Ratusan Randis Milik Pemkab Rejang Lebong Menunggak Pajak, Sebesar Ini Jumlah Tunggakannya

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 10 Jul 2024 - 00:04

MOBNAS: Sejumlah mobnas pejabat terparkir di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.-foto: dok/koranrb.id-

“Proses penghapusan ini perlu dilakukan melalui mekanisme resmi dengan melibatkan instansi terkait untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut benar-benar tidak dapat digunakan lagi,” terangnya.

Ia mengatakan, saat ini, kendaraan dinas yang menunggak pembayaran pajak bisa memanfaatkan program pemutihan pajak yang diberikan oleh Pemprov Bengkulu.

Program ini berlaku dari 4 Juni hingga 30 November 2024.

Dengan adanya pemutihan ini, diharapkan OPD dapat melunasi tunggakan pajak tanpa dikenai denda, sehingga mengurangi beban keuangan dan administrasi.

“Program pemutihan pajak ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi OPD untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka,” jelasnya.

Selanjutnya peningkatan koordinasi antar OPD sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kendaraan dinas terdaftar dan dipantau status perpajakannya secara berkala.

Pembentukan tim khusus yang bertugas mengawasi dan memonitor status pembayaran pajak kendaraan dinas dapat menjadi solusi efektif.

“Selain itu, peningkatan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan perlu ditegakkan dengan memberikan sanksi atau insentif bagi OPD yang patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban pajak,” bebernya.

Sabirin juga mengatakan, peningkatan kesadaran akan pentingnya membayar pajak kendaraan dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada seluruh staf dan pejabat di OPD.

Pengetahuan yang baik mengenai dampak positif dari pembayaran pajak yang tepat waktu terhadap pembangunan daerah dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk lebih disiplin.

“Jika langkah-langkah ini diterapkan dengan baik, diharapkan tunggakan pajak kendaraan dinas di Kabupaten Rejang Lebong dapat berkurang secara signifikan,” bebernya.

Adapun dampak positif dari penurunan tunggakan pajak ini antara lain dengan berkurangnya tunggakan pajak, penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor akan meningkat.

Peningkatan penerimaan ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut.

ratusan randis milik pemkab rejang lebong menunggak pajak, sebesar ini jumlah tunggakannya                            curup, koranrb.id – kepala seksi penetapan dan penerimaan unit pelaksana teknis dinas pengelolaan pendapatan daerah (uptd-ppd) provinsi bengkulu di kantor samsat, kabupaten rejang lebong, sabirin absah, menyebutkan sebanyak 312 unit kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong masih menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor.
hal ini menjadi perhatian khusus mengingat penerimaan pajak uptd-ppd di wilayah tersebut pada tahun 2024 ditargetkan sebesar rp20,6 miliar.
adapun tunggakan pajak kendaraan dinas di kabupaten rejang lebong terdiri dari 253 unit kendaraan roda dua (r2) dengan total tunggakan pajak sebesar rp32.446.500, dan 58 unit kendaraan roda empat (r4} dengan jumlah tunggakan mencapai rp141.951.500.
“total tunggakan pajak kendaraan dinas dari berbagai organisasi perangkat daerah (opd) di pemkab rejang lebong mencapai rp174.398.000. tingginya angka tunggakan ini mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen aset dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh instansi pemerintah,” tegas sabirin.
hingga saat ini, penyebab pasti dari masih banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pajak belum dapat dipastikan.
baca juga:mundur! tes cpns dan pppk 2024 dibuka juli-agustus, siapkan syarat penting berikut
sabirin menyebutkan bahwa pihaknya telah menyampaikan data tunggakan pajak kendaraan dinas setiap tahunnya kepada instansi terkait, namun respon terhadap data tersebut masih kurang optimal. 
“beberapa kemungkinan penyebab antara lainkesadaran dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan oleh pengguna kendaraan dinas masih kurang. hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan pentingnya membayar pajak tepat waktu serta dampaknya terhadap pembangunan daerah,” beber sabirin.
kemudian proses administrasi yang belum terkoordinasi dengan baik antar opd menjadi salah satu penyebab terjadinya tunggakan.
ketiadaan sistem monitoring yang efektif untuk melacak status pembayaran pajak kendaraan dinas juga berkontribusi terhadap masalah ini.
“beberapa kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai atau mengalami kerusakan berat mungkin belum dihapus dari daftar aset. kendaraan-kendaraan ini tetap tercatat sebagai objek pajak, sehingga menambah jumlah tunggakan,” tegasnya.
baca juga:3 bulan, 669 kasus dbd di bengkulu
untuk mengatasi permasalahan ini, sabirin mengusulkan beberapa langkah yang dapat diambil, diantaranya kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai atau mengalami kerusakan berat sebaiknya diusulkan untuk dihapuskan dari daftar aset.
dengan penghapusan ini, kewajiban pajak terhadap aset tersebut dapat diputus sehingga tidak lagi menjadi beban dalam laporan pajak tahunan. 
“proses penghapusan ini perlu dilakukan melalui mekanisme resmi dengan melibatkan instansi terkait untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut benar-benar tidak dapat digunakan lagi,” terangnya.
ia mengatakan, saat ini, kendaraan dinas yang menunggak pembayaran pajak bisa memanfaatkan program pemutihan pajak yang diberikan oleh pemprov bengkulu.
program ini berlaku dari 4 juni hingga 30 november 2024.
baca juga:6 bisnis yang sempat menjamur era 90-an namun sebagian kini sudah hilang 
dengan adanya pemutihan ini, diharapkan opd dapat melunasi tunggakan pajak tanpa dikenai denda, sehingga mengurangi beban keuangan dan administrasi. 
“program pemutihan pajak ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi opd untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka,” jelasnya.
selanjutnya peningkatan koordinasi antar opd sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kendaraan dinas terdaftar dan dipantau status perpajakannya secara berkala.
pembentukan tim khusus yang bertugas mengawasi dan memonitor status pembayaran pajak kendaraan dinas dapat menjadi solusi efektif. 
“selain itu, peningkatan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan perlu ditegakkan dengan memberikan sanksi atau insentif bagi opd yang patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban pajak,” bebernya.
baca juga:mandi air panas bisa membersihkan kulit, mitos atau fakta ini penjelasannya
sabirin juga mengatakan, peningkatan kesadaran akan pentingnya membayar pajak kendaraan dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada seluruh staf dan pejabat di opd.
pengetahuan yang baik mengenai dampak positif dari pembayaran pajak yang tepat waktu terhadap pembangunan daerah dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk lebih disiplin. 
“jika langkah-langkah ini diterapkan dengan baik, diharapkan tunggakan pajak kendaraan dinas di kabupaten rejang lebong dapat berkurang secara signifikan,” bebernya.
adapun dampak positif dari penurunan tunggakan pajak ini antara lain dengan berkurangnya tunggakan pajak, penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor akan meningkat.
peningkatan penerimaan ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut.
penerapan sistem monitoring yang baik dan penghapusan aset yang tidak layak pakai akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.
hal ini juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan aset dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah
“dengan adanya koordinasi yang lebih baik dan sistem administrasi yang efektif, proses pengelolaan pajak kendaraan dinas akan menjadi lebih efisien. hal ini dapat mengurangi beban kerja pegawai dan meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi,” papar sabirin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 10 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan