Soal Asap, Dewan Minta Periksa Dokumen PT KSM di Mukomuko

soal asap, dewan minta periksa dokumen pt ksm di mukomuko koranrb.id – dugaan pencemaran udara yang dilakukan pabrik kelapa sawit (pks) pt karya sawitindo mas (ksm) di desa tanjung alai kecamatan lubuk pinang sempat meresahkan masyarakat. berdasarkan data terhimpun rb hingga kemarin 25 juni 2024 pks tersebut masih terus beroperasi. berkaitan dengan pengusutan dari pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko untuk pembuktian dugaan pencemaran asap masih belum dilakukan. berkaitan dugaan pencemaran udara yang dilakukan pt ksm yang terkesan dilakukan pembiaran, ketua komisi lll dprd mukomuko antonius dale mendesak dlh mukomuko dapat segera memeriksa seluruh dokumen milik pt ksm berkaitan dengan dokumen lingkungan. selain itu sudah seharusnya dlh mukomuko turun ke lapangan serta menyampaikan apa hasil temuan dan seperti apa tindak lanjutnya ke pada publik.  baca juga:rekomendasi parpol keluar jelang pendaftaran cabup-cawabup bengkulu selatan baca juga:perkara judi online website diblokir, tpp asn pemkab mukomuko kembali molor “perkara pencemaran asap ini sudah dari awal tahun lalu, maka dari itu sudah sewajarnya dlh memainkan peran pengawasannya. untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan,”terangnya. ditambahkannya, jika memang dlh mukomuko mengalami kendala atas pengujian kualitas udara tentu ada solusi lainnya dengan mendatangkan tenaga teknis dan laboratorium dari luar daerah. tidak lain pembuktian ini untuk memastikan masuknya investasi ke mukomuko tidak merugikan daerah. “kami minta dlh menjalankan tugas yang memang kewajiban dan kewenangan mereka berkaitan dugaan tersebut,” harapnya. terkait permasalahan dugaan pencemaraan udara oleh pt ksm yang belum memiliki titik terang penanganannya, direktur eksekutif walhi bengkulu abdullah ibrahim ritonga sp mengatakan, mecuatnya dugaan pencemaran udara hingga meresahkan warga, serta belum terlihat adanya  tindakan tegas dari instansi terkait. baca juga:pemuda lembak bersatu dukung kelanjutan pembangunan provinsi bengkulu, gubernur rohidin: pemuda penentu baca juga:baru 16 paket selesai lelang, tahun ini total 120 paket pekerjaan akan dikerjakan pemkab rejang lebong artinya ini kemungkinan ada faktor pembiaran dan kelalaian dlh mukomuko. pasalnya sudah dari lama, pks ini beroperasi, namun belum pernah dilakukan uji emisi atas cerobong, yang sifatnya data pembanding dan  data terbaru yang dilakukan dlh mukomuko tidak hasil data perusahaan. “dlh mukomuko ini memiliki kewajiban untuk melalukan penataan, pengawasan bahkan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan hidup. tentunya kita menginginkan jangan ada upaya pembiaran dalam kasus dugaan pencemaran ini. karena  kerusakan ekologis sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama serta dana yang besar untuk diperbaiki,” jelasnya. ibrahim menambahkan, merujuk pada undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. baca juga:sampah jadi masalah besar, kampanyekan pengolahan sampah jadi barang bernilai ekonomis baca juga:kapolres rejang lebong dan kepala spn berganti, ini nama penggantinya akan ada sanksi berat dan denda jika terbukti perusahaan mencemari lingkungan. pada pasal 76 uupplh mengatur sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. sedangkan pasal 76, menteri, gubernur, bupati, atau walikota. dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan. jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. baca juga:pemkab rejang lebong terbitkan surat edaran larang terlibat judi online, ini sanksi asn terlibat perjudian baca juga:tingkat pendidikan warga di bengkulu tengah masih rendah, didominasi lulusan sd “kami rasa ini jelas, ada kejanggalan dalam perizinan yang dimiliki perusahaan berkaitan dengan lingkungan, maka dari itu melihat situasi tersebut, walhi bengkulu mendesak, persoalan dugaan pencemaran udara oleh pt ksm. pemkab dan pemprov dapat segera mengevaluasi, dan melakukan audit lingkungan, bahkan pencabutan izin terhadap aktivitas pt ksm serta meminta pihak aph segera melakukan tindakan penegakan hukum atas kejahatan lingkungan yang dilakukan ptksm apabila terbukti,” tutupnya. sebelumnya, sukesi (58) warga desa tanjung alai menyampaikan, asap pabrik pt ksm sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. sukesi yang memiliki kebun sawit tepat bersebelahan dengan pabrik. mengalami sesak napas dan mata pedih ketika memungut berondol buah sawit dan merumput di lokasi tersebut. sudah belasan tahun seperti ini tanpa ada upaya yang dilakukan untuk mengurangi asap. “saya ini baru operasi katarak tidak boleh kena asap. tapi bagaimana lagi tidak mungkin kami tidak merawat dan memanen hasil kebun ini,”sampainya. sukesi mengaku sudah pernah menyampaikan keluhan tersebut kepada pihak pt ksm hanya saja jangankan mendengarkan keritikan masyarakat. manajemen pimpinan pt ksm ini saja dalam satu tahun bisa tiga sampai empat kali ganti pimpinan. “kami berharap ada upaya dari pemkab mukomuko, meskipun pemdes juga pernah menyampaikan keluhan masyarakat namun juga tidak ada perubahan,” tandasnya.   

Tag

• # dlh mukomuko
• # pt ksm mukomuko
• # pencemaran udara
• # mukomuko

Share

• 
• 
• 
• 
•