Temuan BPK di Sekretariat Dewan Kepahiang Wajib Kembali, Dinkes Ada Temuan Biaya Makan Minum

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 27 Jun 2024 - 21:00

Temuan BPK di Sekretariat Dewan Kepahiang wajib kembali, Dinkes ada temuan biaya makan minum--heru/rb

temuan bpk di sekretariat dewan kepahiang wajib kembali, dinkes ada temuan biaya makan minum                            koranrb.id - sekecil apapun nilainya, nilai temuan laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu wajib dikembalikan.
apalagi temuan dengan jumlah miliaran seperti yang ada di sekretariat dprd kepahiang. 
di sini, dari informasi diperoleh nilai temuan bpk mencapai miliaran dengan progres pengembalian masih sangat rendah.
nilai temuan tersebut, terus terakumulasi karena tak kunjung diselesaikan sejak ta 2021 hingga 2023.
baca juga:ppdb sd dan smp dibuka, dewan minta calon siswa daftar sesuai zonasi
baca juga:dak rp21,5 miliar untuk bangun sapras di 20 sekolah di kabupaten lebong
temuan tersebut terdapat di kesekretariatan dan jajaran anggota dprd kepahiang.
di ta 2023 ini saja jumlahnya sudah di angka rp6,5 miliar, dengan rp1,5 miliar diantaranya ada kesekretariatan dprd kepahiang.  
dalam hal pengembalian, sejatinya ada mekanisme yang mesti dilaksanakan.
sebagaimana tertuang dalam peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan.
baca juga:3 terdakwa kasus korupsi dana setwan seluma minta bebas, ini tanggapan jpu
baca juga:masyarakat seluma minta gubernur rohidin lanjutkan pembangunan, juga doakan menjadi menteri
pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada bpk paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".
artinya, tenggat waktu tersebut hanya tersisa tak lama lagi jika mengacu saat diterimanya lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari bpk ri  perwakilan provinsi bengkulu kepada bupati kepahiang, pada 3 mei 2024 lalu. 
tokoh pemuda dan mahasiswa kabupaten kepahiang kurnia eja putra, kamis 27 juni 2024 menyayangkan tingginya angka temuan bpk di sekretariat dewan.
menurutnya, tingginya angka temuan bpk tersebut lantaran minimnya pengawasan internal yang ada di lingkungan pemkab kepahiang.
baca juga:rp 900 juta untuk pakaian wakil rakyat, ini 30 nama anggota dprd bengkulu utara 2024-2029 
baca juga:terancam punah! berikut 6 fakta unik anjing liar afrika, si pemburu terbaik di dunia
di sini menurutnya, inspektorat daerah mesti mengambil peranan penting dalam hal melaksanakan pengawasan. 
"ini lah yang mestinya diawasi. dengan tingginya angka temuan bpk tersebut, ya wajib dikembalikan. jika tidak, kita semua tahu ada konsekuensi hukum yang bisa dilaksanakan aph," ujar kurnia.  
sementara itu, dalam laporan komisi i dprd kepahiang terkait pembahasan lhp bpk ri terhadap lhp pemkab kepahiang ta 2023 mencatat temuan di dinas kesehatan (dinkes) kabupaten kepahiang. 
di dinkes diketahui, terdapat belanja makan minum rapat dengan status laporan tidak senyatanya sebesar rp122.178.500. hasil temuan bpk menunjukkan bahwa jumlah pembelian makanan dan miuman tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada nota pembelian. 
baca juga:masuk grup neraka, netizen: all in naturalisasi, ini jadwal pertandingan timnas di round 3 kualifikasi piala d
baca juga:5 jenis sertifikat yang berguna di dunia pekerjaan
masih di dinkes kepahiang, item kegiatan yang menjadi temua bpk lainnya seperti kelebihan biaya perjalanan dinas ganda, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan, hingga temuan pada 14 puskesmas di lingkungan dinkes kepahiang.  
di sini, komisi i dprd kepahiang memberi rekomendasi dan catatan agar seluruh organisasi perangkat daerah (opd) dengan catatan pada lhp bpk ta 2023 dapat menyelesaikan seluruh rekomendasi yang diberikan bpk ri. 
bupati juga diminta melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah untuk memperkuat pemahanan berkenaan dengan ketentuan penganggaran, belanja daerah dan perjalanan dinas.
serta, bupati diminta meningkatkan pengawasan internal secara berkala di seluruh perangkat daerah guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam penganggaran dan belanja daerah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 28 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan