Jaksa Sebut Gugatan Praperadilan Tersangka Kasus Dugaan Tipikor Jembatan Taba Terunjam Tidak Berdasar

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 08 Aug 2024 - 23:08

BACAKAN: Penasehat Hukum (sebelah kiri) tersangka FL bacakan materi gugatan prapid di hadapan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. WEST JER TOURINDO/RB--

Ranggi melanjutkan bahwa pemeriksaan kliennya kemarin di luar perhitungan tim PH.

"Di luar kontrol kami kenapa ada pemeriksaan sebelum dilakukannya prapid, tapi kami mencoba bersikap,” ungkap Ranggi.

Ranggi menyebut jika tuduhan keterlibatan kliennya dalam dugaan tipikor ini menimbulkan kerugian negara, kliennya sama sekali tidak menikmati uang negara itu. Bahkan Ranggi mengatakan negara lah yang belum memberikan hak kliennya untuk honor pekerjaannya.

“Tidak pernah menikmati uang negara, secara perhitungan sudah pas bahkan uang haknya FL yang belum dibayar sebesar Rp6,8 miliar,” jelas Ranggi pada RB, 5 Agustus 2024.

Ia melanjutkan pada perkara ini PH menyoroti terkait penyelidikan terhadap proyek yang belum selesai. Sehingga tidak bisa melihat kualitas bangunan.

“Kami akan ungkapkan beberapa pertanyaan pada pelaksanaan prapid nanti, dan beberapa hal yang kami mau meminta kejelasan,” terang Ranggi.

Untuk nantinya jika tersangka diberatkan mengganti uang negara maka itu akan dilakukan. Namun hingga sekarang tidak ada pemberitahuan mengenai kerugian negara.

“Menurut klien kita dia mau mengembalikan KN tetapi dari tim khusus audit Kejaksaan Tinggi Bengkulu juga belum mengungkap berapa yang harus dibayarkan,” tutup Ranggi.

jaksa sebut gugatan praperadilan tersangka kasus dugaan tipikor jembatan taba terunjam tidak berdasar                            koranrb.id – gugatan praperadilan (prapid) yang dilayangkan tersangka fl selaku kontraktor pt asria jaya pada pengerjaan penggantian jembatan air taba terunjam b cs bengkulu tengah yang terseret dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) disebut tidak berdasar hukum.
hal tersebut disampaikan jaksa kejaksaan tinggi bengkulu, lie putra setiawan, sh, mh usai sidang perdana gugatan prapid di pn bengkulu, kamis, 8 agustus 2024, dengan majelis hakim tunggal, muhammad iman, sh.
"untuk bantahan kita dari jaksa terhadap pembacaan materi prapid penasehat hukum tersangka fl itu tidak memiliki dasar hukum yang pasti," ungkap lie.
ia melanjutkan bahwa pada penetapan tersangka dalam kasus ini tidak ada yang menyalahi dan juga bukti-bukti sudah tercukupi untuk menetapkan fl sebagai tersangka.
baca juga:hasil pungli kir dibagi-bagi, ini kesaksian lengkap 3 terdakwa
baca juga:didakwa terlibat dugaan korupsi rp1,1 miliar dana zis, mantan ketua baznas bs ajukan penangguhan
"bukti atas tindakan fl sudah lengkap dan dikuatkan oleh saksi, jadi tidak ada lagi alasan tidak menetapkan tersangka," jelasnya.
terpisah, penasehat hukum tersangka fl, ranggi setyadi, sh saat membacakan prapid mengungkapkan bahwa ada beberapa yang menjadi dasar ph mengambil langkah prapid.
di antaranya, kasus ini dahulu ditangani kejari bengkulu tengah, lalu tiba-tiba diserahkan ke kejati bengkulu, pada hal itu ph masih bertanya-tanya kenapa bisa.
"jika ini dari awal sudah tidak beres, kenapa kejati tidak turun langsung dan kasus ini terbilang lama selesai dan tiba-tiba klien kami dipanggil dan langsung ditetapkan tersangka," terang ranggi.
baca juga:hantam tiang papan merek perumahan, 2 pengendara motor tewas, korban masih remaja
baca juga: 2 tersangka ajak korban tinjau lokasi tambang batu bara, begini kronologis dugaan penipuan modus bagi hasil
selain penetapan tersangka yang terkesan tiba-tiba, ph juga menyoroti ketidakterbukaan penyelidikan.
"selain penetapan tersangka itu tiba-tiba kita juga analisa ada tahapan penyelidikan yang tidak kita tahu tiba-tiba bukti ada," jelas ranggi.
ia melanjutkan setelah pembacaan prapid, hakim memerintahkan ph untuk menghadirkan saksi ahli dan juga bukti untuk memperkuat gugatan prapid.
"senin mendatang kita diminta sidang lagi dengan agenda pembuktian prapid. pada sidang senin nanti kita juga diminta membawa bukti serta ahli untuk mendukung prapid kami," tutup ranggi.
baca juga: 2 ahli kuatkan dakwaan jpu, perkara korupsi pnpm air napal bengkulu utara
baca juga:buka-bukaan kesaksian perkara korupsi retribusi tka, narapidana beberkan aliran dana ke bkpsdm untuk jabatan 
diberitakan sebelumnya, tersangka fl diperiksa penyidik kejati bengkulu.
ph fl, ranggi setiyadi, sh saat dikonfirmasi rb, senin, 5 agustus 2024 membenarkan kliennya menjalani pemeriksaan pertama usai ditetapkan tersangka beberapa waktu lalu.
“ini pemeriksaan pertama fl setelah dinyatakan sebagai tersangka,” ungkap ranggi.
disinggung soal pemeriksaan apa saja yang dilakukan penyidik kejati bengkulu terhadap kliennya, ranggi menyebut terkait speksifikasi bangunan, mekanisme pembangunan dan beberapa pertanyaan teknis soal proyek jembatan  air taba terunjam b cs bengkulu tengah dengan nilai kontrak mencapai rp 49 miliar.
guna melengkapi berkas, seperti peran tersangka, serta beberapa pertanyaan teknis,” ucap ranggi.
baca juga:ganja 4 kg jaringan padang dimusnahkan, ph: klien kita hanya kurir
baca juga:terdakwa dugaan korupsi dana bos smk it al-malik belum cicil kn
“jadi ada beberapa pertanyaan diberikan dan itu guna melengkapi berkas saja, prapid (gugatan praperadilan, red) masih akan dilaksanakan pada 8 agustus mendatang,” jelas ranggi. 
di sisi lain, ranggi yang mendampingi tersangka fl menggugat kejati bengkulu terkait penetapan tersangka.
dikutip dari lama sistem informasi penelusuran perkara (sipp) pengadilan negeri (pn) bengkulu sidang praperadilan tersebut digelar kamis, 8 agustus 2024 pukul 09.00 wib.
dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka fl selaku pemohon, dengan termohon kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu. adapun nomor perkaranya yakni 7/pid.pra/2024/pn bgl.
ranggi melanjutkan bahwa pemeriksaan kliennya kemarin di luar perhitungan tim ph.
baca juga: warga pasar melintang yang ditangkap di pantai panjang ditahan polsek ratu agung, ternyata ini kasusnya
baca juga:sidang eksepsi dugaan korupsi rsud mukomuko, ph sebut dakwaan jpu harus batal demi hukum
"di luar kontrol kami kenapa ada pemeriksaan sebelum dilakukannya prapid, tapi kami mencoba bersikap,” ungkap ranggi.
ranggi menyebut jika tuduhan keterlibatan kliennya dalam dugaan tipikor ini menimbulkan kerugian negara, kliennya sama sekali tidak menikmati uang negara itu. bahkan ranggi mengatakan negara lah yang belum memberikan hak kliennya untuk honor pekerjaannya.
“tidak pernah menikmati uang negara, secara perhitungan sudah pas bahkan uang haknya fl yang belum dibayar sebesar rp6,8 miliar,” jelas ranggi pada rb, 5 agustus 2024.
ia melanjutkan pada perkara ini ph menyoroti terkait penyelidikan terhadap proyek yang belum selesai. sehingga tidak bisa melihat kualitas bangunan.
“kami akan ungkapkan beberapa pertanyaan pada pelaksanaan prapid nanti, dan beberapa hal yang kami mau meminta kejelasan,” terang ranggi.
untuk nantinya jika tersangka diberatkan mengganti uang negara maka itu akan dilakukan. namun hingga sekarang tidak ada pemberitahuan mengenai kerugian negara.
“menurut klien kita dia mau mengembalikan kn tetapi dari tim khusus audit kejaksaan tinggi bengkulu juga belum mengungkap berapa yang harus dibayarkan,” tutup ranggi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 9 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan