Laporkan Jika KTP Dicatut Untuk Persyaratan Dukungan Bapaslon Jalur Perseorangan

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 18 Jul 2024 - 22:49

PENGAWASAN: Petugas Bawaslu ikut melakukan pengawasan saat tahapan verfak terhadap bakal paslon jalur perseorangan di Kabupaten Kepahiang.-foto: heru/koranrb.id-

KEPAHIANG, KORANRB.ID - Warga Kabupaten Kepahiang yang merasa identitasnya sudah dicatut oleh bakal pasangan calon (Bapaslon) jalur perseorangan Pilkada 2024, dipersilakan melayangkan laporan resmi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu selaku lembaga pengawasan menerima dengan tangan terbuka setiap laporan yang akan disampaikan.

Bawaslu memastikan akan memproses setiap laporan yang masuk terkait indikasi pelanggaran.

Termasuk adanya laporan warga terkait pencatutan identitas.

Di Kabupaten Kepahiang sendiri, sesuai hasil verifikasi faktual (Varfak) kesatu yang telah diplenokan KPU Kabupaten Kepahiang dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari para bakal pasangan calon (Bapaslon) perseorangan ditemukan.

Dukungan Bapaslon Riri Damayanti - Ujang Irmansyah misalnya, hanya 10.745 KTP dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Sedangkan, 779 KTP dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Adapun dukungan yang diverfak sesuai hasil verifikasi administrasi kesatu dari pasangan Riri - Ujang sebelumnya, adalah 11.524 lembar KTP.

Meski demikian, hingga Kamis 18 Juli 2024 Bawaslu Kabupaten Kepahiang memastikan belum satupun laporan masuk dari masyarakat terkait indikasi pencatutan dukungan bapaslon perseorangan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Asuan Toni menyampaikan melapor atau tidak merupakan hak dari masyarakat yang sudah merasa dirugikan.

laporkan jika ktp dicatut untuk persyaratan dukungan bapaslon jalur perseorangan                            kepahiang, koranrb.id - warga kabupaten kepahiang yang merasa identitasnya sudah dicatut oleh bakal pasangan calon (bapaslon) jalur perseorangan pilkada 2024, dipersilakan melayangkan laporan resmi.
badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten kepahiang provinsi bengkulu selaku lembaga pengawasan menerima dengan tangan terbuka setiap laporan yang akan disampaikan. 
bawaslu memastikan akan memproses setiap laporan yang masuk terkait indikasi pelanggaran.
termasuk adanya laporan warga terkait pencatutan identitas. 
di kabupaten kepahiang sendiri, sesuai hasil verifikasi faktual (varfak) kesatu yang telah diplenokan kpu kabupaten kepahiang dukungan tidak memenuhi syarat (tms) dari para bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan ditemukan. 
baca juga:sekda perintahkan opd pemkab rejang lebong percepat penyerapan dak 2024
baca juga:target tidak tercapai, retribusi parkir tabut hanya terkumpul rp35 juta
dukungan bapaslon riri damayanti - ujang irmansyah misalnya, hanya 10.745 ktp dukungan dinyatakan memenuhi syarat (ms).
sedangkan, 779 ktp dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat (tms).
adapun dukungan yang diverfak sesuai hasil verifikasi administrasi kesatu dari pasangan riri - ujang sebelumnya, adalah 11.524 lembar ktp. 
meski demikian, hingga kamis 18 juli 2024 bawaslu kabupaten kepahiang memastikan belum satupun laporan masuk dari masyarakat terkait indikasi pencatutan dukungan bapaslon perseorangan.
anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, asuan toni menyampaikan melapor atau tidak merupakan hak dari masyarakat yang sudah merasa dirugikan. 
baca juga:kantongi b1 kwk golkar, rohidin-meriani ke dpp pks, rosjonsyah tunggu rekomendasi
baca juga:pemprov bengkulu susun persiapan peringati hut ri ke-79, ada lomba lagu daerah untuk umum 
"setiap laporan yang masuk pasti akan kami proses. cuma hingga saat ini (kamis, red) laporan belum ada," kata asuan. 
bawaslu kabupaten kepahiang mengajak semua elemen masyarakat kabupaten kepahiang dapat berpartisipasi aktif mengawasi jalannya tahapan pilkada serentak 2024.
apapun itu, semua bentuk indikasi pelanggaran dapat dilaporkan langsung ke sekretariat bawaslu kabupaten kepahiang di jalan sman 1 kepahiang kelurahan pasar ujung kecamatan kepahiang.
di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, pelaporan juga dapat dilayangkan ke sekretariat panwascam dan ke petugas pengawas kelurahan desa (pdk).
ketua bawaslu kabupaten kepahiang mirzan pranoto hidayat meyakinkan, semua laporan akan diproses oleh petugas di lapangan.
baca juga:terima 235.619 perbaikan dukungan dempo – kanedi, ini yang disampaikan kpu provinsi bengkulu
baca juga: 3 terdakwa minta bebas, jaksa tetap pada tuntutan, perkara korupsi lab rsud curup 
seperti indikasi pelanggaran dalam tahapan verifikasi faktual (verfak) terhadap ktp dukungan calon perseorangan serta pencocokan dan penelitian (coklit)  data pemilih yang sedang berlangsung saat ini. 
terkait pelaporan, sesuai peraturan bawaslu (perbawaslu) nomor 7 tahun 2022 pasal 15 ayat 3 disebutkan, pengajuan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari masyarakat harus memenuhi usnur syarat formil dan material. 
syarat formil meliputi, nama dan alamat pelapor, pihak pelapor dan waktu menyampaikan laporan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.
di sini, waktu yang dimaksud tertera pada pasal 8 ayat 3 adalah, paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. 
adapun syarat materil, tercantum dalam pasal 15 ayat 4 adalah, dalam menyampaikan dugaan pelanggaran pemilu, selain waktu dan tempat juga harus dilampirkan uraian kejadian pelanggaran serta bukti.
bisa berupa rekaman, video, gambar atau bukti lainnya. kemudian yang mesti dipahami adalah dalam pengajuan laporan ada jedah waktu pelaporan yang disampaikan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 19 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan