Maju Sebagai Cawabup, Ketua APDESI Pastikan Mundur dari Jabatannya

maju sebagai cawabup, ketua apdesi pastikan mundur dari jabatannya mukomuko, koranrb.id – kepala desa (kades) tunggal jaya kecamatan teras terunjam yang juga ketua apdesi kabupaten mukomuko, rismanaji menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan.  ini bukti keseriusannya ikut dalam kontestasi pilkada mukomuko 2024, sebagai calon wakil bupati (cawabup) mukomuko .  rismanaji menyatakan sangat memahami aturan, asn dan pemdes harus netral. sehingga berkaitan dengan pencalonan dirinya nanti, tentu sudah keharusan baginya mundur dari jabatan kades dan ketua apdesi. baca juga:meningkat drastis, 298 kasus kekerasan anak dan perempuan terjadi tahun ini baca juga:pemkab mukomuko persiapkan berkas pengusulan jembatan timbang ke kemenhub "tanggal 25 agustus 2024 mendatang, saya akan mengajukan surat pengunduran diri  secara resmi, sekaligus pengunduran diri sebagai ketua apdesi kabupaten mukomuko. tekad saya sudah bulat untuk mencalonkan diri sebagai wakil bupati mukomuko yang berpasangan dengan renjes," ujar rismanaji seusai menghadiri pelantikan anggota dprd mukomuko, selasa 20 agustus 2024. rismanaji mengatakan, setelah resmi mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, selanjunya akan lebih fokus dalam mengikuti perjalanan pilkada ini. sebab berkaitan dengan niatan maju pada sebagai cawabup mukomuko menjadi amanah dari warga kabupaten mukomuko, sehingga harus diperjuangkan agar bisa menang dan menjadi orang nomor 2 di mukomuko.  baca juga:maju pilkada, pemprov segera siapkan pengganti 3 pejabat pensiun dini baca juga:sah! 25 anggota dprd mukomuko periode 2024-2029, karto ketua sementara untuk status pencalonan disampaikan rismanaji, dalam proses dan sudah mengantongi rekom bi-kwk dari partai hanura dan pkb, tinggal satu lagi rekom dari dari ppp.  “yang pastinya saya dan pasangan akan berupaya memenangkan pilkada mukomuko, untuk dukungan kami sudah mengantongi 6 kursi dukungan dan menunggu 2 kursi lagi dari ppp,”tutupnya. terpisah, kepala bidang pemerintahan desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) kabupaten mukomuko wagimin mengatakan,  dpmd mukomuko sudah meminta kades tunggal jaya rismanaji yang akan maju pilkada 2024 menyampaikan surat pengunduran diri yang ditujukan ke bupati.  sehingga apa yang menjadi kewajiban program kerja di pemdes tidak terganggu dengan adanya aktivitas pe calonan tersebut. selain itu juga sebagai upaya penegakan netralitas pemdes. meskipun yang bersangkutan saat ini baru menjadi bakal calon. "beberapa hari yang lalu sudah kami panggil, dan dia menyampaikan terkait pengunduran diri akan disampaikan sekitar tanggal 25 agustus 2024. karena masih menunggu formulir b1-kwk dari 1 partai politik pengusung lagi," terangnya. adapun aturan yang mengatur dikatakan wagimin,  larangan kepala desa dan perangkat desa dalam politik praktis diatur dalam uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa. pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta, atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah. baca juga:apbd perubahan disahkan, ada penambahan rp3,6 miliar baca juga:anggaran penanganan sampah membengkak perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis.  hal tersebut diatur uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 51 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. kemudian juga di dalam uu no. 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada pasal 280 ayat 2 huruf (h), (i), dan (j) yaitu pelaksana, atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa (bpd).  pada pasal 280 ayat 3 juga disebutkan bahwa setiap orang sebagaimana disebut pada pasal 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. selanjutnya pada pasal 282, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. tidak hanya itu, dalam uu nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan  gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.  selain itu pada pasal 70 ayat (1) huruf (c) disebutkan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang  melibatkan kepala desa atau sebutan lain, lurah dan perangkat desa atau sebutan lain, perangkat kelurahan. terakhir pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur  sipil negara, anggota tni polri, dan kepala desa atau sebutan lain, lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. “seluruh regulasi ini sudah cukup menjelaskan. kecuali yang bersangkutan baik asn dan pemdes telah melepaskan status awal ketika ingin terlibat dalam politik praktis,” terang wagimin. setelah kades resmi mengundurkan diri dari jabatannya, langkah selanjutnya camat akan menunjuk pelaksana tugas (plt) kepala desa dari perangkat desa terkait. kemudian, barulah badan permusyawaratan desa (bpd) menggelar rapat untuk mengajukan nama penjabat sementara (pjs) kepala desa untuk menggantikan kepala desa yang menggundurkan diri karena maju pilkada 2024.  “setelah tahapan rampung bpd akan menyampaikan nama pjs kepala desa kepada camat, kemudian camat meneruskan dan menyampaikan kepada bupati. setelah itu selanjutnya bupati akan menerbitkan surat keputusan (sk) pjs kades tunggal jaya, kecamatan teras terunjam,” demikian wagimin.

Tag

• # pastikan mundur
• # kades tunggal jaya
• # ketua apdesi
• # cawabup mukomuko
• # #pilkada mukomuko

Share

• 
• 
• 
• 
•