Perkara 4 OPD Bisa Naik Status jadi Penyidikan, Ini Keterangan Kajari Rejang Lebong

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 30 Jul 2024 - 21:39

Perkara 4 OPD bisa naik status jadi penyidikan, ini keterangan Kajari Rejang Lebong --arie/rb

"Untuk lebih lanjutnya nanti ketika sudah ada perkembangan atas perkara-perkara yang saat ini sedang kita tangani. Yang jelas saat ini kita juga masih melakukan pengembangan lebih lanjut terkait perkara tipikor pembangunan rumah aren tahun anggaran 2021 yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 juta," beber Fransisco.

Terkait perkara dugaan tipikor pembangunan rumah aren tersebut, Fransesco membeberkan hingga saat ini penyidik unit pidsus masih melakukan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

Ini lantaran dari hasil penyidikan lanjutan diketahui bahwa pekerjaan tersebut benar dilaksanakan namun tanpa memiliki perencanaan yang jelas.

Meski telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni AA selaku penyedia, DE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang juga merupakan ASN di salah satu OPD di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, dan terakhir adalah EW selaku konsultan pengawas.

Namun perkara ini masih belum bisa dikatakan tuntas lantaran penyidik pidsus Kejari Rejang Lebong masih akan memastikan angka riil kerugian negara yang diakibatkan dari praktik tersebut.

Fransesco mengungkapkan, dari hasil penyidikan yang dilakukan pihaknya memang ditemukan kerugian keuangan negara mencapai Rp300 juta dari total pagu anggaran Rp1,3 milir.

Kerugian negara ini ditemukan berdasarkan temuan di lapangan oleh pihaknya, dimana ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan diluar dokumen perencanaan.

“Ditambah lagi dengan ada beberapa pekerjaan yang kita sinyalir fiktif, karena ada di dokumen perencanaan namun tidak muncul saat pengerjaan kegiatan,” ungkap Fransesco.

Meski begitu, Ia menjelaskan pihaknya masih akan mendalami lagi perihal perkara ini dan sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu guna melakukan penghitungan kerugian negara dari pekerjaan pembangunan tersebut.

perkara 4 opd bisa naik status jadi penyidikan, ini keterangan kajari rejang lebong                             koranrb.id - meski hingga saat ini kejaksaan negeri (kejari) rejang lebong belum mau membeberkan perihal organisasi perangkat daerah (opd) mana saja yang saat ini tengah dilidik.
namun kepala kejaksaan negeri (kajari) rejang lebong, fransesco tarigan, sh, mh menegaskan pihaknya tidak main-main dalam memproses hukum setiap dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di wilayah tersebut.
ia bahkan menegaskan bahwa dalam tahap penyelidikan ini pihaknya bekerja sesuai dengan fakta-fakta yang ada sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
saat ini tim penyidik pidana khusus (pidsus) masih bekerja keras melakukan penyelidikan terhadap 4 opd yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong.
baca juga:jaksa akui ada 2 laporan masyarakat soal pt abs, penjelasan kejari bengkulu selatan 
baca juga:pemkab bengkulu tengah upayakan tambah kuota penerimaan casn, 280 pppk tenaga kesehatan
"kami bekerja berdasarkan fakta. jika nantinya dalam penyelidikan ini kami menemukan fakta-fakta baru yang memberatkan, maka akan segera kami naikkan status perkaranya menjadi penyidikan dan menetapkan oknum yang bertanggungjawab atas perkara ini sebagai tersangka," tegas fransesco.
diterangkan fransesco, sebelum melakukan penyelidikan atas dugaan tipikor di 4 opd tersebut, pihaknya sudah lebih dulu melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dengan memanggil sejumlah saksi untuk diklarifikasi.
setelah melakukan analisa atas hasil puldata dan pulbaket tersebut, barulah pihaknya berani menyimpulkan dugaan tersebut untuk lebih didalami di tahapan penyelidikan.
"saat ini kita biarkan dulu tim penyidik kita bekerja. ketika nantinya penyelidikan ini melahirkan sebuah kesimpulan, barulah bisa kita proses ke tahap selanjutnya dan kita ekspose kepada publik," beber fransesco.
baca juga:tekan angka kriminalitas, polres bengkulu tengah buka layanan lapor pak kapolres
baca juga:anggota dprd terpilih sudah serahkan lhkpn termasuk 2 caleg yang masih bersengketa
lebih lanjut fransesco menambahkan, dilidiknya dugaan tipikor dari keempat opd di lingkungan pemkab rejang lebong berdasarkan laporan yang masuk kepada pihaknya.
laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan data pada objek laporan dan keterangan dari sejumlah saksi.
ia tidak menampik bahwa dugaan perkara yang dilidik saat ini terkait dengan pekerjaan pembangunan yang ada di kabupaten rejang lebong.
"untuk lebih lanjutnya nanti ketika sudah ada perkembangan atas perkara-perkara yang saat ini sedang kita tangani. yang jelas saat ini kita juga masih melakukan pengembangan lebih lanjut terkait perkara tipikor pembangunan rumah aren tahun anggaran 2021 yang menyebabkan kerugian negara mencapai rp300 juta," beber fransisco.
baca juga:7 jenis usaha dari acara pernikahan, bisa dimulai dari langkah kecil 
baca juga:terbongkar! cerita penculikan siswa smp bengkulu tengah, ternyata hanya karangan saja, ini motifnya
terkait perkara dugaan tipikor pembangunan rumah aren tersebut, fransesco membeberkan hingga saat ini penyidik unit pidsus masih melakukan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
ini lantaran dari hasil penyidikan lanjutan diketahui bahwa pekerjaan tersebut benar dilaksanakan namun tanpa memiliki perencanaan yang jelas.
meski telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni aa selaku penyedia, de selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) yang juga merupakan asn di salah satu opd di lingkungan pemkab rejang lebong, dan terakhir adalah ew selaku konsultan pengawas.
baca juga:wow! buat pemanjat tebing gigit jari, berikut 6 fakta unik kambing gunung, ahli panjat tebing 
baca juga:pilkada bengkulu utara berpotensi lawan kotak kosong, bawaslu: rawan keterlibatan pns 
namun perkara ini masih belum bisa dikatakan tuntas lantaran penyidik pidsus kejari rejang lebong masih akan memastikan angka riil kerugian negara yang diakibatkan dari praktik tersebut.
fransesco mengungkapkan, dari hasil penyidikan yang dilakukan pihaknya memang ditemukan kerugian keuangan negara mencapai rp300 juta dari total pagu anggaran rp1,3 milir.
kerugian negara ini ditemukan berdasarkan temuan di lapangan oleh pihaknya, dimana ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan diluar dokumen perencanaan. 
“ditambah lagi dengan ada beberapa pekerjaan yang kita sinyalir fiktif, karena ada di dokumen perencanaan namun tidak muncul saat pengerjaan kegiatan,” ungkap fransesco.
baca juga:sering konsumsi bawang merah dapat sebabkan bau badan, benarkah?
baca juga:ini pengakuan pria seluma, pelaku tabrak lari hingga tewaskan warga kepahiang
meski begitu, ia menjelaskan pihaknya masih akan mendalami lagi perihal perkara ini dan sudah berkoordinasi dengan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu guna melakukan penghitungan kerugian negara dari pekerjaan pembangunan tersebut.
“memang saat ini kerugian negara dari hasil penghitungan kita mencapai rp300 juta, namun kita butuh penghitungan riil dari lembaga yang berwenang dalam hal ini yakni bpkp. dan dalam perkara tipikor ini, angka kerugian negara riilnya bisa saja bertambah atau berkurang dari penghitungan sementara yang dilakukan penyidik,” bebernya.
diketahui sebelumnya, ditetapkannya ketiga orang tersebut sebagai tersangka, setelah penyidik seksi pidana khusus (pidsus) kejari rejang lebong melakukan penyidikan lebih lanjut dengan menganalisa alat bukti serta keterangan dari beberapa saksi, termasuk saksi ahli, serta melakukan pengecekan spesifikasi pekerjaan proyek pembangunan rumah aren yang dibiayai oleh dana alokasi khusus (dak) tahun anggaran 2021 senilai rp1,3 miliar tersebut.
pembangunan rumah aren ini dilakukan di desa sindang jaya kecamatan sindang dataran dibawah naungan dinas perindustrian dan perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah (disperindagkop-ukm) kabupaten rejang lebong.
“dari anggaran rp1,3 miliar tersebut, dibangunlah sebanyak 57 unit rumah aren. namun dari hasil penyidikan kita terjadi penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan yang merugikan keuangan negara mencapai rp300 juta,” demikian fransesco.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 31 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan