Jika Tak Dibayar, TGR Bakal Ditangani Seksi Pidsus Kejari Kepahiang

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 18 Aug 2024 - 22:41

Kasi Intel Kejari Kepahiang Nanda Hardika, SH--Heru Pramana Putra/RB

jika tak dibayar, tgr bakal ditangani seksi pidsus kejari kepahiang                            kepahiang, koranrb.id - kejari kabupaten kepahiang terus menjalani proses penagihan terhadap tuntutan ganti rugi (tgr).
jumlah yang ditagih sesuai dengan hasil audit bpk ri terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) kabupaten kepahiang ta 2023.
langkah ini dilakukan sesuai surat kuasa khusus (skk), yang diterima kejari dari pemkab kepahiang. 
kasi intel nanda hardika, sh saat diwawancarai menyampaikan kerja sama dengan pemkab dalam hal melakukan penagihan terhadap temuan bpk ri di lingkungan opd pemkab kepahiang terus berproses.
baca juga:aktivis lingkungan soroti limbah solaria 
"kita telah melakukan kerja sama melakukan penagihan terhadap temuan bpk, termasuk sekretariat dprd," kata nanda.
sebagian dari upaya penagihan tersebut lanjutnya, sudah ada yang berproses. 
"jika tak ada progres, bisa dimungkinkan dilimpahkan ke pidsus.
kalau memang stag tak ada progres dan perkembangan sama sekali, bisa dilimpahkan ke tindak pidana khusus.
baca juga:isu gempa megathrust, pemkab mukomuko siaga susun kebutuhan
tapi sejauh ini, sudah ada progresnya," beber kasi intel.
terkait masa waktu pengembalian, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar semua temuan bpk ri sebagaimana tertuang dalam tuntutan ganti rugi (tgr) dapat diselesaikan. 
"untuk masa waktu pengembalian itu tentatif.
jika 60 hari sesuai aturan sudah dilewati akan dibuat surat perjanjian, berapa lama lagi untuk segera dikembalikan sisa yang ada," tukas nanda.
baca juga:meriah, balap perahu tradisional kampung bahari diikuti 43 tim
mengenai hal ini, sebagaimana tertuang dalam peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan.  
pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada bpk paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".
artinya, tenggat waktu tersebut hanya tersisa tak lama lagi jika mengacu saat diterimanya lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari bpk ri  perwakilan provinsi bengkulu kepada bupati kepahiang, sejatinya sudah berakhir sejak  3 mei 2024 lalu.
diketahui, inspektorat daerah kabupaten kepahiang sebelumnya hanya meng skk kan tgr  ke jaksa untuk 1 opd saja yakni, sekretariat dprd kepahiang. 
baca juga:cegah kecurangan transaksi jual beli, pemkab mukomuko rancang pasar tertib ukur
selebihnya, merupakan individu kalangan asn di lingkungan pemkab kepahiang. 
sesuai hasil laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, temuan hingga rp11,4 miliar didapati pada sekretariat dprd kabupaten kepahiang. 
diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan rp2,4 miliar, yang masih menyisakan rp928,01 juta belum ditindaklanjuti. 
lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan rp1,25 miliar yang masih menyisakan rp923,77 juta belum ditindaklanjuti.