DPRD Mukomuko Periode 2024-2029 Diminta Rekrut Staf Ahli Berkualitas, Rampungkan Perda RTRW

dprd mukomuko periode 2024-2029 diminta rekrut staf ahli berkualitas, rampungkan perda rtrw koranrb.id – dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten mukomuko periode 2024-2029 disorot usai dilantik beberapa waktu lalu. saat ini, 25 anggota dprd mukomuko periode 2024 – 2029 yang telah resmi, mengemban  tanggungjawab besar sebagai wakil rakyat mukomuko. sehingga 25 anggota dprd mukomuko diminta harus mampu bekerja secara cerdas dan berkualitas dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.   hal ini disampaikan tokoh presidium pemekaran kabupaten mukomuko djalaludin, sh.  baca juga:masuk mt 2 petani semai bibit padi, dispertan mukomuko pastikan pupuk subsidi cukup baca juga:ingatkan nelayan perpanjang surat rekomendasi pembelian bbm subsidi ia menyebut ada harapan besar yang dinantikan masyarakat mukomuko kepada anggota dprd priode saat ini, salah satunya dengan mewarnai kebijakan untuk kemajuan daerah. “tidak hanya kami sebagai presidium yang menaruh harapan kepada dewan ini untuk bekerja cerdas. namun seluruh masyarakat mukomuko. dengan harapan anggota dprd ini mampu melahirkan perda berkualitas, terutama terkait regulasi yang mampu memacu potensi pertumbuhan pendapatan asli daerah (pad),” sampai djalaludin. djaludin menambahkan, meski sudah berusia 21 tahun, masih banyak potensi sumber pendapatan asli daerah (pad) mukomuko yang belum digarap karenakan belum adanya regulasi yang kuat sebagai dasar penatakelolaan.  baik itu potensi pad dari sumber daya alam hingga potensi pad lainnya. baca juga:sidak bkd temukan dugaan manipulasi laporan retribusi parkir pt usm baca juga:maksimalkan penanganan pasien gigitan hpr, dinkes mukomuko tambah 2 rabies center “memang sebagian sudah ada perda (peraturan daerah, red) untuk pajak dan retribusinya, seperti usaha sarang burung wallet, reklame, dan izin galian c.  tapi faktanya berapa pad yang diperoleh dari sektor tersebut masih belum maksimal. sehingga dibutuhkan kajian yang lebih mendasar lagi, dan itu menjadi tugas anggota dewan membahasnya bersama eksekutif, sehingga dapat menghasilkan payung hukum yang kuat terkait pad tersebut,” terangnya. selain itu, tokoh pemekaran ini menegaskan, sudah waktunya anggota dprd mukomuko yang baru dilantik ini, menempatkan staf ahli yang berkualitas pada masing-masing fraksi nantinya.  jangan sampai staf ahli yang ada di fraksi tidak bisa berkontribusi dalam mendukung kinerja anggota dewan, sehingga dapat dikatakan hanya formalitas saja. baca juga:maksimalkan penanganan pasien gigitan hpr, dinkes mukomuko tambah 2 rabies center baca juga:disdikbud mukomuko ingatkan sekolah pahami regulasi dana bos ‘’perlu juga kita evaluasi dan ingatkan, untuk menaruh staf ahli fraksi nantinya. anggota dewan kita harus merekrut orang yang memiliki pendidikan yang jelas sesuai bidangnya, dan mampu memahami tugas serta fungsi. sebab staf ahli fraksi juga harus memiliki ide pemikiran untuk menunjang kinerja dewan,” pintanya. terpisah, mantan ketua dprd mukomuko, m. ali saftaini, se menyampaikan pesan kepada 25 anggota dprd mukomuko periode 2024-2029 yang baru dilantik.  setelah anggota dprd priode sebelumnya digantikan, apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab terdahulu, secara otomatis mulai diemban oleh anggota dprd priode selanjutnya.  berkaitan hal tersebut, untuk perda tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw) kabupaten mukomuko, masih belum rampung maka dari itu anggota dprd yang baru perlu menyelesaikan perda yang sebelumnya terlambat diselesaikan ini. “sebenarnya pesan ini sudah saya sampaikan pada 25 anggota dprd mukomuko  yang baru. untuk pembahas rancangan perda rtrw ini dirampungkan segera. sehingga nantinya hasil penetapan bisa menjadi perda rtrw yang ditetapkan kemendagri. sebab jika tidak mukomuko tidak memiliki payung hukum rtrw , yang tentunya akan menghambat pembangunan daerah," terang ali. selain itu ali juga mengingatkan 25 anggota dprd mukomuko yang baru, terkait mekanisme penganggaran pemerintahan daerah yang saat ini sangat sistematis, yang semuanya terencana dalam sistem informasi pemerintah daerah (sipd).  sehingga, mekanisme kerja anggota dprd dalam memperjuangkan aspirasi yang dituangkan dalam pokok pikiran (pokir) harus sejalan dengan sistematis sipd.  "konkritnya begini, kalau anggota dprd mau memasukan program pokir dalam apbd, programnya harus masuk dulu dalam usulan musrenbangcam. sebab pokir anggota dprd tidak bisa lagi keluar dari usulan musrenbangcam. kalau dulu, bisa masuk dipenghujung pembahasan apbd. kalau nanti tidak bisa lagi. itu yang menjadi pembeda mekanisme kerja dulu dan sekarang. kalau tupoksi sama saja," tandasnya. 

Tag

• # dewan mukomuko
• # dewan periode 2024-2029
• # staf ahli
• # perda rtrw
• # dprd mukomuko

Share

• 
• 
• 
• 
•