Kejari Rejang Lebong Selamatkan Uang Negara Rp320 Juta dari Kasus Korupsi Pembangunan Laboratorium RSUD

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 23 Jul 2024 - 22:38

BAGI STIKER: Kajari Rejang Lebong saat membagikan stiker kepada pengendara bermotor dalam rangka HUT Adhyaksa beberapa waktu lalu.-foto: arie/koranrb.id-

kejari rejang lebong selamatkan uang negara rp320 juta dari kasus korupsi pembangunan laboratorium rsud                            curup, koranrb.id - kejaksaan negeri (kejari) rejang lebong mencatat pencapaian sepanjang tahun 2024 ini berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar rp320 juta dari kasus dugaan korupsi pembangunan laboratorium rumah sakit umum daerah (rsud) rejang lebong.
pencapaian ini diklaim sebagai bentuk komitmen yang kuat dari institusi ini dalam penegak hukum khususnya dalam memerangi kasus korupsi yang yang ada di rejang lebong.
kepala kejaksaan negeri (kajari) rejang lebong, fransesco tarigan, mh mengungkapkan bahwa kasus yang ditangani oleh pihaknya ini memiliki nilai kontrak sebesar rp4,6 miliar, namun diduga telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara mencapai rp1,6 miliar.
dari kasus ini pihaknya berhasil menyelamatkan uang sebesar rp320 juta. 
uang tersebut merupakan uang titipan dari salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi, ha. menurut albert, uang ini masih berupa titipan dan akan menjadi kas negara setelah putusan pengadilan inkrah (berkekuatan hukum tetap). 
baca juga:segera daftar pelatihan dan lomba menulis karya ilmiah, raih hadiah persembahan pj walikota bengkulu 
baca juga:akhirnya, nomor induk 73 pppk pemprov bengkulu diproses bkn
"uang yang berhasil diselamatkan ini masih berupa uang titipan dari terdakwa kasus dugaan korupsi. ketika putusannya inkrah, uang ini akan menjadi kas negara," jelas kajari.
kajari mengatakan, saat ini kasus tersebut sedang dalam proses penuntutan di pengadilan tipikor bengkulu.
proses tersebut diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan putusan yang adil, sehingga uang negara yang telah diselewengkan dapat dikembalikan sepenuhnya. 
ia juga mengimbau kepada para terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara secara sukarela, karena ini akan menjadi pertimbangan penting dalam penentuan hukuman yang akan mereka terima. 
"dengan mengembalikan kerugian negara, terdakwa dapat menunjukkan itikad baik dan mungkin meringankan hukuman yang akan dijatuhkan," beber kajari.
baca juga:jabatan 122 kepala desa dan 693 bpd di rejang lebong resmi diperpanjang
baca juga:diajukan ke dpp, rohidin-meriani berpeluang kantongi rekom demokrat di pilgub bengkulu 
ia menambahkan, pengembalian kerugian negara merupakan langkah yang sangat penting dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.
selain sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, pengembalian ini juga berfungsi untuk memulihkan kerugian yang dialami negara. 
"dalam konteks ini, uang titipan sebesar rp320 juta dari terdakwa ha menjadi simbol dari upaya nyata dalam mengembalikan dana yang diselewengkan kepada negara," terangnya.
kajari juga menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan hukuman.
ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat retributif (memberikan hukuman), tetapi juga restoratif (memulihkan keadaan). 
baca juga:bengkulu masuk musim kemarau, tapi tenang cuma sampai bulan ini
baca juga:agung toyota bengkulu gelar jalan santai hadiah utama mobil toyota all new calya, gunting kupon di koran rb 
“dengan demikian, terdakwa yang menunjukkan itikad baik melalui pengembalian dana dapat memperoleh pertimbangan lebih dalam proses peradilan,” tambah kajari.
selain itu juga, kajari memberikan peringatan tegas kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara.
ia menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas tinggi dalam mengelola anggaran publik. 
penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera, sehingga mendorong para pengelola keuangan negara untuk bertindak lebih hati-hati dan transparan.
integritas dan profesionalisme menjadi kata kunci dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
"kami akan tetap melakukan penegakan hukum bagi yang melanggar. peringatan ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dan memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” terang kajari.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Rabu, 24 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan