Tapera Diprotes Lagi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu Gelar Unjuk Rasa

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 05 Jul 2024 - 00:03

UNJUK RASA TAPERA: Masa unjuk rasa dan aparat pengamanan di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis, 4 Juli 2024. ABDI/RB--

Penolakan UU No. 4 Tahun 2016 Tentang TAPERA. Penolakan RUU Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Demonstran meminta DPRD mendesak Pemda Bengkulu untuk menertibkan perizinan dan peredaran minuman beralkohol serta memastikan usia pembeli sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Mereka juga menolak keberadaan izin usaha pertambangan bagi ormas agama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.

Penolakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024.

Penghentian tindakan represifitas terhadap aktivis. Demonstran menuntut aparat kepolisian untuk menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap aktivis yang memperjuangkan hak-hak rakyat.

“Kami ingin ini ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat,” ungkap Siregar.

Sementara itu, Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Bengkulu, Erlangga memberikan tanggapan terkait dengan kekecewaan Mahasiswa yang berunjuk rasa.

Ia menerangkan, bahwa kemarin, anggota DPRD provInsi Bengkulu memang sedang tidak ada di kantor lantaran sebagian sedang DL dan yang lainnya sedang pulang ke Dapil masing-masing.

"Selama ini, kan kami dipacu dengan kegiatan RPJPD kemudian pansus dan beberapa Raperda kemarin itukan. Setelah kemarin paripurna di hari Senin, sekarang dewan sedang kosong," ungkap Erlangga.

tapera diprotes lagi, mahasiswa universitas muhammadiyah bengkulu gelar unjuk rasa                            koranrb.id – mahasiswa universitas muhammadiyah bengkulu (umb) menggelar unjuk rasa di depan kantor dprd provinsi bengkulu, kamis, 4 juli 2024. 
dalam unjuk rasa kemarin, para mahasiswa sampaikan protes dan menyebut tapera sejatinya tabungan penderitaan rakyat, bukan tabungan perumahan rakyat.
aksi tersebut, dilakukan terkait kondisi demokrasi dan kesejahteraan rakyat indonesia yang mereka anggap dalam keadaan krisis, salah satunya terkait pro kontra tapera.
aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 wib dan berakhir membubarkan diri pada pukul 17.30 wib itu, berjalan damai.
baca juga:festival tabut lebih tonjolkan budaya, dispar klaim persiapan 70 persen
baca juga:5 sekolah negeri tersedia bagi calon siswa sma bengkulu tidak lolos ppdb, saidirman: swasta tidak kalah saing
namun meski unjuk rasa berjalan damai tersebut, mahasiswa tidak merasa puas lantaran, anggota dprd provinsi bengkulu yang diharapkan hadir ternyata tidak ada.
"kami meras kecewa dengan anggota dprd yang tidak ada di kantor dprd karena sedang dl (dinas luar, red)," sampai presiden bem rema umb, rusman siregar.
namun mahasiswa tetap menyampaikan  pernyataan sikap yang jelas dan tegas tepat di depan tangga kantor di dprd provinsi bengkuku. 
dalam penyampaiannya ada 9 poin utama yang menjadi fokus tuntutan aksi unjuk rasa tersebut.
baca juga:gubernur bengkulu ajak pengusaha sawit gabung gapki
baca juga:pengusaha ikan kota bengkulu dapat bantuan, target akhir agustus disalurkan 
pertama, pembatalan ruu perubahan uu no. 34 tahun 2004 tentang tni. 
pembatalan ruu perubahan ketiga uu no. 2 tahun 2002 tentang polri. 
penolakan uu no. 4 tahun 2016 tentang tapera. penolakan ruu perubahan kedua uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran.  
demonstran meminta dprd mendesak pemda bengkulu untuk menertibkan perizinan dan peredaran minuman beralkohol serta memastikan usia pembeli sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
baca juga:pkl pasar minggu sebut beli lapak ke petugas parkir, sudah 2 tahun berjalan, setor rp900 ribu per bulan
baca juga: penertiban pkl di pasar minggu, pedagang baku hantam! ini penyebabnya
mereka juga menolak keberadaan izin usaha pertambangan bagi ormas agama yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024.
penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12%. 
pencabutan peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 2 tahun 2024. 
penghentian tindakan represifitas terhadap aktivis. demonstran menuntut aparat kepolisian untuk menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap aktivis yang memperjuangkan hak-hak rakyat.
“kami ingin ini ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat,” ungkap siregar.
sementara itu, sekertaris dewan (sekwan) dprd provinsi bengkulu, erlangga memberikan tanggapan terkait dengan kekecewaan mahasiswa yang berunjuk rasa.
ia menerangkan, bahwa kemarin, anggota dprd provinsi bengkulu memang sedang tidak ada di kantor lantaran sebagian sedang dl dan yang lainnya sedang pulang ke dapil masing-masing.
"selama ini, kan kami dipacu dengan kegiatan rpjpd kemudian pansus dan beberapa raperda kemarin itukan. setelah kemarin paripurna di hari senin, sekarang dewan sedang kosong," ungkap erlangga.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan