Disnakertrans Siapkan Draf Perda Retribusi TKA Untuk Maksimalkan Sumber PAD

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 21 Aug 2024 - 22:32

PENGARAHAN: Tenaga lokal memiliki kesempatan 80 persen bekerja diperusaahaan yang ada di Mukomuko --Foto: Disnakertrans Mukomuko.Koranrb.Id

Jadi jika pemerintah daerah telah memiliki payung hukum, maka kapanpun tenaga kerja asing masuk bekerja di Kabupaten Mukomuko, wajib membayar retribusi untuk PAD.

"Yang jelasnya sekarang ini kita persiapkan dulu regulasinya, sehingga daerah tidak bingung lagi jika TKA sudah banyak bekerja di Mukomuko," ucapnya.

Ditambahkan Marjohan, untuk pungutan retribusi TKA yang akan dijalankan nanti, tidak dibebankan pada tenaga kerja asing yang bersangkutan. Melainkan ditanggung perusahaan yang mempekerjakan atau agen dari tenaga kerja asing tersebut.

Meski begitu, untuk detailnya seperti apa nanti akan diputuskan pada saat pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.

"Mudah-mudahan saja upaya yang sedang kami lakukan untuk mengejar potensi pendapatan daerah bisa berjalan lancar sesuai yang kita harapkan. Dan harapan kami tahun 2025 nanti, regulasi untuk retribusi tenaga kerja asing sudah bisa berjalan," sampainya.

Meskipun demikian dikatakan Marjohan, setiap perusahaan yang berinvestasi di Mukomuko waji, 80 persen karyawan merupakan tenaga local.

Sisanya, 20 persen tenaga kerja nonlokal sesuai dengan Perda Mukomuko nomor 1 tahun 2023 yang mengatur tentang perlindungan, pemberdayaan, dan penempatan tenaga kerja lokal.

“Mukomuko akan sangat terbuka dengan investor yang masuk namun tetap berkaitan dengan regulasi tenaga kerja harus sesuai Perda nomo 1 tahun 2023, tenaga lokal wajib 80 persen,” tutup Marjohan.

disnakertrans siapkan draf perda retribusi tka untuk maksimalkan sumber pad                             mukomuko,koranrb.id  – pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko melalui dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) mulai menyusun draf peraturan daerah (perda) terkait retribusi tenaga kerja asing (tka).
adanya perda itu nanti, maka potensi pendapatan asli daerah (pad) dari tka yang bekerja di beberapa perusahaan besar di mukomuko, akan berkontribusi pada pendapatan asli daerah. 
kepala disnakertrans kabupaten mukomuko, drs. h. marjohan mengatakan potensi pad dari tka belum digarap karena memang belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut. maka dari itu tahun ini draf perda retribusi tka ditargetkan rampung.
baca juga:1 september, 7 pppk terima gaji pertama, kerja harus disiplin dan rajin
baca juga:dpr ri anulir putusan mk, bem unib demo dprd provinsi bengkulu, seorang pendemo dipukul
“adanya perda sebagai payung hukum, barulah kita dibolehkan memungut retribusi tka,” kata marjohan.
marjohan mengatakan, untuk pad dari retribusi tka cukup potensial. dalam penerapannya mukomuko bisa belajar dari kota batam yang setiap tahunnya dari tka bisa menghasilkan pemasukan bagi pad mencapai  rp18 miliar. 
sebab, berkaitan dengan nilai yang harus dibayarkan untuk daerah sudah diatur di dalam perda. 
maka dari itu jika penyusunan draf rampung, tahun 2025 perda sudah bisa dijalankan, perusahaan yang memperkerjakan tka harus membayar retribusi yang nominal sesuai perda nantinya.
“memang tka kita tidak sebanyak di batam, tapi paling tidak kita bisa belajar. kalau untuk tka kita saat ini lebih kurang 10 orang, jumlah tersebut bisa bertambah dan bisa berkurang setiap waktu,” terangnya.
marjohan optimis di masa mendatang jumlah tka di mukomuko terus bertambah seiring banyaknya investasi perusahaan besar di mukomuko nantinya. 
apa lagi mukomuko saat ini tengah berencana membangun pelabuhan crude palm oil (cpo), serta akan dibukanya tambang batu bara. 
baca juga:20 tps sangat rawan akan dijaga ketat, satu tps dijaga 2 personel polisi
baca juga:viral 'peringatan darurat' menggema di medsos, demokrasi indonesia dijegal
jadi jika pemerintah daerah telah memiliki payung hukum, maka kapanpun tenaga kerja asing masuk bekerja di kabupaten mukomuko, wajib membayar  retribusi untuk pad.
"yang jelasnya sekarang ini kita persiapkan dulu regulasinya, sehingga daerah tidak bingung lagi jika tka sudah banyak bekerja di mukomuko," ucapnya.
ditambahkan marjohan, untuk pungutan retribusi tka yang akan dijalankan nanti, tidak dibebankan pada tenaga kerja asing yang bersangkutan. melainkan ditanggung perusahaan yang mempekerjakan atau agen dari tenaga kerja asing tersebut.
 meski begitu, untuk detailnya seperti apa nanti akan diputuskan pada saat pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.
"mudah-mudahan saja upaya yang sedang kami lakukan untuk mengejar potensi pendapatan daerah bisa berjalan lancar sesuai yang kita harapkan. dan harapan kami tahun 2025 nanti, regulasi untuk retribusi tenaga kerja asing sudah bisa berjalan," sampainya.
baca juga:jangan kecewa! maarten paes gagal perkuat timnas lawan arab saudi, pssi beber alasannya
baca juga:tempo 6 bulan, 2,6 juta batang rokok ilegal masuk bengkulu, bea cukai : meningkat dari tahun lalu
meskipun demikian dikatakan marjohan, setiap perusahaan yang berinvestasi di mukomuko waji, 80 persen karyawan merupakan tenaga local. 
sisanya, 20 persen tenaga kerja nonlokal sesuai dengan perda mukomuko nomor 1 tahun 2023 yang mengatur tentang perlindungan, pemberdayaan, dan penempatan tenaga kerja lokal.
“mukomuko akan sangat terbuka dengan investor yang masuk namun tetap berkaitan dengan regulasi tenaga kerja harus sesuai perda nomo 1 tahun 2023, tenaga lokal wajib 80 persen,” tutup marjohan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 22 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan