Tahun Depan Pabrik Pengolahan Limbah B3 Dibangun, Nilai Investasi Capai Rp15 Miliar

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 07 Aug 2024 - 22:57

LIMBAH B3: Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri SSos,MKes saat terima audiensi PT. Pituku Crdova Internasional, kemarin, 7 Agustus 2024. FOTO: Media Center Pemprov Bengkulu.--

“Kita diarahkan untuk sewa 1 tahun agar mudah mendapat teken Direktur Pelindo,” terang Yanmar.

Arahan sewa lahan Pelindo selama 1 tahun tersebut tentu berbeda dengan persyaratan yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) RI sebelumnya.

KLHK meminta minimal lama sewa lahan selama 20 tahun.

Menanggapi hal tersebut, Yanmar menerangkan sewa lahan minimal 20 tahun tetap akan dilakukan, yakni dengan melakukan perpanjangan kontrak setelah mendapat teken kontrak dengan Pelindo untuk 1 tahun sewa.

“Kita akan melakukan perpanjangan kontrak untuk sewa, karena untuk 20 tahun apabila diajukan kini maka proses akan panjang. Bahkan hingga ke Kementerian nantinya,” jelas Yanmar.

Yanmar menyampaikan, bahwa berdasarkan hasil koordinasinya dengan berbagai pihak untuk administrasi Insinerator limbah medis yang akan dihibahkan KemenLHK RI tersebut, sudah mencapai 80 persen siap dibangun.

“Berdasarkan hasil zoom meeting kita kemaren, kita yakin 80 persen ini akan dibangun,” ujar Yanmar.

Yanmar mengungkapkan, bahwa apabila insinerator limbah medis ini dapat dibangun segera tentu hal tersebut akan sangat membantu.

Dikarenakan sebelumnya limbah medis dari Provinsi Bengkulu sendiri dikirim ke Pulau Jawa.

Sehingga, keuntungan lainnya dari hasil Insenerator limbah medis tersebut akan menyumbang keuntungan serta akan berdampak pada kemandirian Bengkulu itu sendiri.

“Mudah – mudahan ini segera dibangun, ini sangat bermanfaat. Karena kita selalu kirimkan limbah medis ke Pulau Jawa,” ujar Yanmar.

Sekadar mengulas, bahwa Pemprov Bengkulu melalui DLHK Provinsi Bengkulu untuk pembangunan Insinerator limbah medis tersebut menerima persyaratan, yakni lahan yang digunakan harus melalui sistem sewa di Pelindo.

Sehingga, DLHK tidak berkewajiban membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sendiri.

Melainkan, pihak Pemprov Bengkulu hanya diperuntukan untuk membuat AMDAL kawasan.

Dengan catatan, pihaknya akan membuat Rencana Pengeloalan Lingkungan Rehabilitas Hutan dan Lahan (RPL - RHL) rinci.

tahun depan pabrik pengolahan limbah b3 dibangun, nilai investasi capai rp15 miliar                             koranrb.id – pabrik pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) bakal dibangun tahun depan.
hal tersebut terungkap usai pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu menerima audiensi calon investor dari pt. pituku cordova internasional yang bergerak di industri pengolahan limbah b3.
diketahui, pt. pituku cordova internasional telah memiliki rekomendasi dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) ri untuk mengolah limbah b3 dan non-b3.
audiensi tersebut, disambut langsung oleh sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri s.sos, mkes di ruang kerjanya, rabu, 7 agustus 2024.
baca juga:cek rutin kesehatan pelajar, cegah gagal ginjal pada anak
baca juga:penerbitan ni 70 pppk mulai dipertimbangkan bkn, sekda: tunggu pertek
pt pituku cordova internasional berencana membangun pabrik pengolahan limbah b3 yang berlokasi di kota bengkulu.
isnan mengatakan, bahwa pemprov bengkulu mendukung investasi pt pituku cordova internasional di bengkulu yang direncanakan bakal membangun pabrik pengolahan limbah b3 di kawasan industri pelabuhan pulau baai dengan luas lahan sebesar 2 hektare.
selanjutnya, pemprov bengkulu akan meninjau dan mengkaji lahan yang akan digunakan untuk industri pengolahan limbah b3 di kawasan pulau baai guna mempercepat akses pembangunan.
"kita kedatangan investor yang berminat membangun pabrik limbah b3 di kawasan pulau baai yang kita rancang sebagai kawasan industri. saat ini, kita meninjau dan mengkaji status lahannya agar mereka bisa segera investasi," ungkap isnan fajri.
baca juga:tekan inflasi, pemprov bengkulu gelar pasar murah terintegrasi
baca juga:penyebab antrean panjang kendaraan di spbu, suplai bbm dikurangi, pertamina membantah
isnan mengungkapkan, bahwa selama ini, limbah b3 di provinsi bengkulu biasanya dikirim ke luar sumatera untuk diolah.
"selama ini, limbah b3 dari bengkulu masih dikirim ke luar untuk diolah. 
isnan menjelaskan, sehingga dengan kehadiran pabrik pengolahan limbah b3 di bengkulu akan memudahkan agar tidak perlu lagi mengirim ke luar provinsi.
“sehingga, dapat mengurangi biaya pengiriman limbah b3 ke luar daerah provinsi bengkulu, tidak perlu mengirim jauh-jauh ke jawa," ujar isnan.
baca juga:22.302 warga kota bengkulu idap diabetes, terbanyak laki-laki, ini rinciannya
baca juga:masa jabatan dewan segera berakhir, pengesahan apbd perubahan dikebut bulan ini
sementara itu, presiden direktur pt pituku cordova internasional, faiz rinaldy, menerangkan, bahwa pembangunan pabrik pengolahan limbah b3 akan dimulai 2025 mendatang.
di mana, pembangunan pabrik pengolahan limbah b3 bengkulu ditaksir akan mencapai nilai investasi sebesar rp10-15 miliar.
"kita membutuhkan lahan seluas 2 hektare dan fokus pada limbah b3 dari rumah sakit. anggaran investasinya sekitar rp10-15 miliar dan mungkin dimulai tahun depan," beber faiz.
sekadar mengulas, selain rencana pengolahan limbah b3, pembangunan insinerator limbah medis di provinsi bengkulu oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu tahun ini akan menggunakan skema single year.
hal ini disampaikan kepala bidang (kabid) pengolahan sampah, limbah b3, pengendalian pencemaran dlhk provinsi bengkulu, yanmar mahadi.
yanmar menerangkan, pasca adanya titik terang mengenai sewa lahan pelindo bengkulu untuk lokasi insinerator limbah medis nantinya, pembangunan insinerator 2024 masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 menggunakan skema single year, sebagai fasilitas pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya (b3).
ia juga menyebutkan bahwa pembangunan insinerator limbah medis dilakukan serentak di 32 provinsi termasuk bengkulu.
“berdasarakan update terbaru, pembangunan insinerator akan dimulai pada tahun 2024, itu targetnya,” sampai yanmar melalui via seluler, kamis, 27 juni 2024.
yanmar melanjutkan terkait persetujuan lingkungan sebagai salah satu persyaratan penyediaan fasilitas, wajib dimiliki oleh setiap usaha dan kegiatan sebelum dilakukan pembangunan fasilitas.
sehingga berdasarkan komunikasi antara dlhk provinsi bengkulu dan pelindo membuahkan hasil, yakni pembangunan diarahakan untuk menyewa lahan pada jangka 1 tahun terlebih dahulu.
hal tersebut, agar pembangunan insinerator sampah medis segera mendapat tandatangan dari direktur utama pelindo dan dapat dibangun.
“kita diarahkan untuk sewa 1 tahun agar mudah mendapat teken direktur pelindo,” terang yanmar.
arahan sewa lahan pelindo selama 1 tahun tersebut tentu berbeda dengan persyaratan yang diberikan kementerian lingkungan hidup (klhk) ri sebelumnya.
klhk meminta minimal lama sewa lahan selama 20 tahun.
menanggapi hal tersebut, yanmar menerangkan sewa lahan minimal 20 tahun tetap akan dilakukan, yakni dengan melakukan perpanjangan kontrak setelah mendapat teken kontrak dengan pelindo untuk 1 tahun sewa.
“kita akan melakukan perpanjangan kontrak untuk sewa, karena untuk 20 tahun apabila diajukan kini maka proses akan panjang. bahkan hingga ke kementerian nantinya,” jelas yanmar.
yanmar menyampaikan, bahwa berdasarkan hasil koordinasinya dengan berbagai pihak untuk administrasi insinerator limbah medis yang akan dihibahkan kemenlhk ri tersebut, sudah mencapai 80 persen siap dibangun.
“berdasarkan hasil zoom meeting kita kemaren, kita yakin 80 persen ini akan dibangun,” ujar yanmar.
yanmar mengungkapkan, bahwa apabila insinerator limbah medis ini dapat dibangun segera tentu hal tersebut akan sangat membantu.
dikarenakan sebelumnya limbah medis dari provinsi bengkulu sendiri dikirim ke pulau jawa.
sehingga, keuntungan lainnya dari hasil insenerator limbah medis tersebut akan menyumbang keuntungan serta akan berdampak pada kemandirian bengkulu itu sendiri.
“mudah – mudahan ini segera dibangun, ini sangat bermanfaat. karena kita selalu kirimkan limbah medis ke pulau jawa,” ujar yanmar.
sekadar mengulas, bahwa pemprov bengkulu melalui dlhk provinsi bengkulu untuk pembangunan insinerator limbah medis tersebut menerima persyaratan, yakni lahan yang digunakan harus melalui sistem sewa di pelindo.
sehingga, dlhk tidak berkewajiban membuat analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sendiri. 
melainkan, pihak pemprov bengkulu hanya diperuntukan untuk membuat amdal kawasan. 
dengan catatan, pihaknya akan membuat rencana pengeloalan lingkungan rehabilitas hutan dan lahan (rpl - rhl) rinci.
rpl rhl rinci sendiri merupakan turunan dari amdal kawasan.
“dengan sewa lahan itu, berarti lahan tersebut masih milik pelindo. sehingga kita hanya membuat amdal kawasan dengan rpl – rhl,” ujar yanmar.
sebelumnya, yanmar mengatakan, bahwa dalam syarat tersebut, klhk juga meminta pihak pemprov bengkulu minimal lama sewa lahan tersebut, yakni 20 tahun.
atas minimal lama sewa tempat tersebut, yanmar berharap, pihak pelindo bisa mengerti.
“mudah-mudahan pihak pelindo juga bisa mengerti, seperti apa,” ungkap yanmar.
yanmar menerangkan, lahan yang akan digunakan dalam pembangunan insinerator limbah medis.
pihaknya telah menyelesaikan ploting lahan dan luas lahan yang akan digunakan, yakni seluas 2 hektare.
“kita sudah ploting lahan, di pelindo sudah diukur. itu akan digunakan seluas 2 hektare,” ungkap yanmar.
sebagai informasi, bahwa insinerator tersebut, merupakan program nasional. setiap provinsi wajib untuk memiliki insenerator. 
untuk itu, setelah pembangunan nantikan akan ada retribusi yang masuk. 
sehingga pengolahannya akan dilakukan dengan dua skema. yakni, akan dipihak ketigakan atau membentuk uptd sendiri.
"selama ini, pihak penghasil limbah medis itu kan membuang limbahnya ke daerah lain. dengan menggunakan pihak ketiga, atau pengumpul. dengan dibangunnya di bengkulu, tentu biayanya tentu akan lebih murah," sampai yanwar. 
mengenai pembiyaan, dikatakan yanmar nantinya akan dituangkan melalui peraturan daerah (perda) maupun peraturan gubernur (pergub). 
sebab, seluruh fasilitas kesehatan di provinsi bengkulu, nantinya akan ber mou dengan dlhk provinsi bengkulu. "nanti kita tentukan besarannya perkilogramnya setelah dibuatkan perda atau pergubnya," tutup yanmar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 8 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan