Perkara Korupsi Lab RSUD Curup, 3 Terdakwa Minta Bebas 1 Minta Vonis Ringan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 15 Jul 2024 - 23:16

PLEIDOI: Empat terdakwa saat menyampaikan nota pembelaan dalam persidangan didampingi penasihat hukum masing-masing. WEST JER TOURINDO/RB--

Ia juga dituntut pidana penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp250 juta subsidair 4 bulan.

Kemudian, terdakwa Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada, Fahrul Razi dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp748 juta atau jika tidak mampu untuk mengembalikan diganti dengan hukuman penjara selama 3 tahun penjara.

Dituntut juga dengan pidana penjara selama 5,5 tahun serta denda Rp300 juta subsidair 4 bulan.

Terakhir, terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen, Harmansyah dikenakan juga pidana tambahan uang penganti sebesar Rp332 juta jika tidak mampu akan diganti dengan hukuman penjara selama 2 tahun.

Ia juga dituntut pidana penjara selama 4 tahun dengan denda Rp250 juta subsidair 4 bulan.

Sementara untuk terdakwa Dirut PT Nusa Mandiri Persada, Suci Rahmananda JPU tidak menuntut uang pengganti sebab terdakwa sudah menitipkan uang untuk mengembalikan kerugian negara.

Terdakwa Suci Rahmananda dituntut pidana penjara selama 1,5 tahun dengan denda Rp150 juta subsidair 4 bulan.

JPU Kejari Rejang Lebong, Abi Pujangga, SH, MH menyampaikan tuntutan keempat terdakwa dengan pasal yang sama yaitu pada Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Kita nyatakan bahwa keempat terdakwa kita tuntut dengan pasal yang sama yaitu pasal 3,” ungkap Abi.

Kemudian Abi mengatakan dengan dibacakan tutuntutan yang terbilang berbeda JPU sudah berdasarkan fakta yang ada dan beberapa pertimabangan yang ada.

“Kita rumuskan Tuntutan tersebut berdasarkan fakta persidanagn serta sikap para terdakwa selama menajlani proses hukum,” terang Abi.

perkara korupsi lab rsud curup, 3 terdakwa minta bebas 1 minta vonis ringan                             koranrb.id – tiga terdakwa dalam perkara korupsi pembangunan laboratorium rsud curup tahun anggaran 2020 meminta bebas dari tuntutan jaksa penutut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) rejang lebong.
ketiganya yakni dirut cv cahaya riski, ivan didi septiadi, konsultan pengawas pt. nusa mandiri persada, fahrul razi dan pejabat pembuat komitmen, harmansyah.
sementara, satu terdakwa lagi yakni dirut pt nusa mandiri persada, suci rahmananda hanya meminta vonis diringankan saja.
hal tersebut diketahui saat keempat terdakwa menyampaikan nota pembelaan atau pleidoinya dalam sidang kemarin, 15 juli 2024 di pn tipikor bengkulu.
baca juga:tower xl di kelurahan tunas harapan curup utara digondol maling, sejumlah komponen raib
baca juga:kendali bos smk it al-malik diatur eks kepala, siswa fiktif hingga mark up harga terungkap
"kita nyatakan bahwa klien kita meminta bebas dan sudah dituangkan pada pledoi yang di bacakan tadi," ungkap penasihat hukum (ph) terdakwa fahrul razi dan harmansyah, endah rahayu ningsih, sh.
endah menyabut pertimbangan untuk meminta bebas adalah secara teknis pengerjaan sudah dilaksanakan 90 persen.
setelah itu kontraknya habis sekarang bangun tersebut sudah dipakai serta dibangun dengn kokoh dan yang meneruskan adalah pihak lain.
"klien kita sudah jalankan tugasnya yaitu sudah mengawasi pengerjaan hingga 90 persen dan kondisi sekarang masih berdiri kokoh," jelas endah.
baca juga:tersangka penyalahguna narkoba di bengkulu didominasi umur 30 tahun, ini rinciannya dari 281 tersangka
baca juga:hasil autopsi deki keluar, ditemukan ada luka, wakapolresta: penyelidikan belum mengerucut, belum ada tsk 
kemudian untuk terdakwa herman disampaikan enda bahwa dia sebagai pejabat pembuat komitmen hanya menjalankan tugas dan bukan herman yang mengeluarkan dana justru yang mengeluarkan dana adalah bidang keuangan dari pada proyek serta dari pihak rumah sakit sendiri.
"kalau herman itu jelas bukan dia yang cairkan uang jadi tidak ada alasan bahwa dia yang ikut andil utama dalam korupsi ini, dia memberikan rekomendasi saja dan membuat berkas kesepakan jika pencarian itu bidak keuangan," terang endah.
ditambahkan hotma t sihombing sh selaku ph terdakwa ivan didi bahwa kliennya juga meminta bebas dan sudah dicantumkan pada narasi pleidoi.
"kita sama seperti dua terdakwa lainnya meminta bebas pada pleidoi sudah kita sampaikan juga," terang hotma.
ia melanjutkan bahwa pada perkara ini masih banyak yang mengganjal dan masih banyak yang menjadi misteri.
baca juga:viral penculikan anak di tengah padang, pelaku babak belur dihajar massa
baca juga:kakek terdakwa asusila cucu di bengkulu belum akui perbuatannya, begini kata penasehat hukum
“terdakwa ivan didi septiadi bukanlah orang yang bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara dalam proses pekerjaan pembangunan laboratoruim rumah sakit umum daerah kabupaten rejang lebong tahun 2020,” terang hotma.
selanjutnya ph terdakwa suci rahmananda hafitterullah, sh mengungkapakan bahwa kliennya meminta untuk keringangan hukuman.
“klien kita meminta keringanan untuk hukuman nantinya, dan itu sudah di samapaikan pada pledoi,” jelas hafit.
terkait pleidoi keempat terdakwa, jpu kejari rejang lebong dandi satya permana s.h menyatakan, permintaan bebas dan keringan itu hak para terdakwa yang disampaikan melalui ph.
selanjutnya, jpu akan menjawab pleidoi terdakwa pada agenda sidang berikutnya.
"menuangkan isi pleidoi dengan meminta bebas itu hak mereka yang jelas kita masih pada tuntutan kita yang sudah disampaikan. kita akan jawab dengan replik tertulis di sidang berikutnya rabu mendatang," pungkas dandi.
sekadar mengulas, selain tuntutan pidana penjara dan denda uang, jpu kejari rejang lebong membebankan uang pengganti dalam perkara korupsi pembangunan laboratorium rsud curup tahun anggaran 2020 kepada tiga terdakwa.
total uang pengganti yang dibebankan dalam tuntutan jpu mencapai rp1,28 miliar dari total kerugian negara yang timbul dalam perkara ini rp1,6 miliar berdasarkan hitungan auditor bpkp.
masing-masing uang pengganti tersebut dibacakan dalam agenda tuntutan rabu, 10 juli 2024 di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu dengan ketua majelis hakim, solihin, sh.
jpu menuntut terdakwa dirut cv cahaya riski, ivan didi septiadi membayar uang pengganti sebesar rp204 juta. jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman penjara 2, 5 tahun.
ia juga dituntut pidana penjara selama 4,5 tahun dan denda rp250 juta subsidair 4 bulan.
kemudian, terdakwa konsultan pengawas pt. nusa mandiri persada, fahrul razi dituntut membayar uang pengganti sebesar rp748 juta atau jika tidak mampu untuk mengembalikan diganti dengan hukuman penjara selama 3 tahun penjara.
dituntut juga dengan pidana penjara selama 5,5 tahun serta denda rp300 juta subsidair 4 bulan. 
terakhir, terdakwa pejabat pembuat komitmen, harmansyah dikenakan juga pidana tambahan uang penganti sebesar rp332 juta jika tidak mampu akan diganti dengan hukuman penjara selama 2 tahun.
ia juga dituntut pidana penjara selama 4 tahun dengan denda rp250 juta subsidair 4 bulan.
sementara untuk terdakwa dirut pt nusa mandiri persada, suci rahmananda jpu tidak menuntut uang pengganti sebab terdakwa sudah menitipkan uang untuk mengembalikan kerugian negara.
terdakwa suci rahmananda dituntut pidana penjara selama 1,5 tahun dengan denda rp150 juta subsidair 4 bulan.
jpu kejari rejang lebong, abi pujangga, sh, mh menyampaikan tuntutan keempat terdakwa dengan pasal yang sama yaitu pada pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan  atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
“kita nyatakan bahwa keempat terdakwa kita tuntut dengan pasal yang sama yaitu pasal 3,” ungkap abi.
kemudian abi mengatakan dengan dibacakan tutuntutan yang terbilang berbeda jpu sudah berdasarkan fakta yang ada dan beberapa pertimabangan yang ada.
“kita rumuskan tuntutan tersebut berdasarkan fakta persidanagn serta sikap para terdakwa selama menajlani proses hukum,” terang abi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 16 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan