PAD Mukomuko Dari Pajak Penerangan Jalan Senilai Rp5 Miliar Hangus, Ini Penyebabnya

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 24 Jun 2024 - 23:14

DATANGI: Tim pendapatan BKD tengah melihat sumber PAD yang akan ditagih. FOTO: BKD Mukomuko/RB--

pad mukomuko dari pajak penerangan jalan senilai rp5 miliar hangus, ini penyebabnya                            koranrb.id – pendapatan asli daerah (pad) kabupaten mukomuko yang bersumber dari pajak penerangan jalan (ppj) sebesar rp5 miliar hangus.
hal tersebut, buntut dari lambatnya pengesahan rancangan peraturan daerah pajak daerah dan retribusi daerah (reperda pdrd) mukomuko. 
diketahui pula, setelah disahkan, akhirnya saat ini pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko telah menerima keputusan dari pln pusat bawasanya ppj sejak januari hingga mei 2024 tidak dapat ditagihkan lagi ke masyarakat meskipun di juni ini perda telah terbit. 
hal ini disampaikan sekretaris badan keuangan daerah (bkd) kabupaten mukomuko, deftri maulana s.stp.
baca juga:bsi kcp seluma segera pindah lokasi, catat tanggalnya
baca juga:aph di mukomuko diminta turun pastikan pembangunan jut suka pindah, diduga merugikan negara rp500 juta 
ia menyampaikan, apa yang ditakuti sebelumnya terjadi, salah satu sumber pad ppj tidak bisa dibayarkan, karena pada waktu itu tidak dilakukan penarikan ke pelanggan pln.
“lambannya pengesahaan perda itu sebabkan kita alami kerugian rp5 miliar dari ppj. di mana nominal tersebut merupakan pendapatan sejak januari hingga mei 2024. sebab selama lima bulan daerah ini belum memiliki perda penagihan,” terangnya.
ia mengatakan, sejak januari hingga mei 2024 belum bisa dilakukan menarik ppj karena pln butuh perda tentang pajak dan retribusi daerah untuk payung hukum menarik dari konsumen. 
padahal sebenarnya ketentuan pajak itu di undang-undang sudah menyebutkan bahwa pajak itu sifatnya bulanan, jadi 12 bulan setahun. 
baca juga:nib pelaku usaha di mukomuko terancam dicabut jika tak serahkan lkpm, juni: ada ratusan, yang rutin lapor 60 
baca juga:8 sd dan smp mukomuko terima dak fisik rp8,6 miliar, pengerjaan fisik secara swakelola
namun karena pln tidak berani menarik ppj ke pelanggannya karena tidak ada regulasi pln dengan terpaksa daerah harus merugi.
“saat ini kita sudah ada perda dan tagihan ppj yang bisa ditarik terhitung bulan juni hingga desember 2024, sebelumnya hangus,” ujarnya.
lanjutnya, pada 2023 lalu mukomuko memperoleh pad dari ppj mencapai rp11 miliar. 
pendapatan sebesar itu, diperoleh dari ppj yang dibebankan kepada pelanggannya sebesar 10 persen. 
baca juga:tingkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan fidusia untuk kepastian dan perlindungan hukum
baca juga:ditinggal keluar kota, rumah pensiunan tu unib di pepabri ludes dilahap api
ppj sebesar 10 persen yang ditanggung oleh pelanggan pln tersebut, pemerintah daerah bisa memperoleh pad dari ppj sekitar rp800 hingga rp900 juta per bulan.
“kita tidak bisa berbuat apa-apa, yang pastinya dari juni sampai desember 2024 akan kita tagih, dan 5 bulan sebelumnya kita rugi,” sampainnya.
dari januari sampai dengan juni 2024 saat ini realisasi pendapatan asli daerah (pad) masih sangat minim.
di mana target pad tahun ini rp62 miliar lebih, dipertengahan 2024 ini, baru terkumpul rp6 miliar lebih atau sekitar 11 persen, dari 11 sumber pad.
“kami terus bergerak melakukan penagihan,  karena capaian masih sangat minim dan akan kami upayakan bisa mengejar target,” jelasnya.
dijelaskan defri, untuk realisasi, pajak hotel sebesar rp14 juta lebih, pajak restoran sebesar rp93 juta lebih, pajak hiburan rp8 juta lebih, pajak reklame sebesar rp49 juta lebih.
setelah itu pajak penerangan jalan sebesar rp1 miliar lebih, pajak parkir sebesar rp61 juta lebih, pajak air tanah sebesar rp80 juta lebih, pajak sarang burung walet sebesar rp5 juta lebih. 
lalu pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar rp359 juta lebih. pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (pbb p2) sebesar rp 2 juta lebih, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) sebesar rp161 juta.
“pendapatan tersebut menunjukan angka aktif yang terus bergerak mendekati target, di mana merupakan pajak dan retribusi bulan desember 2023 yang dibayarkan pada januari 2024,” ujarnya.
ia menambahkan, sedangkan untuk rincian target pad di tahun 2024, pajak hotel sebesar rp100 juta, pajak restoran sebesar rp700 juta, pajak hiburan rp50 juta, pajak reklame sebesar rp300 juta, pajak penerangan jalan sebesar rp11 miliar lebih, pajak parkir rp142 juta, pajak air tanah sebesar rp200 juta.
setelah itu target pad dari pajak sarang burung walet rp100 juta, pajak mineral bukan logam dan batuan rp1,6 miliar, pbb p2 rp1,5 miliar, bphtb rp 1,1 miliar.
“meskipun terlambat kami akan berupaya mengejar target pad sebesar rp 62 miliar tahun ini, dengan segera melibatkan banyak pihak termasuk pendampingan kejaksaan negeri (kejari) mukomuko berkaitan dengan penagihan pajak,” sampainya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 25 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan