Dewan Tegaskan Soal Pengawasan Kinerja di Desa

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 20 Nov 2023 - 21:47

HEARING : Suasana hearing penambahan dua raperda antara DPRD dan Pemkab BU kemarin. SHANDY/RB --

dewan tegaskan soal pengawasan kinerja di desa                             koranrb.id – dprd bengkulu utara (bu) mulai membahas terkait raperda perubahan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 
termasuk juga raperda perubahan tentang penanganan dan penanggulangan bencana daerah. bahkan dprd bu sudah membentuk pansus (panitia khusus, red) terkait dengan pembahasan dua raperda tersebut. 
baca juga:raih peringkat dua terbaik, saber pungli usut dana desa, ini lokasinya 
kemarin, (20/11) dprd dan pemkab bu menggelar rapat hearing terkait pembahasan tersebut. 
pimpinan hearing dprd bu tommy sitompul, sh menerangkan jika dprd membedah terkait dengan fungsi raperda tersebut setiap pasalnya.
baca juga:pemekaran desa masih menunggu kemendes pdtt 
untuk memastikan, jika raperda tersebut jika nantinya disetujui menjadi perda benar-benar bisa dilaksanakan.
“jangan sampai saat raperda ini sudah disahkan menjadi perda, justru tidak bisa dilaksanakan dibawah. apalagi raperda tentang desa yang akan dilaksanakan oleh kepala desa,” terangnya.
baca juga:jangkau pedesaan, salut generasi kaur diresmikan 
terkait dengan raperda tentang desa, ia meminta dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) untuk benar-benar terjun ke desa-desa melakukan sosialisasi. 
sehingga seluruh desa memahami isi perda jika memang sudah disahkan menjadi perda nantinya. 
baca juga:banyak dicoret, kuota replanting bengkulu utara tak tercapai 
“jangan sampai setiap desa memiliki penafsiran yang berbeda jika nantinya sudah disahkan menjadi perda,” terangnya. 
ia berharap tidak ada lagi desa-desa yang melakukan pemberhentian maupun pengangkatan perangkat desa sesuai dengan aturan. 
baca juga:30 pejabat bengkulu utara dilantik, ini daftar lengkapnya 
terutama apa yang menjadi kriteria seseorang bisa diangkat menjadi atau dipilih menjadi perangkat desa. 
“termasuk kelas kesalahan yang memang bisa berdampak teguran keras, ringan maupun sedang. termasuk juga terkait pola pembinaan yang dilakukan. semuanya harus mendetail dipahami oleh kepala desa,” terangnya.  
baca juga:berobat gratis di bengkulu utara cukup pakai e-ktp
sementara itu terkait dengan raperda bpbd,  dalam hearing kemarin ia meminta ada tata cara yang jelas terkait dengan standar prosedur terkait penanganan bencana. 
termasuk siapa saja yang terlibat dan langsung yang akan dilakukan dalam setiap tahapan bencana. 
baca juga:punya potensi laut, ini hasil perikanan bengkulu utara 
“sehingga semua pelaksanaan benar-benar terukur dan setiap bidang sudah mengetahui tugasnya masing-masing saat bencana tersebut terjadi,” tegasnya. 
ini lantaran bu memang masuk sebagai daerah yang rawan bencana. selain gempa bumi, beberapa kecamatan di bu juga tercatat sebagai daerah yang rawan banjir, tanah longsor maupun bencana lainya.
baca juga:2023 investasi di bengkulu utara capai rp 100 m lebih, mayoritas perkebunan dan pertambangan  
“maka kita harapkan raperda ini benar-benar mendetail mengatur dan bisa dijalankan nantinya jika disahkan menjadi perda,” pungkas tommy. (qia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 21 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan