Kemendagri Akan Ambil Alih Sangketa Tapal Batas Lebong dan Bengkulu Utara

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 19 Aug 2024 - 22:37

JELASKAN: Bupati Lebong, Kopli Ansori menjelaskan perkembangan tindak lanjut surat perintah pencabutan gugatan tapal batas di MK. -- FIKI/RB

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong mencabut gugatan tapal batas di Mahkamah Konstitusi (MK).

Perintah itu, terutang dalam Kemendagri yang ditandatangani oleh, Mendagri, Muhammad Tito Karnavian.

Surat yang ditujukan langsung kepada Bupati Lebong ini, bernomor 100.4.11./3537/SJ perihal Perintah Pencabutan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selata Sebagai Undang-Undang.

Tertuang dalam Surat Kemendagri Nomor 100.4.11./3537/SJ berisikan 5 point yang ditujukan kepada Bupati Lebong.

Dalam point ke lima, Mendagri memerintahkan Bupati Lebong, agar mencabut permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selata Sebagai Undang-Undang di MK.

“Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, diperintahkan kepada saurada untuk mecabut permohonan pengujian materil Undang-Undang tersebut paling lambat 7 hari setelah surat ini diterima untuk kemudian dilakukan penyelesaian di internal lembaga pemerintahan,” tulis Mendagri dikutip dari Surat Mendagri, Nomor 100.4.11./3537/SJ.

kemendagri akan ambil alih sangketa tapal batas lebong dan bengkulu utara                             lebong, koranrb.id – kementerian dalam negeri (kemendagri) akan mengambil alih sangketa tapal batas antara kabupaten lebong dan bengkulu utara. 
hal ini, berdasarkan hasil koordinasi pemerintah kabupaten lebong dengan kemendagri beberapa waktu lalu, dalam rangka menindak lanjuti surat perintah pencabutan gugatan tapal bata yang dilayangka pemkab lebong ke mahkama konstitusi (mk).
“mendagri akan ambil alih dan di dudukan bersama (persoalan tapal batas, red). beberapa hari ini kita masih berkoordinasi dengan kemendagri.
dari pihak kemendagri menjamin akan mencari solusi tentang persoalan tapal batas antara lebong dan bengkulu utara.
baca juga:anggaran reward paskibraka belum jelas, sekda: kita usahakan 
tanpa adanya garansi itu, kami tidak mungkin mencabut hal tersebut (gugatan tapal batas di mk, red),” tuturnya bupati lebong, kopli ansori. 
menanggapi surat perintah pencabutan gugatan tapal batas di mk, kopli ansori mengaku, saat ini pihaknya masih menelaah surat tersebut. 
mesekipun demikian, pihaknya akan tetap patuh atas perintah mendagri yang meminta gugatan itu dicabut. 
“kalau kita melihat dalam konsepnya hari ini. perintah mendagri ini harus benar-benar kita telaah kita cermati azas manfaat, terutama penyelesaian permasalahan tapal batas,” ujarnya. 
baca juga:raperda apbd-p 2024 diketuk palu menjadi perda 
disampaikan kopli ansori, berdasarkan putusan sela persidangan gugatan tapal batas di mk.
sudah memerintahkan agar kabupaten lebong dan bengkulu utara dapat duduk bersama untuk mencari solusi persoalan tapal batas itu.
sayangnya, dari pihak bengkulu utara tidak membuka ruang kepada kabupaten lebong untuk mendiskusikan persoalan tapal batas itu. 
“pihak bengkulu utara tidak membuka ruang untuk berdiskusi kembali,” tutupnya. 
baca juga:seleksi cpns pemkab lebong dimulai
sebelumnya, kementerian dalam negeri (kemendagri) memerintahkan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong mencabut gugatan tapal batas di mahkamah konstitusi (mk).
perintah itu, terutang dalam kemendagri yang ditandatangani oleh, mendagri, muhammad tito karnavian. 
surat yang ditujukan langsung kepada bupati lebong ini, bernomor 100.4.11./3537/sj perihal perintah pencabutan pengujian undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 4 tahun 1956, undang-undang darurat nomor 5 tahun 1956 dan undang-undang nomor 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selata sebagai undang-undang.
tertuang dalam surat kemendagri nomor 100.4.11./3537/sj berisikan 5 point yang ditujukan kepada bupati lebong.
baca juga:25 dprd mukomuko dilantik, 2 partai belum sampaikan unsur pimpinan, sekwan: terpaksa pimpinan sementara
dalam point ke lima, mendagri memerintahkan bupati lebong, agar mencabut permohonan pengujian materil undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 4 tahun 1956, undang-undang darurat nomor 5 tahun 1956 dan undang-undang nomor 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selata sebagai undang-undang di mk. 
“memperhatikan hal-hal tersebut diatas, diperintahkan kepada saurada untuk mecabut permohonan pengujian materil undang-undang tersebut paling lambat 7 hari setelah surat ini diterima untuk kemudian dilakukan penyelesaian di internal lembaga pemerintahan,” tulis mendagri dikutip dari surat mendagri, nomor 100.4.11./3537/sj.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 20 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan