Anggaran PMT Stunting 17 Puskesmas Tidak Terserap, Dinkes Sebut Alasannya Karena Ini

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 31 Jul 2024 - 22:40

POSYANDU: Hingga saat ini ribuan balita di Mukomuko belum menikmati PMT--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

anggaran pmt stunting 17 puskesmas tidak terserap, dinkes sebut alasannya karena ini                             mukomuko, koranrb.id  – sepanjang tahun 2024 (sampai juli, red), seluruh puskesmas yang ada di kabupaten mukomuko belum menjalankan program pemberian makanan tambahan (pmt).
padahal program pmt ini menjadi salah satu kunci pengentasan dan pencegahan terjadinya stunting pada anak-anak.
karena menyangkut penanganan stunting, pemerintah pusat menggelontorkan dana yang tak kecil untuk mendukung terlaksananya program pmt.
anggaran bersumber dari dana alokasi khusus (dak) nonfisik, dialokasikan ke seluruh puskesmas yang ada.
baca juga:pendaftaran pelatihan menulis dan pengelolaan web ditutup 10 agustus, dapatkan hadiah dari pj walikota 
baca juga:dua jabatan kepala opd dijabat plt, pejabat definitif tunggu hasil lelang jabatan
di kabupaten mukomuko, 17 puskesmas, masing-masing mendapat  dialokasikan anggaran pmt antara rp100 juta hingga rp200 juta tergantung luas wilayah kerja puskesmas.
tak berjalannya program ini, membuat anggaran pmt untuk kabupaten mukomuko hingga juli 2024 belum terserap sama sekali.
dinas kesehatan (dinkes) kabupaten mukomuko secara tidak langsung juga belum bisa berkolaborasi dalam upaya penurunan angka stunting di kabupaten mukomuko.
“memang benar 17 puskesmas yang ada di kabupaten mukomuko hingga saat ini, belum satupun berani menjalankan program pmt. mereka masih ragu, terkait teknis pengadaannya,” kata sekretaris dinkes mukomuko, jajad sudrajad s.km.
jajad mengatakan, keraguan pihak puskesmas menjalankan program pmt ini sudah disampaikan ke dinkes mukomuko sejak awal tahun 2024 lalu, berkaitan dengan masalah teknis pengadaan. 
dimana dalam pelaksaanan pengadaan makanan tambahan harus melalui pihak ketiga atau perusahaan. yang kemudian makanan tambahan itu mesti didistribusikan langsung ke penerima. 
baca juga:angka kemiskinan ekstrem mukomuko mencapai 45.604 jiwa, pemkab validasi data kemenko-pmk 
baca juga:karhutla jadi atensi, di mukomuko polisi bakal lakukan hal ini
dengan anggaran untuk 1 porsi makanan tambahan itu diploting rp21 ribu, sudah termasuk semuanya sampai makanan siap santap diterima penerima.
"sementara penerima itu tersebar di desa-desa sesuai wilayah kerja puskesmas yang memiliki jarak cukup jauh. sebab sesuai ketentuan penerima harus setiap hari diberikan makanan tambahan selama kurun waktu 4 bulan. soal teknis pengadaan makanan tambahan inilah yang membuat pihak puskesmas tidak berani menjalankan program," jelas jajad. 
jajad menambahkan, sebelumnya berkaitan dengan permasalahan ini sudah berkoordinasi ke pemerintah pusat. direncanakan dalam waktu dekat dinkes mukomuko akan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama 17 kepala puskesmas (kapus) dan juga inspektorat daerah guna membahas masalah teknis pengadaan makanan tambahan ini. 
diharapkan ada solusi terkait permalahan teknis pengadaan makanan tambahan sampai ke tangan penerima, sesuai dengan ketentuan.
"kalau bisa yang masak makanan tambahan itu dipercayakan kepada kader keluarga berencana (kb) yang ada di masing-masing desa. sedangkan untuk pendistribusiannya pemdes bisa menggunakan dana desa (dd),’’ ujar jajad. 
dia beralasan bila mengandalkan anggaran dak, cuma rp21 ribu per porsi, tidak akan ada rekanan yang ingin mengambil pekerjaan ini. ‘’sementara makanan tambahan harus jenis makanan lokal yang kaya akan gizi,’’ imbuh jajad.
baca juga:pendataan penerima seragam gratis tuntas, disdikbud distribusikan ke sd dan smp
baca juga:kpu mukomuko: visi dan misi bapaslon harus selaras rencana pembangunan jangka panjang daerah
jajad  berharap, pemdes bisa bekerja sama menyukseskan program ini. termasuk mengajak kader kb. 
selain itu juga diharapkan inspektorat daerah bisa memberikan solusi, membuat penyederhanaan teknis pengadaan makanan tambahan penanganan stunting ini. 
sebab jika tidak ada solusi terkait pelaksanaanya bisa dipastikan program tidak berjalan. 
"kalau soal teknis ini tidak ada solusi, besar kemungkinan dak nonfisik untuk program pmt ini serapnnya 0. akibatnya, kedepan akan menjadi catatan kementerian kesehatan (kemenkes) untuk mendapatkan dak selanjutnya," tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 1 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan