Penerbitan 70 NI PPPK Terus Dikoordinasikan, Pemprov Bengkulu: Tunggu Saja
![](https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/upload/ec5f923fd1aba7dda2cdeacd8fbe5555.jpeg)
PPPK: 570 PPPK hasil seleksi 2023 lalu saat prosesi pengukuhkan oleh Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H Rohidin Mersyah MMA beberapa waktu lalu. DOK/RB--
KORANRB.ID – Pelantikan 70 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) hasil seleksi 2023 yang saat ini Nomor Induk (NI) masih berproses, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu masih menunggu keputusan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI.
Hal itu dikatakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri SSos, M.Kes.
Ia menyebut saat ini Pemprov Bengkulu masih menunggu NI dari PPPK tersebut diterbitkan.
Kemudian, baru bisa diputuskan untuk mekanisme pelantikan dari sisi PPPK seleksi 2023 tersebut, apakah akan dilakukan bertahap atau dilantik sekaligus.
BACA JUGA:Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kota Bengkulu Masih Tinggi
BACA JUGA:Tetap Kawal RUU Pilkada Sampai Tuntas! Mahasiswa Bengkulu Juga Tuntut Hal Ini
“Kita tunggu dulu, seperti apa dari BKN ini. Kita tidak bisa mendesak mereka. Termasuk mekanisme pelantikannya,” ungkap Isnan, Kamis, 22 Agustus 2024.
Isnan menerangkan, proses penerbitan NI PPPK masih berproses, seperti sebelumnya BKN Regional VII Palembang meminta rekomendasi penerbitan NI PPPK ini.
Sehingga, atas permintaan rekomendasi tersebut, Pemprov Bengkulu bersurat kapada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI terkait linieritas basic pendidikan PPPK guru tersebut dengan formasi yang dilamar sebelumnya.
Kemudian, Kemendikbud RI bersurat kepada BKN RI menjelaskan hal tersebut. Hasilnya NI 70 PPPK tersebut dipertimbangkan untuk di SK-an. “Iya kita tunggu aja,” singkat Isnan.
BACA JUGA:DINAS ESDM TERAPKAN SUSTAINABLE MINING MANAGEMENT(SMM) KEPADA PARA PELAKU USAHA PERTAMBANGAN
BACA JUGA:Pohon Roboh Depan RSMY, Satu Korban Dilarikan ke UGD, 4 Gerobak Hancur
Isnan juga mengatakan saat ini pihaknya telah bersurat dengan Kemendikbud RI sehingga tinggal menunggu keputusan dari BKN RI saja.
Dikarenakan, saat ini 70 PPPK tersebut telah memasuki tahap proses Persetujuan Teknis (Pertek).