Pemkab Rejang Lebong Targetkan Penerimaan DBH Rp95,89 Miliar

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 20 Aug 2024 - 22:43

PELAYANAN: Aktivitas pelayanan publik di kantor perbendaharaan BPKD Kabupaten Rejang Lebong.-foto: arie/koranrb.id-

pemkab rejang lebong targetkan penerimaan dbh rp95,89 miliar                            koranrb.id - tahun 2024, pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong menargetkan penerimaan dana bagi hasil (dbh) mencapai rp95,89 miliar. target ini merupakan bagian dari upaya pemkab untuk memaksimalkan potensi penerimaan daerah dari berbagai sumber yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. 
kepala badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) rejang lebong, andi ferdian, se menegaskan target ini sudah mencakup piutang dbh dari pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu yang belum tersalurkan pada tahun-tahun sebelumnya.
ia mengatakan penerimaan dbh untuk kabupaten rejang lebong tahun 2024 terbagi menjadi dua sumber utama, yaitu dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) dan dari pemprov bengkulu. 
"dari apbn, penerimaan dbh diproyeksikan sebesar rp30,66 miliar, yang terdiri dari berbagai jenis pajak dan retribusi yang dikelola oleh pemerintah pusat," beber andi.
adapun beberapa jenis penerimaan yang termasuk dalam dbh dari apbn diantaranya pajak bumi dan bangunan (pbb), yang merupakan salah satu pajak yang disalurkan kembali ke daerah, berdasarkan penerimaan dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak di wilayah tersebut.
baca juga:1.350 formasi cpns dibuka, ini tanggapan sekda seluma untuk seleksi cpppk
baca juga:cek link tes cpns 2024! bkn siapkan 529 formasi, lulusan teknik dan komputer merapat
penerimaan ini sangat penting bagi daerah yang memiliki banyak lahan produktif, seperti kabupaten rejang lebong, yang banyak memiliki lahan pertanian dan perkebunan.
"kemudian pajak penghasilan (pph) pasal 21. pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pekerja di wilayah rejang lebong. dana ini kemudian dibagikan kembali ke daerah sebagai bagian dari dbh, yang bisa digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan," jelas andi.
berikutnya ada dbh sumber daya alam (sda) yang mencakup penerimaan dari sektor-sektor seperti minyak dan gas, mineral dan batubara, kehutanan, serta perikanan. rejang lebong, meskipun tidak terlalu kaya akan sumber daya alam, tetap menerima bagian dari dbh ini berdasarkan kontribusi dari pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.
"selain pajak-pajak tersebut, dbh juga mencakup penerimaan dari landrent (sewa tanah) dan royalti yang diterima dari kegiatan penambangan atau pengelolaan sda lainnya," ungkap andi.
penggunaan dbh dari apbn diatur oleh peraturan menteri keuangan (pmk), yang mengharuskan dana ini digunakan untuk program-program yang telah ditentukan. 
misalnya, dbh sawit yang diterima oleh kabupaten rejang lebong diarahkan untuk mendukung sektor pertanian, seperti pembangunan infrastruktur jalan usaha tani, pengadaan pupuk, serta program-program lain yang bertujuan meningkatkan produktivitas sawit.
"selain dari apbn, target penerimaan dbh kabupaten rejang lebong tahun 2024 juga mencakup penerimaan dari pemprov bengkulu yang diproyeksikan mencapai rp65,23 miliar," terangnya.
baca juga:het naik, harga minyak goreng mahal
baca juga:pppk juga boleh ikut daftar tes cpns, ini syaratnya 
dbh ini berasal dari berbagai jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi. termasuk pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor (pbbpkb) yang merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi pemerintah daerah, mengingat tingginya jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah rejang lebong. 
pajak kendaraan bermotor ini dibagikan ke daerah sebagai dbh dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan.
"juga ada pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor (bbn-kb), yang dikenakan saat terjadi peralihan kepemilikan kendaraan bermotor. seperti pajak kendaraan bermotor, penerimaan dari bbn-kb juga dibagikan ke daerah sebagai dbh," jelas andi.
selanjutnya ada pendapatan bagi hasil pajak air permukaan, yang dikenakan atas pemanfaatan air permukaan oleh perusahaan-perusahaan, terutama di sektor industri. meski kontribusinya tidak sebesar pajak kendaraan bermotor, dbh dari pajak air permukaan tetap memberikan tambahan yang signifikan bagi anggaran daerah.
"terakhir ada pendapatan bagi hasil pajak rokok, yang khusus digunakan untuk mendukung program-program kesehatan. penggunaan dbh pajak rokok ini diawasi secara ketat dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan selain kesehatan," paparnya.
andi ferdian menjelaskan bahwa penerimaan dbh dari provinsi sangat membantu dalam menunjang berbagai program pembangunan di kabupaten rejang lebong. dana ini digunakan secara fleksibel kecuali untuk dbh pajak rokok yang memiliki alokasi khusus untuk penanganan kesehatan. 
dalam pengelolaan dbh, pemkab rejang lebong berupaya memastikan bahwa penggunaan dana ini sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dbh, mengingat dana ini berasal dari kontribusi pajak masyarakat dan harus digunakan kembali untuk kepentingan publik.
andi menambahkan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memaksimalkan dampak dari dbh yang diterima. meskipun jumlahnya signifikan, dbh harus dikelola dengan bijak untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. 
misalnya, dbh dari sektor pertanian seperti sawit harus diarahkan untuk mendukung program-program yang benar-benar meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, bukan hanya sekedar pengadaan infrastruktur yang kurang berdampak.
"selain itu, tantangan lain adalah memastikan agar piutang dbh yang belum disalurkan dari tahun-tahun sebelumnya dapat segera dicairkan. piutang ini menjadi salah satu komponen penting dalam perencanaan anggaran, karena jika tidak segera diterima, dapat mengganggu rencana pembangunan yang sudah disusun," urai andi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 21 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan