Pilkada Serentak, ASN Wajib Menjaga Netralitas, Bawaslu: Ada Temuan Laporkan

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 28 Aug 2024 - 23:36

ASN LEBONG: Diingatkan untuk menjaga netralitas di Pilkada Lebong.--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

pilkada serentak, asn wajib menjaga netralitas, bawaslu: ada temuan laporkan                              lebong,koranrb.id – badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kabupaten lebong kembali mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong untuk wajib menjaga netralitas di pilkada serentak 2024 ini.
peringatan itu sudah didahului dengan surat edaran yang disampaikan bawaslu kabupaten lebong kepada badan kepegawaiaan dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) lebong, senin 26 agustus 2024 lalu.
ketua bawaslu kabupaten lebong, khairul habibi, sp mengatakan, selama tahapan pilkada pihaknya akan terus memantau pelanggaran-pelanggaran yang ada, terutama terkait netralitas asn.
baca juga:hari ini, kopli-roiyana dan azhari-bambang daftar ke kpu lebong 
baca juga:petahana dilarang gunakan fasilitas negara, ini penjelasannya
selain memantau langsung netralitas asn, bawaslu juga memastikan akan memantau media sosial (medsos) untuk menjaga kondusivitas pilkada 2024 ini. 
“ada temuan lapokan, akan kita tindak lanjuti kejadin itu jika ada asn yang tidak netral,” kata habibi, rabu, 28 agustus 2024.
menurut habibi, asn dilarang untuk ikut berkampanye apalagi sampai menjadai tim sukses (timses) salah satu pasangan calon kepala daerah.
sebagaimana diketahui, berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara menjelaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan manajemen asn berdasarkan pada asas netralitas tertuang pada pasal 2 huruf f. 
terutang dalam pasal 9 ayat 2, asn harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
selain uu asn, peraturan pemerintah (pp) nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pns serta peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns, mengatur tentang netralitas asn. 
baca juga:dugaan korupsi pemdes bungin masih penghitungan kn, jaksa tuntas periksa bendahara desa
baca juga:dishub kota bengkulu tukar 445 led rusak di 150 pju
dalam pp nomor 42 tahun 2004 pasal 11 huruf c, bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. 
sementara, pp nomor 94 tahun 2021 melarang asn memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah, dengan cara ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pns, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pns lain, dan sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
baca juga:waspada modus penipuan mengatas namakan pejabat polres lebong
baca juga:lebong hanya kebagian 62 sambungan listrik gratis program unggulan pemprov bengkulu 
“jadi sesuai kebijakan kita di bawaslu, kita sudah memberikan surat imbaun kepada dinas-dinas untuk tidak ikut berkampanye, termasuk pendaftaran dan lainnya,” ujar habibi.
jika sampai ada asn terlibat atau tergabung dalam timses salah satu pasangan calon, bawaslu memastikan akan memproses temuan tersebut.
“kita imbau kepada masyarakat, jika terdapat temuan di lapangan sampaikan ke bawaslu. pintu bawaslu terbuka lebar menerima laporan dari masyarkat, dan pastinya akan kami tindak lanjuti,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 29 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan