Temuan BPK RI di Sekretariat DPRD Kepahiang Rp11,4 Miliar ke Jaksa

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 13 Aug 2024 - 22:49

DPRD: Para wakil rakyat di gedung DPRD Kepahiang. Terakhir, TGR temuan BPK di sekretariat DPRD sudah di SKK kan ke jaksa Kejari Kepahiang--Foto: Heru Pramana.Koranrb.Id

Tak hanya di Sekretariat DPRD Kepahiang, sejumlah temuan pengelolaan keuangan daerah juga terjadi di beberapa OPD lainnya di lingkungan Pemkab Kepahiang.

Seperti, di Dinas Dikbud ada kelebihan pembayaran biaya akomodasi penginapan hingga Rp1,2 miliar. Juga pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 1 Kepahiang.

Lalu, di Dinkes Kepahiang, dengan item temuan belanja makan minum rapat dengan status laporan tidak senyatanya sebesar Rp122.178.500.

Dari temuan BPK itu menunjukkan bahwa jumlah pembelian makanan dan miuman tidak sesuai dengan yang tertera pada nota pembelian.

Masih di Dinkes Kepahiang, item kegiatan yang menjadi temuan BPK lainnya seperti kelebihan biaya perjalanan dinas ganda, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan, hingga temuan pada 14 Puskesmas di lingkungan Dinkes Kepahiang.

Di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak Rp186.771.482 tercatat dengan kelebihan pembayaran dengan bahan cetak tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah.

Laporan terakhir Inspektorat Daerah, jumlah pengembalian temuan BPK secara keseluruhan diklaim sudah mencapai Rp2,7 miliar.

temuan bpk ri di sekretariat dprd kepahiang rp11,4 miliar ke jaksa                             kepahiang,koranrb.id  - tuntutan ganti rugi (tgr) mencapai rp11,4 miliar sesuai temuan bpk ri di sekretariat dprd kabupaten kepahiang sudah berada di jaksa. 
ini diketahui seiring diserahkannya surat kuasa khusus (skk) dari pemkab ke kejari kepahiang. 
inspektur pembantu (irban) wilayah ii sekaligus plh inspektur inspektorat daerah kabupaten kepahiang, neki bm saat dikonfirmasi, selasa 13 agustus  2024 membenarkan perihal skk tgr sebagaimana temuan bpk ri di sekretariat dprd, sudah di kejari kepahiang.  
baca juga:pembangunan rusun belum ada kepastian, anggaran pusat fokus ke ikn
baca juga:opd diminta segera bayar tunggakan pajak kendaraan dinas
disampaikan, skk hanya untuk 1 opd saja dalam hal ini sekretariat dprd kepahiang. tgr lainnya merupakan individu yang jumlahnya tak kurang dari 50 orang. 
dengan telah di skk-kannya tgr sekretariat dprd kabupaten kepahiang, secara otomatis proses pengembalian temuan bpk ri di sekretariat dprd itu sepenuhnya diambil alih oleh kejari kepahiang. 
diketahui, sesuai hasil laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, sejumlah temuan didapati pada sekretariat dprd kabupaten kepahiang. 
diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan rp2,4 miliar, yang masih menyisakan rp928,01 juta belum ditindaklanjuti. lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan rp1,25 miliar yang masih menyisakan rp923,77 juta belum ditindaklanjuti
sebagaimana tertuang dalam peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan. 
pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada bpk paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".
baca juga:indisipliner, 2 pns dipecat, 7 pns juga disanksi karena manipulasi presensi
baca juga:5 provinsi yang memiliki tenaga kesehatan terbanyak di indonesia
artinya, tenggat waktu tersebut hanya tersisa tak lama lagi jika mengacu saat diterimanya lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari bpk ri  perwakilan provinsi bengkulu kepada bupati kepahiang, sejatinya sudah berakhir sejak  3 mei 2024 lalu.
tak hanya di sekretariat dprd kepahiang, sejumlah temuan pengelolaan keuangan daerah juga terjadi di beberapa opd lainnya di lingkungan pemkab kepahiang. 
seperti, di dinas dikbud ada kelebihan pembayaran biaya akomodasi penginapan hingga rp1,2 miliar. juga pengelolaan bantuan operasional sekolah (bos) di smpn 1 kepahiang.  
lalu, di dinkes kepahiang, dengan item temuan belanja makan minum rapat dengan status laporan tidak senyatanya sebesar rp122.178.500. 
dari temuan bpk itu menunjukkan bahwa jumlah pembelian makanan dan miuman tidak sesuai dengan yang tertera pada nota pembelian. 
baca juga:kajari kepahiang ika mauluddhina mutasi ke nganjuk, ini penggantinya
baca juga:buru tunggakan pajak reklame vendor besar
masih di dinkes kepahiang, item kegiatan yang menjadi temuan bpk lainnya seperti kelebihan biaya perjalanan dinas ganda, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan, hingga temuan pada 14 puskesmas di lingkungan dinkes kepahiang. 
di dinas pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten kepahiang, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak rp186.771.482 tercatat dengan kelebihan pembayaran dengan bahan cetak tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah. 
laporan terakhir inspektorat daerah, jumlah pengembalian temuan bpk secara keseluruhan diklaim sudah mencapai rp2,7 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 14 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan