Purnatugas, Pimpinan DPRD Mukomuko Akan Dapat Mobil Tanpa Proses Lelang

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 07 Aug 2024 - 23:06

DEWAN: Unsur pimpinan DPRD Mukomuko ini direncanakan akn mendapat aset--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

‘’Kalau salah mohon koreksi. Untuk kendaraan dinas yang sudah masa pakai diatas 7 tahun, biaya tebusan penghapusan hanya 20 persen dari nilai aset. Sementara yang masih di bawah 5 tahun, biaya tebusan 40 persen dari nilai aset. Kemungkinan skemanya seperti itu,” jelas Syahrizal lagi.

Sekwan juga menyampaikan, dalam proses penghapusan aset kendaraan dinas unsur pimpinan, pihaknya hanya sebatas membantu pengusulan.

Secara kedinasan, setelah penetapan persetujuan bupati, proses penghapusan ini akan menjadi kewenangan Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku OPD yang menaungi pencatatan aset.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, Eva Tri Rosanti, SH mengatakan tahun 2024 ini akan ada pembelian 3 unit mobil dinas unsur pimpinan dewan. Seluruh anggaran pembelian mobil dinas bersumber dari APBD tahun 2024.

“Sekarang kami sedang melakukan survei harga. Kalau jumlah mobil yang kita beli hanya 3 unit. Seluruhnya untuk unsur pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko yang baru nanti," katanya.

Sedangkan 3 unit mobil dinas yang dipakai unsur pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko saat ini, nanti akan kembali ditarik lagi oleh Pemkab Mukomuko.

Mengenai apakah akan dipinjam pakaikan kemana, Eva mengatakan masih belum tahu.

‘’Kalaupun akan dipinjam pakaikan ke perangkat daerah lain tentu harus ada petunjuk atau persetujuan dari pimpinan. Yang jelas, mobil dinas unsur pimpinan dewan yang lama itu nantinya akan ditarik dulu,’’ pungkasnya.

purnatugas, pimpinan dprd mukomuko akan dapat mobil tanpa proses lelang                            mukomuko, koranrb.id  – unsur pimpinan dprd kabupaten mukomuko baik yang menjabat di periode, 2014-2019 maupun di periode 2019-2024, ketika purnatugas sebagai unsur pimpinan berpeluang memiliki mobil dinas sebagai mobil pribadi tanpa melalui proses lelang.
sebagaimana disampaikan sekretaris dprd mukomuko, syahrizal, sh. terkait hal tersebut, sekretariat dprd mukomuko telah mengajukan proses penghapusan aset barang milik daerah (bmd) yaitu kendaraan dinas unsur pimpinan dewan, kepada bupati mukomuko. 
hal ini dilakukan karena secara peraturan perundang-undangan unsur pimpinan dewan ketika purnatugas berhak memilik mobil dinas yang digunakan semasa menjabat, sebagai mobil pribadi.
baca juga: infonya sapuan tak maju di pilkada mukomuko, ini 4 bacalon dan dukungan parpol
baca juga:dokumen 25 calon dprd terpilih sudah di pemkab 
“usulan penghapusan aset bmd ini telah kita sampaikan untuk mewujudkan rencana kita unsur pimpinan dimasa purnatugas mendapatkan mobil,” kata syahrizal.
jumlah mobnas pemkab mukomuko yang dipinjamkan ke unsur pimpinan dprd ada 6 unit, semuanya diajukan proses penghapusan dari catatan aset bmd. 
masing-masing, 3 unit mobnas unsur pimpinan dprd mukomuko periode 2014- 2019 dan 3 unit mobnas pimpinan dprd periode 2019- 2024. semua kendaraan dinas tersebut dalam kondisi sehat dan masih digunakan dewan.
di jelaskan syahrizal, sekalipun pemberian mobil kepada unsur pimpinan dewan yang sudah purnatugas tidak melalui proses lelang, namun tetap saja yang bersangkutan harus menyetorkan sejumlah uang ke negara seharga dengan mobil yang akan dijadikan milik pribadi. 
baca juga:dokter punggut uang pasien bpjs akui kesalahan, pemkab bentuk tim siapkan sanksi
baca juga:6.271 nib terbit, target investasi kota bengkulu rp3,5 triliun optimis tercapai
untuk menentukan berapa besar nominal yang harus disetorkan, menjadi tugas dari bidang aset bkd mukomuko melibatkan kpknl bengkulu.
‘’penghapusan aset ini tidak melalui lelang, akan tetapi bagi unsur pimpinan dewan yang sudah purnatugas menginginkan kendaraan dinas tetap dibebani biaya tebusan yang nantinya masuk ke kas daerah,” paparnya. 
lanjutnya, penghapusan aset ini tetap sama akan memberikan pemasukan kepada daerah. jadi tidak gratis.
‘’kalau salah mohon koreksi. untuk kendaraan dinas yang sudah masa pakai diatas 7 tahun, biaya tebusan penghapusan hanya 20 persen dari nilai aset. sementara yang masih di bawah 5 tahun, biaya tebusan 40 persen dari nilai aset. kemungkinan skemanya seperti itu,” jelas syahrizal lagi.
sekwan juga menyampaikan, dalam proses penghapusan aset kendaraan dinas unsur pimpinan, pihaknya hanya sebatas membantu pengusulan. 
secara kedinasan, setelah penetapan persetujuan bupati, proses penghapusan ini akan  menjadi kewenangan badan keuangan daerah (bkd) selaku opd yang menaungi pencatatan aset.
baca juga:ini rincian formasi 150 cpns teknis dan nakes mukomuko, juga 850 pppk
baca juga:semarak sambut hut ri ke-79 di pedesaan kabupaten mukomuko
sebelumnya, kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten mukomuko, eva tri rosanti, sh mengatakan tahun 2024 ini akan ada pembelian 3 unit mobil dinas unsur pimpinan dewan. seluruh anggaran pembelian mobil dinas bersumber dari apbd tahun 2024.
“sekarang kami sedang melakukan survei harga. kalau jumlah mobil yang kita beli hanya 3 unit. seluruhnya untuk unsur pimpinan dprd kabupaten mukomuko yang baru nanti," katanya.
sedangkan 3 unit mobil dinas yang dipakai unsur pimpinan dprd kabupaten mukomuko saat ini, nanti akan kembali ditarik lagi oleh pemkab mukomuko.
mengenai apakah akan dipinjam pakaikan kemana, eva mengatakan masih belum tahu. 
‘’kalaupun akan dipinjam pakaikan ke perangkat daerah lain tentu harus ada petunjuk atau persetujuan dari pimpinan. yang jelas, mobil dinas unsur pimpinan dewan yang lama itu nantinya akan ditarik dulu,’’ pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 8 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan