Di Rejang Lebong Masih Banyak Sekolah Minim Fasilitas, Tidak Semua Sekolah Terima Bantuan Pemerintah

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Minggu , 23 Jun 2024 - 21:08

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rejang Lebong, Hanapi, S.Pd, MM.-foto: arie/koranrb.id-

di rejang lebong masih banyak sekolah minim fasilitas, tidak semua sekolah terima bantuan pemerintah                             koranrb.id – di kabupaten rejang lebong ada sebanyak 190 sekolah dasar (sd) dan 54 sekolah menengah pertama (smp), baik yang berstatus negeri maupun swasta.
seluruhnya masih mengalami kendala dalam fasilitas pendukung sekolah. 
hal ini diungkapkan sekretaris dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kabupaten rejang lebong, hanapi, s.pd, mm.
menurut hanapi, hampir seluruh sekolah di kabupaten rejang lebong menghadapi persoalan seperti kekurangan fasilitas jamban, ruang belajar, perpustakaan, dan gedung unit kesehatan sekolah (uks).
walaupun ada beberapa sekolah yang memiliki fasilitas tersebut, jumlahnya belum proporsional dengan jumlah siswa yang ada.
baca juga:ternyata bukan anies, ini alasan pks usung sohibul iman jadi bakal cagub dki 2024
baca juga:viral! terang-terangan dukung lgbt, akun oreo diserbu netizen, serukan boikot di kolom komentar
pemerintah setiap tahunnya terus menyalurkan berbagai jenis bantuan kepada sekolah-sekolah di kabupaten rejang lebong.
namun, tidak semua sekolah mendapatkan bantuan tersebut.
hal ini bergantung pada kebutuhan yang tertera dalam aplikasi data pokok pendidikan (dapodik) masing-masing sekolah.
"memang tidak semua sekolah mendapatkan bantuan, khususnya bantuan dari pemerintah pusat. meskipun disdikbud yang mengusulkannya, pemerintah pusat tetap menyinkronkan usulan tersebut dengan dapodik yang disampaikan oleh pihak sekolah melalui aplikasi yang sudah ada," jelas hanapi.
hanapi mencontohkan, jika sekolah a membutuhkan tambahan ruang belajar dan diusulkan kepada pemerintah pusat, namun dalam dapodik diketahui sekolah tersebut tidak memiliki lahan untuk pembangunan gedung atau ruangan baru, maka bantuan yang diusulkan bisa tidak bisa diakomodir oleh pemerintah pusat.
baca juga:ditinggal keluar kota, rumah pensiunan tu unib di pepabri ludes dilahap api
baca juga:ini daftar formasi cpns dan pppk 2024 untuk lulusan smp dan sma, gajinya sampai rp 7 juta
"jadi, usulan bantuan yang diakomodir oleh pemerintah pusat tergantung dengan isi dapodik sekolah. jika dapodiknya sinkron dengan kebutuhan sekolah, maka akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan kepada sekolah," tegas hanapi.
hanapi mengimbau seluruh kepala sekolah sd dan smp di kabupaten rejang lebong untuk lebih rajin dan kreatif dalam mengisi dapodik, serta menyampaikan data yang riil tentang kondisi sekolah.
dengan demikian, bantuan dari pemerintah nantinya bisa diperoleh oleh sekolah tersebut.
"walaupun kami yang mengusulkan, usulan kami ini akan disinkronkan lagi dengan dapodik sekolahnya. jika tidak sinkron, maka sekolah tetap tidak bisa menerima bantuan dari pemerintah," ungkapnya.
selain ketidakseimbangan jumlah ruang belajar dengan jumlah murid, hanapi menambahkan bahwa anggaran daerah yang dialokasikan belum mampu memenuhi kebutuhan sektor pendidikan karena keterbatasan anggaran daerah.
baca juga:bisa muat hingga 7 penumpang, berikut ini 8 pilihan mobil cocok untuk keluarga
baca juga:berikut perjalanan kematian dalam pandangan islam, apa saja yang harus disiapkan? 
tidak hanya soal fasilitas, hanapi juga mengakui bahwa masih ada sebagian sekolah yang belum memiliki media pendidikan berupa laptop dan infokus.
saat ini, hanya 50 persen dari jumlah sekolah yang memiliki media pendidikan tersebut.
selain itu, alat olahraga dan kesenian untuk mendukung minat bakat dan potensi para siswa masih sangat terbatas.
banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar sektor pendidikan bisa terus berkembang dengan baik.
"tentunya untuk bisa mengusulkan bantuan, khususnya penambahan dana alokasi khusus (dak), kita juga butuh dukungan dari sekolah, terutama terkait kepatuhan mereka terhadap update data dapodik. karena itulah patokan penilaian dari pemerintah pusat sebelum akhirnya mengalokasikan dak untuk kita. minimal setiap 6 bulan, dapodik sekolah sudah harus rampung, terutama terkait data fasilitas dan sarpras. jangan cuma data siswa saja yang disampaikan," tutur hanapi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 24 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan