Sertifikasi Aset Pemda di Provinsi Bengkulu Minta Dipercepat

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 03 Aug 2024 - 23:19

SAMPING: Rapat di Insepektorat Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu. ABDI/RB--

sertifikasi aset pemda di provinsi bengkulu minta dipercepat                            koranrb.id – pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu terus mendorong optimalisasi sertifikasi aset milik pemerintah daerah (pemda) yang ada di wilayah bengkulu. 
hal tersebut disampaikan, inspektur inspektorat provinsi bengkulu, heru susanto. ia menuturkan, dalam beberapa waktu terakhir tim koordinasi dan supervisi (korsup) komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri wilayah i melakukan kunjungan ke bengkulu.
di mana supervise tersebut, untuk memastikan pelaksanaan pendampingan dan pengawalan tata kelola pemerintahan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu dan jajaran. 
dalam kunjungan tersebut, persoalan percepatan sertifikasi aset pemda menjadi salah satu penekanan.
baca juga: kolam retensi mulai dikerjakan tahun depan, atasi langganan banjir kota bengkulu
baca juga:retribusi parkir baru terkumpul rp1,3 miliar, petugas parkir di kota benkulu diminta langsung setor ke bapenda
“kita khususkan area intervensinya mengenai manajemen aset maupun pendapatan,'' sampai heru, sabtu, 3 agustus 2024.
heru mengatakan, tim koordinasi supervisi kpk tersebut membahas proyek-proyek strategis dan didiskusikan penyelesaian-penyelesaian persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.
''aset akan terus dikawal, terutama didorong proses pensertifikatannya segera dilaksanakan dulu untuk mengamankan secara administrasi,'' ungkap heru.
lebih jauh dikatakan heru, kpk akan membantu mengawal dan menyelesaikan persoalan aset-aset pemerintah daerah yang bermasalah atau yang sebelumnya memiliki kesepakatan-kesepakatan tertentu tapi tidak terselesaikan.
baca juga:bksda ungkap penyebab harimau kerap muncul di bengkulu utara
baca juga:perlakuan khusus pohon sepanjang pantai panjang, agar tak makan korban 
hal ini mengingat tim koordinasi supervisi kpk ri memiliki bidang untuk pencegahan maupun penindakan yang akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalannya, terutama terkait aset yang bermasalah.
''tim lengkap di koordinasi supervisi kpk itu kan ada pencegahan dan ada penindakan. beberapa minggu yang lalu kan datang lengkap baik koordinasi supervisi pencegahan maupun penindakan, kemudian disepakati untuk diselesaikan secara baik-baik, mudah-mudahan segera ditindaklanjuti kesepakatan yang berkaitan dengan aset-aset yang kemarin patut diduga bermasalah,'' ungkap heru.
heru berharap persoalan aset pemda provinsi bengkulu dapat terselesaikan dengan baik. sehingga seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat dikontrol dengan baik dan keberadaannya jelas.
''perkembangannya sudah sangat baik, semua pihak welcome dan saling memberikan data serta diskusi, dan mudah-mudahan titik temunya itu ada difasilitasi oleh jasa pengacara negara,'' terang heru. 
baca juga:pasca pohon timpa pengendara, pemprov bengkulu segera pangkas pohon rawan di pantai panjang
baca juga:dlh kota bengkulu tunggu solaria lengkapi rancangan ipal
sekadar mengulas, masih terdapat pihak ketiga belum memberikan laporan, walaupun badan pemeriksaan keuangan (bpk) republik indonesia (ri) telah memberikan batas waktu selama 60 hari.
batas waktu oleh bpk ri tersebut terhitung sejak laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) provinsi 2023 disampaikan tepatnya 29 mei 2024 tu lalu. 
kendati demikian, diketahui tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) provinsi bengkulu tahun 2023, belum juga selesai. 
sehingga, dapat diartikan terhitung 29 juli 2024 lalu, penyelesaian tindaklanjut itu telah melewat batas yang ditentukan bpk ri. 
diungkapkan, inspektur inspektorat provinsi bengkulu, dr. m. h heru susanto, s.e m.m cgcae bahwa, lkpd yang belum diselaikan, yakni tentang pemulihan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah, karena masih terdapat pihak ketiga yang belum memberikan laporan.
"hanya pihak ketiga ini ada yang masih ngangsur, ini harus cepat diselesaikan," terang heru, kamis, 1 agustus 2024.
saat dikonfirmasi rb, faktor tlambatnya pihak ketiga melaporkan, heru mengatakan, kemungkinan besar dikarenakan kebanyakan pihak ketiga ada di luar provinsi bengkulu.
“mungkin pihak ketiga di luar provinsi bengkulu,” beber heru.
heru juga mengatakan, walaupun telah melewati waktu yang diberikan bpk ri, 9 organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemprov bengkulu yang kelebihan bayar itu tetap harus diselesaikan. 
"harus tetap diselesaikan, untuk opd itu,” kata heru
heru menerangkan, bahwa pengembalian kelebihan bayar yang belum tuntas itu, nantinya bakal terbuka. artinya, unsur penegak hukum lain bisa saja masuk untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 
"cepat segera diselesaikan. koordinasi baik dengan kepala opd yang terkait," ujar heru.
heru menegaskan, pihaknya telah berupaya mempercepat opd untuk menyelesaikan rekomendasi bpk, sejak batas waktu 60 hari yang diberikan. 
bahkan telah memberikan rekomendasi dan memberikan teguran kepada opd yang bermasalah. 
"pak gubernur juga telah memberikan instruksi kepada kepala opd untuk menyelesaikannya," terang heru.
sehingga, untuk para kepala opd tetap harus menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga kelebihan pembayaran itu bisa disetor ke kas daerah. 
"untuk para opd harus menyelesaikan. sehingga ada pemulihaan," ungkap heru.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 4 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan