Tahun Ini, 100 Aset Milik Daerah di Rejang Lebong Akan Disertifikasi

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 09 Jul 2024 - 00:02

Kepala Bidang Aset BPKD Rejang Lebong, Dodi Isgianto.-foto: arie/koranrb.id-

“Untuk mendukung program ini, APBD Rejang Lebong 2024 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48 juta. Alokasi dana ini mencakup biaya administrasi, pengukuran, dan verifikasi yang diperlukan untuk proses sertifikasi,” terang Dodi.

Ia mengatakan, BPKD Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk menyelesaikan sertifikasi 100 aset ini paling lambat pada September 2024.

Batas waktu ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan mendorong percepatan proses sertifikasi.

Dari 100 aset yang akan disertifikasi, mayoritas terdiri dari tanah bawah jalan sebanyak 59 bidang.

Tanah bawah jalan ini merupakan aset penting karena terkait langsung dengan infrastruktur dan layanan publik.

Sisanya adalah tanah yang digunakan untuk bangunan publik seperti sekolah dan puskesdes.

“Sekolah dan puskesdes adalah fasilitas vital yang mendukung pendidikan dan kesehatan masyarakat, sehingga penting untuk memastikan kepemilikan dan legalitasnya terjamin,” beber Dodi.

Ia menerangkan, proses sertifikasi ini juga memastikan bahwa semua aset tercatat dengan baik dan diakui secara hukum sebagai milik Pemkab Rejang Lebong.

Hal ini penting untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan aset.

Selain itu juga, sertifikat tanah memberikan bukti hak kepemilikan yang sah dan mencegah klaim oleh pihak lain.

Dengan adanya sertifikat, aset-aset ini memiliki perlindungan hukum yang kuat.

Dengan adanya sertifikat, risiko kehilangan atau sengketa kepemilikan aset dapat diminimalisir.

Ini juga memberikan kepastian bagi Pemkab Rejang Lebong dalam menggunakan aset tersebut untuk kepentingan publik.

“Aset yang memiliki sertifikat resmi biasanya memiliki nilai yang lebih tinggi karena kepemilikannya jelas dan diakui secara hukum. Ini bisa menjadi keuntungan jika suatu saat diperlukan pengembangan atau penggunaan aset untuk tujuan lain,” urai Dodi.

tahun ini, 100 aset milik daerah di rejang lebong akan disertifikasi                            curup, koranrb.id - badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) kabupaten rejang lebong tahun ini menargetkan sertifikasi terhadap 100 aset milik daerah.
aset-aset ini meliputi gedung puskesdes, sekolah, dan tanah bawah jalan. 
langkah ini tidak hanya bertujuan untuk tertib administrasi tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap aset-aset tersebut.
kepala bidang aset bpkd rejang lebong, dodi isgianto mengungkapkan, sertifikasi aset merupakan proses penting untuk memastikan bahwa aset-aset milik daerah terdaftar dan diakui secara resmi dengan bukti hukum berupa sertifikat.
menurutnya sertifikasi ini juga untuk mencegah klaim kepemilikan oleh pihak lain dan untuk menjaga integritas administrasi aset daerah. 
baca juga:sedang ngantor, mobnas dirut pdam kepahiang diduga dibakar
“hingga saat ini, dari 100 aset yang ditargetkan untuk disertifikasi, sudah ada 81 bidang yang sedang diproses oleh badan pertanahan nasional (bpn) rejang lebong,” terang dodi.
dodi mengatakan, dari 81 bidang yang sedang diproses, 39 bidang sudah menyelesaikan tahap verifikasi dan siap diserahkan kembali ke pemkab rejang lebong.
proses verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa semua dokumen dan data terkait aset sudah lengkap dan akurat.
sementara itu, 42 bidang lainnya masih dalam tahap pengukuran dan verifikasi oleh bpn. 
“pengukuran ini diperlukan untuk memastikan batas-batas fisik dari aset sesuai dengan data yang ada. delapan bidang sisanya baru didaftarkan ke bpn pada bulan juni 2024, menunjukkan progres yang berkelanjutan dalam upaya sertifikasi,” jelasnya.
menurutnya, proses sertifikasi dilakukan secara bertahap sejak januari 2024, dengan bpkd mengusulkan 10 bidang aset setiap bulannya untuk diterbitkan sertifikatnya.
baca juga: 20.671 debitur di bengkulu telah nikmati program kur, pinjamannya capai rp1,44 triliun
strategi bertahap ini memungkinkan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien, serta memastikan bahwa setiap bidang mendapatkan perhatian yang memadai. 
“untuk mendukung program ini, apbd rejang lebong 2024 telah mengalokasikan anggaran sebesar rp48 juta. alokasi dana ini mencakup biaya administrasi, pengukuran, dan verifikasi yang diperlukan untuk proses sertifikasi,” terang dodi.
ia mengatakan, bpkd kabupaten rejang lebong berkomitmen untuk menyelesaikan sertifikasi 100 aset ini paling lambat pada september 2024.
batas waktu ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan mendorong percepatan proses sertifikasi.
dari 100 aset yang akan disertifikasi, mayoritas terdiri dari tanah bawah jalan sebanyak 59 bidang.
tanah bawah jalan ini merupakan aset penting karena terkait langsung dengan infrastruktur dan layanan publik.
sisanya adalah tanah yang digunakan untuk bangunan publik seperti sekolah dan puskesdes. 
baca juga:mandi air hujan ternyata miliki banyak manfaat, salahsatunya meredakan stress
“sekolah dan puskesdes adalah fasilitas vital yang mendukung pendidikan dan kesehatan masyarakat, sehingga penting untuk memastikan kepemilikan dan legalitasnya terjamin,” beber dodi.
ia menerangkan, proses sertifikasi ini juga memastikan bahwa semua aset tercatat dengan baik dan diakui secara hukum sebagai milik pemkab rejang lebong.
hal ini penting untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan aset.
selain itu juga, sertifikat tanah memberikan bukti hak kepemilikan yang sah dan mencegah klaim oleh pihak lain.
dengan adanya sertifikat, aset-aset ini memiliki perlindungan hukum yang kuat.
dengan adanya sertifikat, risiko kehilangan atau sengketa kepemilikan aset dapat diminimalisir.
ini juga memberikan kepastian bagi pemkab rejang lebong dalam menggunakan aset tersebut untuk kepentingan publik.
“aset yang memiliki sertifikat resmi biasanya memiliki nilai yang lebih tinggi karena kepemilikannya jelas dan diakui secara hukum. ini bisa menjadi keuntungan jika suatu saat diperlukan pengembangan atau penggunaan aset untuk tujuan lain,” urai dodi.