PH Soroti Keterlibatan Mantan Plt Kadis Perkara Dugaan Korupsi DKP-TKA Disnakertrans Benteng

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 01 Aug 2024 - 23:01

DUDUK: Terdakwa Rully Oktavian saat sedang menjalai sidang di PN Tipikor Bengkulu beberapa waktu lalu. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Peran saksi Supawan, mantan Plt. Kepala Disnakertras Benteng dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) jadi sorotan.

Disampaikan Penasehat Hukum (PH) terdakwa Rully Oktavian, Zetriansyah, SH bahwa pada fakta persidangan sebelumnnya, terungkap siapa yang membuat rekening penampung uang dari PT yang membayarkan retribusi TKA Bengkulu Tengah.

"Kita melihat pada fakta persidangan bahwa saksi Supawan selaku Plt Kepala Dinas mengatakan, bahwa dirinya yang membuat rekening atas nama kantor," ungkap Zetriansyah.

Ia melanjutkan, pembuatan rekening BNI yang dilakukan Supawan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga muncul pertanyaan untuk apa dia membuat rekening ini.

"Saksi Supawan mengungkapkan pada persidangan bahwa tidak ada yang meminta membuat rekening dan tidak memiliki kekuatan hukum atas tindakannya," jelas Zetriansyah.

Kemudian pada persidangan terungkap bahwa untuk membuka rekening yang dilakukan Supawan bukanlah wewenang Disnakertrans Benteng.

"Pembukaan rekening itu bukan wewenang Disnakertrans, itu yang dijelaskan oleh Supawan," ungkap Zetriansya.

Ia melanjutkan bahwa dengan melihat itu PH mendorong agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan lanjutan terhadap Supawan.

"Mengingat awal mula korupsi Dana TKA Kabupaten Bengkulu Tengah ini bermula dari peran Elfi dan Supawan yang dengan sukarela membuat rekening dengan nama perusahan," jelas Zetriannsyah.

Hal tersebut ungkap Zetriansyah. bisa menjadi catatan bagi Jaksa dan penyidik, aagr jangan tebang pilih dalam perkara ini.

ph soroti keterlibatan mantan plt kadis perkara dugaan korupsi dkp-tka disnakertrans benteng                             koranrb.id – peran saksi supawan, mantan plt. kepala disnakertras benteng dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (dkp-tka) jadi sorotan.
disampaikan penasehat hukum (ph) terdakwa rully oktavian, zetriansyah, sh bahwa pada fakta persidangan sebelumnnya, terungkap siapa yang membuat rekening penampung uang dari pt yang membayarkan retribusi tka bengkulu tengah.
"kita melihat pada fakta persidangan bahwa saksi supawan selaku plt kepala dinas mengatakan, bahwa dirinya yang membuat rekening atas nama kantor," ungkap zetriansyah.
ia melanjutkan, pembuatan rekening bni yang dilakukan supawan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga muncul pertanyaan untuk apa dia membuat rekening ini.
baca juga:dalami dugaan sindikat penipuan jual beli mobil online, beda keterangan pemilik mobil ke polisi 
baca juga:modus pinjam pakai perusahaan, ini peran 5 tersangka dugaan korupsi pembangunan pasar inpres bintuhan
"saksi supawan mengungkapkan pada persidangan bahwa tidak ada yang meminta membuat rekening dan tidak memiliki kekuatan hukum atas tindakannya," jelas zetriansyah.
kemudian pada persidangan terungkap bahwa untuk membuka rekening yang dilakukan supawan bukanlah wewenang disnakertrans benteng.
"pembukaan rekening itu bukan wewenang disnakertrans, itu yang dijelaskan oleh supawan," ungkap zetriansya.
ia melanjutkan bahwa dengan melihat itu ph mendorong agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan lanjutan terhadap supawan.
baca juga:damkar lamban tiba, 4 rumah di pondok suguh mukomuko diamuk sijago merah
baca juga:jelang sidang tipikor baznas jilid ii, 4 jpu dan 153 barang bukti disiapkan 
"mengingat awal mula korupsi dana tka kabupaten bengkulu tengah ini bermula dari peran elfi dan supawan yang dengan sukarela membuat rekening dengan nama perusahan," jelas zetriannsyah.
hal tersebut ungkap zetriansyah. bisa menjadi catatan bagi jaksa dan penyidik, aagr jangan tebang pilih dalam perkara ini.
"kita mendorong untuk tim penyidik agar tidak tebang pilih dalam penetapan tersangka," terang zetriansyah.
sementara kasi pidsus kejari bengkulu tengah, gusmiliansya, sh mengungkapkan, perkara ini masih dalam proses pencarian fakta jadi belum bisa memberikan kesimpulan.
baca juga:pelaku tabrak lari terancam 6 tahun, kabur karena takut diamuk massa
baca juga:2 anak ditetapkan tersangka, bawa samurai hendak tawuran 
"persidangan masih terbilang baru belum bisa menyimpulkan untuk penetapan tersangka baru. masih memerlukan bukti yang kuat," ungkap gusmi pada rb, kamis, 1 agustus 2024 melalui pesan singkat whatsapp.
namun yang jelas, jika dari hakim menginginkan untuk saksi supawan diperiksa dan dari petunjuk itulah akan dikembangkan pada jilid iii nantinya.
"kalau ada perintah dari pengadilan baru bisa bergerak, untuk saat ini masih fokus pada terdakwa rully oktavian," jelasnya.
lanjutnya, jika alat bukti kuat dan juga perintah hakim nantinya mengarah pada pihak lain, maka akan diseret siapapun itu.
"kita lihat saja hasil sidangnya nanti gimana, jika memang alat buktinya kuat siapapun harus bertanggungjawab," tutup gusmi. 
sekadar mengulas, belum ada pengembalian kerugian negara senilai rp1,6 miliar dalam perkara ini oleh terdakwa rully oktavian maupun terpidana elpi eriantoni.
hal tersebut dibenarkan kasi intelijen kejaksaan negeri (kejari) bengkulu tengah marjek ravilo, sh, mh.
ia mengatakan bahwa baik itu terdakwa yang saat ini baru disidang di pengadilan dan terpidana korupsi dengan perkara yang sama belum ada mencicil kerugian negara satu rupiah pun.
ia melanjutkan bahwa upaya pemulihan sudah dilakukan oleh kejari benteng yaitu dengan melakukan asset tracing atau pelacakan aset harta kekayaan terpidana elpi eriantoni.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 2 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan