Sejak Januari 2024, Izin PBG Hanya 127 Diterbitkan di Mukomuko,PUPR Terjunkan Petugas Teknis ke Kecamatan

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 05 Aug 2024 - 21:24

IZIN PBG: Setiap pembanguna gedung baik milik swasta dan pemerintah wajib kantongi izin PBG terlebih dahulu. FIRMANSYAH/RB--

sejak januari 2024, izin pbg hanya 127 diterbitkan di mukomuko,pupr terjunkan petugas teknis ke kecamatan                            koranrb.id – dinas pekerjaan umum penataan ruang (pupr) kabupaten mukomuko akan meletak petugas teknis di setiap kecamatan guna mempermudah masyarakat dalam pengurusan izin pendirian bangunan gedung (pbg).
pasalnya, saat ini masih sangat minim masyarakat mengurus izin tersebut. sehingga dinas pupr sebagai opd teknis yang menerbitkan rekomendasi izin pbg bakal menerjunkan petugas. 
petugas teknis dinas pupr yang ditempatkan di kecamatan akan melakukan inventarisasi serta membantu penerbitan izin pbg. 
hal ini disampaikan kabid cipta karya, budiarto st. ia menyebut, pbg ini sangat penting fungsi sebagai legalitas dari bangunan sebelum ditempati. 
baca juga:petani mukomuko dingatkan soal lahan cetak sawah, bukan untuk sawit, ini total peralihannya saat ini
baca juga: 5 opd mukomuko diminta perhatikan serapan dak nonfisik
sampai saat ini masih sangat minim baik masyarakat ataupun pihak perusahaan yang mengurus penerbitan pbg, sehingga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah (pad).
“pbg ini perubahan dari imb, yang wajib diurus sebelum mendirikan bangunan, agar pemilik nantinya tidak memiliki permasalahan terkait tata letak ketika sudah terlanjur membangun,” katanya.
apriansyah menambahkan, dalam penerbitan pbg ini pemohon terlebih dahulu menyampaikan permohonan ke dinas pupr mukomuko di bidang cipta karya (ck), untuk menghitung secara teknis, baik luas bangunan, letak bangunan dan beberapa item lainnya. 
setalah rangkaian pendataan telah dilakukan barulah pemohon diminta membayar pajak ke daerah sesuai dengan hitungan luas bangunan dan letak bangunan.
baca juga:soroti iklh mukomuko rendah, dlh wajibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit terapkan hcv
baca juga:pengoperasian rs pratama ipuh terkendala biaya pemasangan listrik pln capai rp600 juta
setelah selesai pembayaran pajak barulah rekomendasi keluar dan proses perbitan izin pbg nantinya akan diterbitkan oleh dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kabupaten mukomuko.
“wajar saja jika saat ini penerbitan izin pbg ini belum maksimal, kemungkinan masyarakat banyak tidak mengerti, dan tidak ada yang memandu. maka dari itu menjemput bola kami rasa lebih maksimal jika dilakukan,” terangnya.
sementara itu kepala dpmptsp mukomuko, juni kurnia diana s.ap membenarkan saat ini penerbitan pbg masih sangat minim.
terhitung akhir juli 2024, dari 227 pengajuan, baru 127 izin yang telah terbit.
baca juga:anggaran besar, rp1 miliar untuk paskibraka mukomuko 2024
baca juga:557 warga mukomuko ikut kb mkjp
kemudian ada 96 pemohon pbg lagi berkasnya masih tertahan di dinas teknis, dalam hal ini dinas pupr mukomuko dan empat izin lagi masih tertahan di dpmptsp karena belum menyelesaikan kewajiban yang telah diatur di dalam peraturan daerah (perda).
“untuk 227 pengajuan ini terhitung dari awal tahun 2024 lalu. sebagian besar yang belum terbit ada yang tidak melengkapi perbaikan, menjalani kewajiban, dan ada juga yang tidak diurus proses selanjutnya,” ucapnya
juni menambahkan, dengan angka 127 izin pbg yang telah terbit memang masuk katagori minim dengan bentangan luasan kabupaten mukomuko, yang cukup luas.
maka dari itu jika dinas pupr mukomuko akan menempatkan petugas di setiap kecamatan, untuk membantu masyarakat.
selain dapat mengedukasi, mendata bangunan yang belum memiliki izin pbg.
tentunya hal tersebut juga akan sangat mendongkrak pad yang dihasilkan. 
selain itu juga akan membantu menujukan lokasi pembangunan tersebut sesuai sesuai tidak dengan peruntukan wilayah.
“pengurusan izin pbg ini bertujuan untuk memudahkan pemilik saat hendak memungsikan banguna nantinya. karena sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, setiap bangunan baru bisa difungsikan setelah ada izin pbg. untuk bangunan yang tidak dilengkapi izin pbg dinyatakan sebagai bangunan ilegal yang harus ditertibkan,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 6 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan