalah kesadaran dan partisipasi dari para petani sendiri. 
meskipun kebijakan telah dibuat, keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana petani dapat mematuhi dan mendukung kebijakan tersebut. 
oleh karena itu, perlu ada sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan kepada para petani mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian dan manfaat jangka panjang dari kebijakan lp2b. selain itu, dukungan infrastruktur pertanian juga menjadi faktor penting. 
“sistem irigasi yang baik, akses terhadap teknologi pertanian modern, dan bantuan finansial bagi petani perlu diperkuat. dengan demikian, petani dapat lebih produktif dan tidak tergoda untuk mengalihfungsikan lahan mereka,” demikian amrul.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 23 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan