5 OPD Mukomuko Diminta Perhatikan Serapan DAK Nonfisik

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 04 Aug 2024 - 21:43

DAK NONFISIK: Sebanyak 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik diminta segera jalankan kegiatan. FIRMANSYAH/RB--

Sedangkan pengelolaan di bawah Dinkes Kabupaten Mukomuko sebesar Rp 9 miliar, sebagai bantuan operasional kesehatan.

Dijelaskannya, dari Rp19 miliar itu terbagi dalam beberapa pembiayaan kegiatan.

Untuk persediaan anggaran bantuan operasional kesehatan dinas sebesar Rp5,3 miliar. Bantuan operasional kesehatan untuk kegiatan pengawasan obat dan makanan Rp 256 juta. Kemudian, bantuan operasional kesehatan untuk mendukung layanan kesehatan pada Puskesmas sebesar Rp 13,3 miliar.

‘’DAK untuk bantuan operasional bidang kesehatan di posisi ke dua terbesar dari Rp 105,5 miliar itu sesudah Disdikbud,” imbuhnya.

Berikutnya, DP2KBP3A juga menjadi OPD pengampu dengan total DAK nonfisik sebesar Rp4,05 miliar untuk menyokong anggaran kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

Untuk DPMPTSP dengan total dana Rp199,2 juta, untuk menyokong program kerja dalam memfasilitasi penanaman modal.

“Terakhir, DAK non fisik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian dengan total dana Rp 974,8 juta. Dana ini dapat diperuntukkan untuk program mendorong ketahanan pangan pada sektor pertanian di wilayah Kabupaten Mukomuko,” tandanya.

5 opd mukomuko diminta perhatikan serapan dak nonfisik                            koranrb.id – sebanyak 5 organisasi perangkat daerah (opd) pengampu dana alokasi khusus (dak) nonfisik diminta segera jalankan kegiatan yang telah direncanakan.
hal tersebut berkaitan dengan serapan anggaran, agar tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana. 
sekretaris daerah (sekda) kabupaten mukomuko, dr abdiyanto sh, m.si mengatakan percepatan terhadap pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2024 berkaitan dengan dak nonfisik agar dapat dijalankan juga menjadi perhatian.
sudah seharunya opd teknis segera menggunakan kekuatan penuh untuk merealisasikan semua kegiatan yang telah dianggarkan tersebut. 
baca juga:soroti iklh mukomuko rendah, dlh wajibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit terapkan hcv
baca juga:pengoperasian rs pratama ipuh terkendala biaya pemasangan listrik pln capai rp600 juta
serta mempersiapakan program untuk usulan di tahun 2025 ke pemerintah pusat.
“opd pengelola dak nonfisik silakan segera melaksanakan kegiatan. jangan sampai gara-gara terlambat, sehingga menjadi catatan oleh permerintah pusat,” kata sekda.
sekda menekankan, tentu daerah tidak menginginkan adanya kegiatan dak nonfisik 2024 ini, tidak terserap gara-gara kelalaian opd. 
karena memperjuangkan anggaran di tingkat pusat untuk membangun daerah bukan hal mudah, butuh perjuangan serta persaingan yang tinggi. 
baca juga:anggaran besar, rp1 miliar untuk paskibraka mukomuko 2024
baca juga:557 warga mukomuko ikut kb mkjp
maka dari itu apabila mengalami kendala opd diminta segera melakukan koordinasi.
setelah itu juga berkaitan dengan usulan dak 2025, opd juga harus terus meningkatkan koordinasi, terkait pengusulan ke pemerintah pusat, melalui masing-masing departemen untuk mendapat anggaran dak di tahun 2025. 
setelah itu perlu diketahui juga untuk memperoleh alokasi dak dari pemerintah pusat, tergantung dari persiapan pemerintah daerah dalam menyampaikan usulan. 
di samping kelengkapan persyaratan, usulan daerah juga harus sesuai dengan lokasi prioritas (lokpri) rencana kerja pemerintah (rkp) yang dirancang pemerintah pusat.
baca juga:buaya terkam pemancing di sugai air hitam, bksda: sudah sering diingatkan evakuasi tidak mungkin
baca juga:kades bacalon wakil bupati, dinas pmd ingatkan pemdes netral dan pahami regulasi pilkada
“ingat mendapatkan dak ini bukan sesuatu yang mudah, jangan sampai kesempatan ini tidak terlaksana. sehingga opd yang bersangkutan akan di blacklist untuk mendapatkan dak pada tahun-tahun selanjutnya,” tegasnya.
sementara itu, kepala bappelitbang kabupaten mukomuko, h. gianto, sh, m.si mengatakan, 2024 ini pemkab mukomuko menerima dak nonfisik rp105,5 miliar untuk mendukung program dan pembiayaan kegiatan non fisik opd di lingkup pemkab mukomuko, yang dikelola oleh 5 opd.
“untuk mendukung pembiayaan kegiatan nonfisik, kita mendapatkan dak nonfisik sebesar rp105,5 miliar. sejumlah dana ini dikelola oleh 5 opd pengampu,” ujarnya.
gianto menambahkan, untuk opd pengampu kegiatan dak nonfisik yakni, dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) dan dinas kesehatan (dinkes). 
kemudian, dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dp2kbp3a). dinas penanaman modal pelayanan perizinan terpadu satu pintu (dpmptsp) dan dinas ketahanan pangan.
baca juga:persiapan belum rampung, lelang randis tertunda lagi tahun 2025
baca juga:anggaran pmt stunting 17 puskesmas tidak terserap, dinkes sebut alasannya karena ini 
untuk dak nonfisik ini disdikbud mukomuko, ditetapkan sebagai opd terbesar yang mengelola kegiatan dak non fisik.
berupa bantuan operasional satuan pendidikan (bosp) sebesar rp32,58 miliar, ditambah dengan tunjangan guru asn sebesar rp48,7 miliar. 
“bosp terbagi lagi dalam beberapa bagian, untuk dana bantuan operasional sekolah (bos) reguler sebesar rp 27,8 miliar dan bantuan operasional sekolah berdasarkan kinerja rp 930 juta. kemudian, dana untuk bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (paud) reguler sebesar rp 3,2 miliar. serta bop kinerja sebesar rp 60 juta,” jelasnya.
selain itu, dana tunjangan guru asn sebesar rp48,7 miliar juga terbagi dalam 2 bagian, untuk tunjangan profesi guru senilai rp48,1 miliar dan dana tambahan penghasilan guru rp576,3 juta. 
sedangkan pengelolaan di bawah dinkes kabupaten mukomuko sebesar rp 9 miliar, sebagai bantuan operasional kesehatan.
dijelaskannya, dari rp19 miliar itu terbagi dalam beberapa pembiayaan kegiatan. 
untuk persediaan anggaran bantuan operasional kesehatan dinas sebesar rp5,3 miliar. bantuan operasional kesehatan untuk kegiatan pengawasan obat dan makanan rp 256 juta. kemudian, bantuan operasional kesehatan untuk mendukung layanan kesehatan pada puskesmas sebesar rp 13,3 miliar.
‘’dak untuk bantuan operasional bidang kesehatan di posisi ke dua terbesar dari rp 105,5 miliar itu sesudah disdikbud,” imbuhnya.
berikutnya, dp2kbp3a juga menjadi opd pengampu dengan total dak nonfisik sebesar rp4,05 miliar untuk menyokong anggaran kegiatan bantuan operasional keluarga berencana. 
untuk dpmptsp dengan total dana rp199,2 juta, untuk menyokong program kerja dalam memfasilitasi penanaman modal. 
“terakhir, dak non fisik pada dinas ketahanan pangan dan dinas pertanian dengan total dana rp 974,8 juta. dana ini dapat diperuntukkan untuk program mendorong ketahanan pangan pada sektor pertanian di wilayah kabupaten mukomuko,” tandanya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 5 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan