Terdakwa Pungli KIR Tertangkap Polisi Nyamar Karnet, Ini Kronologisnya

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 20 Jul 2024 - 23:37

KRONOLOGIS: Tertangkapnya tiga terdakwa Wahyu Hidayat, Henky Andriyo Paska dan Firman Riza dalam operasi tangkap tangan (OTT) Polda Bengkulu berawal dari adanya penyamaran dari polisi. WEST JER TOURINDO/RB--

terdakwa pungli kir tertangkap polisi nyamar karnet, ini kronologisnya                            koranrb.id – tertangkapnya tiga terdakwa wahyu hidayat, henky andriyo paska dan firman riza dalam operasi tangkap tangan (ott) polda bengkulu berawal dari adanya penyamaran dari polisi.
sidang pembuktian menyeret tiga terdakwa dalam perkara dugaan pungutan liar (pungli) di jembatan timbang dan pengurusan uji kendaraan bermotor di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (uppkb) balai pengelola transportasi darat (bptd) kelas iii bengkulu di desa padang ulak tanding akan berlanjut pekan depan dengan agenda keterangan saksi.
namun, dijelaskan penasehat hukum (ph) terdakwa hengki, sopian siregar, sh, m.kn bahwa ott polda bengkulu bahwa pada maret lalu berawal dari adanya penyamaran polisi menjadi karnet truk.
"ott ini mencuat setelah personel polda bengkulu melakukan penyamaran dengan menjadi karnet," ungkap sopian.
baca juga:terlelap tidur, rumah warga tanjung jaya terbakar, bagaimana nasib penghuninya?
baca juga:1 mobnas terjaring ops patuh nala sat lantas polres lebong, 85 tilang dikeluarkan 
dijelaskan sopian, pada saat itu yang melakukan penimbangan adalah terdakwa wahyu hidayat pasalnya wahyu hidayat adalah memang bagian penimbangan.
"saat itu firman riza di kantor dan wahyu hidayat melakukan penimbangan kendaraan yang karnet dari polda bengkulu yang menyamar," terang sopian.
ditambahkan sopian bahwa pernyataan tersebut sudah ada di dalam surat dakwaan jpu. dan itu hasil dari pemeriksaan saksi yang menangkap para terdawa dan nantinya akan dihadirkan di muka persidangan pada persiangan mendatang.
“apa yang saya jelaskan ini sebenarnya sudah diketahui. dan juga sudah dimasukkan pada berkas dakwaan yang dibacakan jaksa pada persidangan beberapa hari yang lalu,” ungkap sopian.
baca juga:soal kewenangan menilang dan memeriksa kir terdakwa perkara pungli, ph beberkan syarat dan fakta sidang 
baca juga:ambil paketan sabu berjam-jam, berujung diringkus polisi bersama teman
ia melanjutkan bahwa kir truk yang ditumpangi karnet menyamar polisi itu sudah mati dan harus diperpanjang.
lalu karnet tersebut menanyakan berapa biaya mengurusi kir mati itu  kepada terdakwa wahyu, dan wahyu mengatakan rp650 ribu. selanjutnya karnet mengungkapkan bahwa dia hanya memiliki uang rp300 ribu.
"pada saat kejadian personel polisi ini mengungkapkan bahwa hanya memiliki uang rp300 ribu dan itu uang pas, kemudian wahyu mengungkapkan bahwa transfer saja sisanya," jelanya.
kemudian karnet tersebut menemui firman riza, di sana dia dan terdakwa firman membahas solusi agar kir bisa diurus. usai percakapan itu, saat karnet memberi uang lalu.
baca juga:7 tersangka dugaan korupsi rsud mukomuko dipindah ke rutan, sidang perdana 29 juli mendatang 
baca juga:ph sebut kewenangan menilang dan memeriksa kir tidak selalu danru, perkara pungli uppkb put bptd bengkulu
“personel polisi yang mengintai di luar kantor langsung menangkap firman riza,” kata sopian.
“saya jelaskan sekali lagi bahwa berdasarkan struktur tim regu empat bahwa yang menjadi kepala regu adalah firman riza, st dan dia adalah penyidik pegawai negeri sipil, untuk anggota itu ada hengky andryo paska sebagai pengatur lalu lintas, ririn sandi sebagai petugas penimbang kendaraan bermotor, m. agung izulhaq sebagai pengatur lalu lintas dan angkutan transportasi, selanjutnya wahyu sebagai petugas penimbangan kendaraan bermotor, aziz mahmud sebagai penguji kendaraan bermotor, terakhir bambang iswanto  petugas penimbangan kendaraan bermotor itu tugas mereka,” terang sopian.
di tempat terpisah ph terdakwa wahyu hidayat, dede frasatien mengatakan bahwa kliennya pada saat ott hanya menjalankan tugas.
pasalanya dia pada regu itu adalah bawahan baik dalam struktur maupun pada kepangkatan, jadi kliennya bukanlah yang menginginkan untuk menimbang dan meminta uang.
“diperintahka, karna atas kewenangan klien tidak punya. mangkanya ketika truk itu lewat klien saya diperintahkan untuk memberhentikan truk itu dan menanyakan, oleh siapa? oleh firman riza,” jelas dede. 
sementara ph terdakwa firman riza, jafni parma, sh mengungkapakan bahwa  dirinya menyangkal ungkapan bahwa kliennya saja yang memiliki andil.
pasalnya pada kejadian terdakwa hengky mengatur lalu lintas dan sempat melihat kir dan mengatakan kir mati lalu diserahkan pada wahyu. 
“awalnya setiap truk yang ada melewati timbangan uppkb put akan diarahkan oleh petugas lalu lintas ke arah timbangan seperti tugas saudara hengky saat kejadian, itu tugas terdawa hengky,” jelas jafni 
ia melanjutkan bahwa  ketika itu wahyu menerima kendaraan dari hengky dan pada kejadian tersebut memang wahyu sedang bebincang dengan sopir, melihat hal tersebut ketakutan kliennya akan macet kemudian klien kita menyuruh meminggirkan kendaraan.
“memang benar saat klien kita menghampiri  saudara wahyu dan wahyu meminta pendapat dengan klien kita, yang dijawab klien kita cuman ya terserah dengan saudara wahyu jadi di sini nggak ada klien kita yang bersifat memerintahkan wahyu tapi klien kita memberi saran sehingga tidak menganggu kerja di timbangan,” ungkap jafni.
kemduian ditegaskan jafni bahwa kliennya tidak pernah memerintahkan kedua terdakwa untuk melakukan pungutan.
“firman tidak pernah memerintahkan wahyu saat kejadian itu,” tegas jafni.
diberitakan sebelumnya, pasca sidang selasa, 16 juli 2024 lalu peran atau tugas masing-masing para terdakwa wahyu hidayat, henky andriyo paska dan firman riza masih jadi sorotan.
penasehat hukum terdakwa hengki, sopian siregar, sh, m.kn. mengungkapkan bahwa yang bisa menilang atau melakukan pemeriksaan kir yakni pegawai negeri sipil kementerian perhubungan yang pangkatnya sudah 3a dan disebut dengan penyidik pegawai negeri sipil.
"yang harus diterangkan bahwa yang bisa menilang adalah pegawai negeri sipil yang sudah memenuhi syarat. jika belum maka dia tidak berhak memeriksa kelengkapan izin atau memberlakukan penilangan," ungkap sopian jumat, 19 juli 2024.
lanjut sopian, melihat dari syarat yang harus dipenuhi para pns kementerian perhubungan untuk bisa menilang dan secara kepangkatan kliennya hengki belum lengkap, maka hanya mengatur lalu lintas.
"klien kita kan bukan ppns jadi nggak mungkin dia melakukan penilangan atau pun pemeriksaan, dia hanya mengatur lalu lintas. sehingga tidak terjadi kemacetan pada saat penimbangan kendaraan berlangsung,” terang sopian.
ia menegaskan bahwa pada regu empat tim b yang saat itu piket hanya satu yang memenuhi syarat untuk melakukan penilangan.
"saat di lokasi unit penimbangan kendaraan bermotor padang ulak tanding yang masuk piket itu klien kita wahyu yang bertugas menimbang, firman sebagai kepala regu dan agus sebagai anggota regu," jelasnya.
kemudian juga disampaikan oleh penasehat hukum dari terdakwa wahyu, dede frasatien, sh, mh bahwa, kliennya yang bertugas sama dengan wahyu yaitu petugas lalu lintas tidak terlalu mengetahui permasalahan ott.
“klien kita tidak tahu menahu masalah ott, dan pada ssat ott klien kita diperintahkan untuk menyetop kendaraan  lalu dilakukan penimbanagn,” jelas dede.
kemudian para saksi pada persidangan juga menyampaikan bahwa yang bisa menilang dan juga bisa memeriksa surat-surat kendaraan adalah dari pihak yang sudah cukup syarat secara kepangkatan, atau yang bisa melakukan penilangan adalah komandan regu.
“pada persidangan dijelaskan juga yang bisa melakukan penilangan hanya komandan regu atau yang sudah ppns,” ungkap dede.
menurut yang diungkapkan kliennya bahwa dia tidak mengetahui pristiwa pengambilan uang pengurusan kir, sistem kupon yang melibatakan warung neneg serta warung riko di dekat unit penimbangan.
“menurut klien kita, kir itu diurus gratis dan itu sesuai dengan undang-undang cipta kerja nomor 1 tahun 2022,” terang dede.
sekadar mengulas, jaksa penuntut umum (jpu) kejati bengkulu menghadirkan tujuh saksi yang melihat transaksi pungli yang melibatkan tiga terdakwa perkara ini.
sidang tersebut di laksanakan pada pengadilan negeri tipikor bengkulu, diketuai hakim ketua paisol sh. mh.
jaksa penuntut umum (jpu) menghadirkan 7 saksi yang melihat transaksi pungli tersebut.
sidang tersebut di laksanakan pada pengadilan negeri tipikor bengkulu, diketuai hakim ketua paisol sh. mh.
jpu kejati bengkulu, syaiful amri, sh mengatakan jaksa menghadirkan 7 saksi.
terdiri dari empat komandan regu (danru) dengan shift berbeda, dari balai pengelola transportasi darat kelas iii bengkulu.
kemudian kepala kantor uppkb, pegawai tata usaha penimbangan.
“kita hadirkan 7 saski untuk memperkuat dakwaan kita,” terang syaiful.
kemudian dijelaskan syaiful bahwa pada keterangan saksi, menyebut mereka melihat terdakwa menerima uang dari para sopir.
“mereka melakukan pungutan liar menggunakan banyak motif. seperti motif membayar langsung dan saksi yang dari kepala kantor juga melihat itu,” jelas syaiful.
ia melanjutkan bahwa terdakwa juga menggunakan motif kupon. di mana motif ini bekerja sama dengan warung yang berada di dekat kantor uppkb padang ulak tanding.
“selain memberi langsung, para terdakwa melakukan aksinya dengan bekerja sama dengan pihak warung makan di dekat kantor. di mana para terdakwa menitipkan kupon pada pedagang. lalu pedagang memberikan pada sopir sehingga sopir bisa lewat meski tidak memiliki surat-surat. untuk mendapatkan kupon tersebut para sopir harus membayarkan sejumlah uang,” terang syaiful.
berdasarkan beberapa keterangan tersebut jpu mengungkapkan sangat memperkuat dakwaan jaksa.
nantinya untuk lebih memperkuat dakwaan jaksa akan menghadirkan saksi lainnya yang mengetahui.
“pada persidangan rabu mendatang kita akan hadirkan saksi lagi yang tentunya memperkuat dakwaan,” jelas syaiful.
sementara itu saat hakim menanyakan pada tiga terdakwa yakni wahyu hidayat, hengky andriyo paska dan firman riza, mereka membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan jpu tersebut.
jaksa mendakwa ketiga terdakwa dengan pasal berlapis yaitu, pasal pertama: pasal 12 huruf e dan pasal kedua: pasal 11 undang-undang republik indonesia no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu ri no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 21 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan