Penyelesaian Tapal Batas Lebong dengan Bengkulu Utara Diambil Alih Kemendagri

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 22 Aug 2024 - 23:09

Penjabat (Pj) Sekretaris Daearh (Sekda) Lebong, Mahmud Siam, SP, MM.-foto: fiki/koranrb.id-

LEBONG, KORANRB.ID – Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendatangi Kabupaten Lebong untuk membahas penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Lebong dengan Bengkulu Utara.

Tim Kemendagri datang ke Kabupaten Lebong pada Rabu, 21 Agustus 2024. Tim juga didampingi Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Kedatangan tim dari Kemendagri yang terbilang mendadak disambut di Rumah Dinas Bupati Lebong yang berada di Kecamatan Tubei. Setibanya di Rumah Dinas Bupati Lebong, Tim Kemendagri, Biro Hukum Pemprov Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Lebong menggelar rapat secara tertutup.

Diketahui, rapat itu berlangsung sejak siang berkisar pukul 10.00 WIB hingga sore berkisar pukul 16.00 WIB.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daearh (Sekda) Lebong, Mahmud Siam, SP, MM, diketahui berada di dalam rapat itu. Saat dikonfirmasi, Kamis, 22 Agustus 2024, Mahmud Siam membenarkan rapat tertutup dengan Tim Kemdagari.

Diakui, Mahmud Siam, rapat itu membahas tentang penyelesaian sangketa tapal batas antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara.

“Rapat di Rumah Dinas itu dihadiri perwakilan Mendagri dan Biro Hukum Pemprov,” kata Mahmud Siam.

Berdasarkan hasil rapat itu, terang Mahmud Siam, penyelesaian sangketa tapal batas antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara akan diambil alih oleh Kemendagri.

“Hasil rapat bersama penanganan tapal batas itu akan diambil alih, dipandu oleh kementerian dalam negeri,” bebernya.

Jauh sebelum itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sudah berkirim surat perintah kepada Pemerintah Kabupaten Lebong. Surat yang dikirim Mendagri itu, berisikan perintah pencabutan gugatan tapal batas di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah dilayangkan Pemkab Lebong beberapa waktu lalu.

“Ada perintah dari Mendagri (Perintah pencabutan gugatan di MK, red) dan Kabupaten Lebong selalu taat terhadap undang-undang dan pimpinan,” ujar Mahmud.

penyelesaian tapal batas lebong dengan bengkulu utara diambil alih kemendagri                            lebong, koranrb.id – tim kementerian dalam negeri (kemendagri) mendatangi kabupaten lebong untuk membahas penyelesaian sengketa tapal batas antara kabupaten lebong dengan bengkulu utara.
tim kemendagri datang ke kabupaten lebong pada rabu, 21 agustus 2024. tim juga didampingi biro hukum pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. 
kedatangan tim dari kemendagri yang terbilang mendadak disambut di rumah dinas bupati lebong yang berada di kecamatan tubei. setibanya di rumah dinas bupati lebong, tim kemendagri, biro hukum pemprov bengkulu dan pemerintah kabupaten lebong menggelar rapat secara tertutup.
diketahui, rapat itu berlangsung sejak siang berkisar pukul 10.00 wib hingga sore berkisar pukul 16.00 wib.
penjabat (pj) sekretaris daearh (sekda) lebong, mahmud siam, sp, mm, diketahui berada di dalam rapat itu. saat dikonfirmasi, kamis, 22 agustus 2024, mahmud siam membenarkan rapat tertutup dengan tim kemdagari.
baca juga:gerindra belum putuskan usung jagoan di pilkada bengkulu tengah
baca juga:3 tsk dugaan korupsi bos man 2 kepahiang ke meja hijau, ada fakta baru?
diakui, mahmud siam, rapat itu membahas tentang penyelesaian sangketa tapal batas antara kabupaten lebong dan kabupaten bengkulu utara. 
“rapat di rumah dinas itu dihadiri perwakilan mendagri dan biro hukum pemprov,” kata mahmud siam.
berdasarkan hasil rapat itu, terang mahmud siam, penyelesaian sangketa tapal batas antara kabupaten lebong dan kabupaten bengkulu utara akan diambil alih oleh kemendagri.
“hasil rapat bersama penanganan tapal batas itu akan diambil alih, dipandu oleh kementerian dalam negeri,” bebernya.
jauh sebelum itu, menteri dalam negeri (mendagri), tito karnavian sudah berkirim surat perintah kepada pemerintah kabupaten lebong. surat yang dikirim mendagri itu, berisikan perintah pencabutan gugatan tapal batas di mahkamah konstitusi (mk) yang sudah dilayangkan pemkab lebong beberapa waktu lalu. 
“ada perintah dari mendagri (perintah pencabutan gugatan di mk, red) dan kabupaten lebong selalu taat terhadap undang-undang dan pimpinan,” ujar mahmud. 
baca juga:pembebasan lahan optimis tuntas tahun ini, kolam retensi dibangun 2025
baca juga:hadiah hut rb terus bertambah, terbaru motor dari bank bengkulu, gunting kuponnya di koran rb 
sebelumnya, bupati lebong, kopli ansori, s.sos juga mengaku bahwa, kemendagri akan mengambil alih sangketa tapal batas antara kabupaten lebong dan bengkulu utara. 
hal ini berdasarkan hasil koordinasi pemerintah kabupaten lebong dengan kemendagri beberapa waktu lalu, dalam rangka menindak lanjuti surat perintah pencabutan gugatan tapal batas yang dilayangkan pemkab lebong ke mk.
“mendagri akan ambil alih dan diduduk bersama. beberapa hari ini kita masih berkoordinasi dengan kemendagri. dari pihak kemendagri menjamin akan mencari solusi tentang persoalan tapal batas antara lebong dan bengkulu utara. tanpa adanya garansi itu, kami tidak mungkin mencabut gugatan,” jelas kopli ansori. 
menanggapi surat perintah pencabutan gugatan tapal batas di mk, kopli ansori mengaku, saat ini pihaknya masih menelaah surat tersebut. meskipun demikian, pihaknya akan tetap patuh atas perintah mendagri yang meminta gugatan itu dicabut. 
“kalau kita melihat dalam konsepnya, perintah mendagri ini harus benar-benar kita telaah, kita cermati azas manfaat, terutama penyelesaian permasalahan tapal batas,” ujarnya. 
disampaikan kopli ansori, berdasarkan putusan sela persidangan gugatan tapal batas di mk, sudah memerintahkan agar kabupaten lebong dan bengkulu utara dapat duduk bersama untuk mencari solusi persoalan tapal batas itu.
sayangnya, dari pihak bengkulu utara tidak membuka ruang kepada kabupaten lebong untuk mendiskusikan persoalan tapal batas.
“pihak bengkulu utara tidak membuka ruang untuk berdiskusi kembali,” tutupnya. 
sebelumnya, kementerian dalam negeri (kemendagri) memerintahkan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong mencabut gugatan tapal batas di mk.
surat yang ditujukan langsung kepada bupati lebong ini, bernomor 100.4.11./3537/sj perihal perintah pencabutan pengujian undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 4 tahun 1956, undang-undang darurat nomor 5 tahun 1956 dan undang-undang nomor 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selata sebagai undang-undang.
tertuang dalam surat kemendagri nomor 100.4.11./3537/sj berisikan 5 point yang ditujukan kepada bupati lebong.
dalam point ke lima, mendagri memerintahkan bupati lebong agar mencabut permohonan pengujian materil undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 4 tahun 1956, undang-undang darurat nomor 5 tahun 1956 dan undang-undang nomor 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selata sebagai undang-undang di mk. 
“memperhatikan hal-hal tersebut di atas, diperintahkan kepada saudara untuk mencabut permohonan pengujian materil undang-undang tersebut paling lambat 7 hari setelah surat ini diterima untuk kemudian dilakukan penyelesaian di internal lembaga pemerintahan,” demikian dikutip dari surat mendagri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 23 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan