Coklit Rampung 100 Persen, KPU Mukomuko Terkategori Cepat, Bawaslu Masih Terus Buka Posko Pengaduan

Reporter: Firmansyah |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 12 Jul 2024 - 22:48

TANDA: Rumah yang telah dicoklit dipasang stiker oleh petugas pantarlih di lapangan.--Firmansyah/RB

Seperti misalnya ada yang pindah TPS atau kekeliruan data saat proses coklit yang dilakukan pentarlih,” terangnya.

Misbahul mengungkapkan, ada beberapa contoh kasus yang kerap ditemukan dilapangan pada saat dilakukan proses Coklit oleh petugas Pantarlih.

Seperti kode 8 ini di dalam satu desa ada yang salah penempatan TPS, contohnya pemilih ini harusnya ada di TPS 1 Desa A.

Ternyata saat dilakukan coklit nama pemilih ini ada di TPS 4 Desa A, jadi oleh pantarlih TPS 4 Desa A tersebut dikasih kode 8.

“Dikasih kode 8 oleh pantarlih TPS 4 Desa A karena salah penempatan, secara otomatis oleh pantarlih TPS 1 Desa pemilih ini dimasukkan sebagai pemilih baru,” jelas Misbahul.

KPU Mukomuko mendapatkan data terbaru turunan dari Kemendagri terkait data-data orang yang sudah pindah, meninggal dunia dan anggota TNI-Polri.

“Jadi kami setiap bulan mendapatkan update data dari Kemendagri terkait orang yang pindah, meninggal dan anggota TNI-Polri, data tersebut sebagai pencocokan lagi oleh kawan-kawan PPS dan dibenarkan lagi,” katanya.

Terpisah, berdasarkan catatan posko aduan masyarakat miliki Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Mukomuko, untuk mengawal hak pilih warga Mukomuko yang baru saja dilakukan Coklit oleh petugas Pantarlih KPU Mukomuko.

Hingga kemarin 12 Juni 2024 masih aman terkendali, belum diterima laporan dari petugas di lapangan ataupun masyarakat yang merasa tidak dilakukan Coklit oleh petugas ataupun diabaikan dalam proses tersebut.

“Posko kita dirikan akan berakhir di 24 Juli 2024 mendatang, selama 1 bulan penuh meskipun saat ini proses Coklit telah rampung dilakukan Pantarlih,” kata Ketua Bawaslu Mukomuko Teguh Wibowo, SH.

Tuguh juga menyampaikan, seluruh warga Kabupaten Mukomuko tanpa terkecuali yang sudah memiliki e-KTP dalam hal ini usia sudah cukup untuk memberikan hak suara, wajib dicoklit oleh petugas Pantarlih.

Agar bisa masuk ke dalam data pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan sesuai fakta di lapangan.

coklit rampung 100 persen, kpu mukomuko terkategori cepat, bawaslu masih terus buka posko pengaduan                            mukomuko, koranrb.id – akhirnya komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten mukomuko, menyelesaikan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pilkada 2024 hingga 100 persen. 
dimana rampungnya coklit ini menempatkan kpu mukomuko menjadi daerah urutan kelima tercepat merampungkan coklit di provinsi bengkulu. 
hal dibenarkan komisioner kpu mukomuko misbahul amri, saat ini coklit sudah rampung di 148 desa, 3 kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan tanpa kendala.
“alhamdulillah kami sudah mencapai 100 persen menyelesaikan proses coklit.
baca juga:temukan 32 kasus hiv/aids di mukomuko, jadi fokus pengawasan dinas kesehatan
kami mendapatkan posisi ke lima dari 9 kabupaten 1 kota di provinsi bengkulu,” kata misbahul.
misbahul mengatakan, sebanyak 139.778 daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (dp4) telah terdata. 
jumlah tersebut meningkat dari jumlah daftar pemilih tetap (dpt) pemilihan legislatif (pileg) 2024 lalu sebanyak 138.240 jiwa atau bertambah 1.538 jiwa.
tentunya hal tersebut terjadi karena banyaknya anak usia remaja yang baru mendapatkan hak pilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) nantin.
baca juga:7 bulan eks ketua baznas tersangka korupsi tak kunjung ditahan, ini alasan kejari bengkulu selatan 
"dp4 itu 139.778 jiwa, sedangkan dpt pemilu februari 2024, pemilih hanya sebanyak 138.240 jiwa. jadi ada peningkatan 1.538 pemilih potensial,” sampainya.
misbahul menyampaikan, meski sudah mencapai 100 proses coklit ini, namun kpu mukomuko tetap terus melakukan evaluasi terkait data hasil coklit tersebut.
kemudian, panitia pemungutan suara (pps) nanti juga akan mulai melakukan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran.
"untuk saat ini kami juga terus melakukan evaluasi.
baca juga:hingga juli, 120 warga kabupaten kaur terjangkit dbd
seperti misalnya ada yang pindah tps atau kekeliruan data saat proses coklit yang dilakukan pentarlih,” terangnya.
misbahul mengungkapkan, ada beberapa contoh kasus yang kerap ditemukan dilapangan pada saat dilakukan proses coklit oleh petugas pantarlih. 
seperti kode 8 ini di dalam satu desa ada yang salah penempatan tps, contohnya pemilih ini harusnya ada di tps 1 desa a. 
ternyata saat dilakukan coklit nama pemilih ini ada di tps 4 desa a, jadi oleh pantarlih tps 4 desa a tersebut dikasih kode 8.
baca juga:pemkab lebong komitmen program operasi katarak gratis berlanjut 
“dikasih kode 8 oleh pantarlih tps 4 desa a karena salah penempatan, secara otomatis oleh pantarlih tps 1 desa pemilih ini dimasukkan sebagai pemilih baru,” jelas misbahul.
kpu mukomuko mendapatkan data terbaru turunan dari kemendagri terkait data-data orang yang sudah pindah, meninggal dunia dan anggota tni-polri.
 “jadi kami setiap bulan mendapatkan update data dari kemendagri terkait orang yang pindah, meninggal dan anggota tni-polri, data tersebut sebagai pencocokan lagi oleh kawan-kawan pps dan dibenarkan lagi,” katanya.
terpisah, berdasarkan catatan posko aduan masyarakat miliki badan pengawas pemilu (bawaslu) mukomuko, untuk mengawal hak pilih warga mukomuko yang baru saja dilakukan coklit oleh petugas pantarlih kpu mukomuko.
baca juga:pemeliharaan butuh rp50 miliar, dinas pupr upayakan jalan rejang lebong-lebong jadi jalan nasional
hingga kemarin 12 juni 2024 masih aman terkendali, belum diterima laporan dari petugas di lapangan ataupun masyarakat yang merasa tidak dilakukan coklit oleh petugas ataupun diabaikan dalam proses tersebut.
“posko kita dirikan akan berakhir di 24 juli 2024 mendatang, selama 1 bulan penuh meskipun saat ini proses coklit telah rampung dilakukan pantarlih,” kata ketua bawaslu mukomuko teguh wibowo, sh.
tuguh juga menyampaikan, seluruh warga kabupaten mukomuko tanpa terkecuali yang sudah memiliki e-ktp dalam hal ini usia sudah cukup untuk memberikan hak suara, wajib dicoklit oleh petugas pantarlih.
agar bisa masuk ke dalam data pemilih tetap (dpt) yang ditetapkan sesuai fakta di lapangan.
baca juga:ppdb usai, disdikbud datangi sekolah cek jumlah siswa tertampung
“kita akan awasi terus pelaksanaan coklit yang dilakukukan kpu mukomuko, meskipun petugas pantarlih telah ditarik dari lapangan.
tidak lain untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini,” sampainya.
lanjutnya, warga juga diminta aktif melaporkan jika tidak terdaftar dalam daftar pilkada, sebab pemilihan ini merupakan hak bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat. 
oleh sebab itu, tidak boleh ada warga yang terhambat dalam memberikan hak suara pada pilkada, yang merupakan implementasi demokrasi pemilihan langsung oleh rakyat.
maka dari itu bagi warga negara yang telah memenuhi syarat, dan tidak terdata sebagai pemilih pada pemutakhiran data pemilih yang telah dilakukan kpu tolong sampaikan kepada pihak bawaslu.
“memang menyukseskan pilkada ini membutuhkan banyak dukungan, maka dari itu harapan kami warga juga bisa aktif memanfaatkan posko kawal hak pilih  yang telah kamu siapkan di setiap kecamatan," jelasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 13 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan