2 Terdakwa Mantan TPK PNPM Air Napal Belum Pulihkan KN Rp1,2 Miliar

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 10 Aug 2024 - 23:19

SELESAI: Terdakwa berada di ruangan sidang setelah sidang berakhir. WEST JER TOURINDO/RB--

“Pada perkara ini uang PNPM murni dari negara dan tidak ada sepeserpun bisa dipergunakan untuk kepentingan pribadi belaka,” terang Syakran pada Persidangan.

Program PNPM ini jenis simpan pinjam dan sisitemnnya disebut dana bergulir, dan dipergunakan untuk memakmurkan masyarakat.

“Ini program pemerintah dan dana yang dikeluarkan berentet dari pusat ke kas daerah kemudian ke kas PNPM,” terang Syakran.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bengkulu Utara Riski Adrian, SH. mengungkapkan pada keterangan saksi sangat memberatkan 2 terdakwa yang ada.

“2 ahli mengungkapkan bahwa memang ada pinjaman fiktif pada UPK SPP Air Napal Bengkulu Utara,” terang Riski.

Artinya keterangn ahli selaras dengan keterangan dari ketua kelompok yang di hadirkan untuk menajdi saksi pada sidang sebelumnnya.

“Kesaksian ahli memperkuat saksi sebelumnya,” ungkap Riski.

Di tempat yang sama Penasehat Hukum (PH) terdakwa Hamidi, Endah Rahayu Ningsih, SH mengungkapkan para ahli yang dihadirkan masih ada informasi yang mengganjal seperti auditor dari Kejati.

“Auditor dari Kejati hanya mengaudit anggaran dari 2014 hingga 2019 sedangkan aliran dana di awali dari 2009 itu yang masih mengganjal kami,” jelas Endah.

Terpisah PH terdakwa Abdul mustarib, Dede Frasatien, SH, MH. mengungkapkan bahwa jika KN Rp1,1 miliar itu dari selisih pemasukan maka jika cuman selihih itu tidak mungkin mencapai Rp.1,1 miliar.

“Jika memang dari selisih bunga, pinjaman Fiktif maka di rasa tidak akan sampai miliaran maka harusnya lebih rinci lagi,” tutup Dede.

2 terdakwa mantan tpk pnpm air napal belum pulihkan kn rp1,2 miliar                            koranrb.id – terdakwa abdul mustarib dan hamidi mantan ketua dan bendahara tim pelaksana kegiatan (tpk) pnpm air napal bengkulu utara belum mencicil kerugian negara (kn) atas perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp).
hak tersebut dibenarkan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaaan negeri (kejari) bengkulu utara, riski adrian, sh.
"hingga sekarang kerugian negara itu rp1,2 miliar dan belum ada usaha mengembalikan oleh para terdakwa," jelas riski pada rb, sabtu, 10 agustus 2024.
ia melanjutkan bahwa setelah kejari bengkulu utara melakukan  penelusuran uang hasil korupsi itu kemana, didapatilah ada uang rp75 juta pada ketua kelompok upk simpan pinjam dana pnpm bengkulu yaitu terdakwa abdul mustalib, maka uang tersebut dititipkan pada kejari bengkulu utara.
baca juga:tersangka mantan pejabat desa pakai uang hasil korupsi dana desa puguk pedaro untuk foya-foya
baca juga:41 anak di bengkulu utara jadi korban kekerasan dan asusila 
"menurut pengakuan terdakwa hamidi selaku bendahara bahwa terdakwa abdul mustarib pernah meminta uang padanya sebesar 75 juta dan uang tersebut sudah dititipkan pada jaksa," terang riski.
degan dititipkannya uang pada kejari bengkulu utara maka secara perhitungan para terdakwa masih harus mengembalikan kerugian negara.
"mereka masih harus mengembalikan kerugian negara atas apa yang mereka perbuat," jelas rizki.
kemudian pada perkara ini untuk mengembalikan kerugian negara pihak kejari bengkulu utara sudah melakukan aset tracing terhadap harta kekayaan para terdawa dan sudah ada beberapa yang menjadi target penyitaan.
baca juga:sejak januari 2024, bapas bengkulu dampingi 236 kasus anak, 95 diversi
baca juga:polres lebong amankan 14 tersangka pengeroyokan, 11 ditahan, 3 wajib lapor dan 1 dpo 
"sekarang tunggu eksekusi dulu saja untuk melakukan penyitaan harus melalui proses eksekusi, secara administratif juga harus lengkap juga," jelas riski.
kemudian setelah beberapa kali persidangan, para terdawa belum ada yang mengakui kesalahan mereka tiap saksi yang dihadirkan pasti ada bantahan untuk membela diri.
“untuk jadwal keterangan terdakwa itu pada sidang berikutnya mungkin di sana mereka akan mengakui perbuatannya. namun kalau sekarang belum ada pengakuan itu,” jelas riski.
sekedar mengulas berita sebelumnnya, pada 7 agsutus 2024 jpu kejari bengkulu utara  menghadirkan 2 saksi ahli.
dua saksi tersebut meliputi, ahli keuangan negara dari kementerian keuangan (kemenkeu) republik indonesia syakran ruddy, se, mm dan auditor dari kejasaan tinggi bengkulu, era nunik agsari, se, cfra.
baca juga:hasil pungli kir dibagi-bagi, ini kesaksian lengkap 3 terdakwa
baca juga:didakwa terlibat dugaan korupsi rp1,1 miliar dana zis, mantan ketua baznas bs ajukan penangguhan
pada sidang ini dipimpin oleh majelis hakim faisol, sh dan dilaksanakan di pengadilan negeri tipikor bengkulu.
pada saksi era dari auditor kejaksaan tinggi bengkulu mengungkapan bahwa memang benar ada pinjaman fiktif pada 2015.
"pada 2015 itu kami dari tim auditor kejati bengkulu menemukan selisih jumlah uang yang dilaporkan dan yang ada fisiknya ternyata di sana ada pinjaman fiktif," ungkap era.
kemudian dilanjutkan lagi bahwa pada perhitungan yang dilakukan oleh auditor dari tahun 2014 hingga tahun 2019 memang negara mengalami kerugian negara (kn) miliaran. 
"dari 2014 hingga 2019 itu kerugian negara yang kita hitung itu mencapai rp1,1 miliar," terang 
baca juga: 2 tersangka ajak korban tinjau lokasi tambang batu bara, begini kronologis dugaan penipuan modus bagi hasil
baca juga: 2 ahli kuatkan dakwaan jpu, perkara korupsi pnpm air napal bengkulu utara
ia melanjutkan bahwa untuk perkara ini pihak auditor hanya fokus  pada anggaran 2014 hingga 2019 saja, kemudian untuk mendapatkan data auditor menggali dengan para peminjam dari berbagai kelompok yang merasa di rugikan atas pinjaman fiktif.
“selain menghitung uang yang didapat dari hasil pinjaman fiktif, kami juga menghitung selisih bunga pinjaman bahkan juga melacak uang yang tidak di masukan dalam rekening pnpm. sehingga setelah dihitung memang mencapai rp1,1 miliar untuk kerugian negara,” jelas era.
terpisah, secara online ahli dari kementerian keuangan republik indonesia syakran  mengungkapkan,  pada perkara pnpm ini adalah murni tindakan korupsi.
“pada perkara ini uang pnpm murni dari negara dan tidak ada sepeserpun bisa dipergunakan untuk kepentingan pribadi belaka,” terang syakran pada persidangan.
program pnpm ini jenis simpan pinjam dan sisitemnnya disebut dana bergulir, dan dipergunakan untuk memakmurkan masyarakat.
“ini program pemerintah dan dana yang dikeluarkan berentet dari pusat ke kas daerah kemudian ke kas pnpm,” terang syakran.
jaksa penuntut umum (jpu) kejari bengkulu utara riski adrian, sh. mengungkapkan pada keterangan saksi sangat memberatkan 2 terdakwa yang ada.
“2 ahli mengungkapkan bahwa memang ada pinjaman fiktif pada upk spp air napal bengkulu utara,” terang riski.
artinya keterangn ahli selaras dengan keterangan dari ketua kelompok yang di hadirkan untuk menajdi saksi pada sidang sebelumnnya.
“kesaksian ahli memperkuat saksi sebelumnya,” ungkap riski.
di tempat yang sama penasehat hukum (ph) terdakwa hamidi,  endah rahayu ningsih, sh mengungkapkan para ahli yang dihadirkan masih ada informasi yang mengganjal seperti auditor dari kejati.
“auditor dari kejati hanya mengaudit anggaran dari 2014 hingga 2019 sedangkan aliran dana di awali dari 2009 itu yang masih mengganjal kami,” jelas endah.
terpisah ph terdakwa abdul mustarib, dede frasatien, sh, mh. mengungkapkan bahwa jika kn rp1,1 miliar itu dari selisih pemasukan maka jika cuman selihih itu tidak mungkin mencapai rp.1,1 miliar.
“jika memang dari selisih bunga, pinjaman fiktif maka di rasa tidak akan sampai miliaran maka harusnya lebih rinci lagi,” tutup dede.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 11 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan