Dituntut Penjara dan Ganti Kerugian, 2 Terdakwa Tipikor Dana PNPM Air Napal Bakal Minta Keringanan Hukuman

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 01 Sep 2024 - 22:57

KERINGANAN: Dua terdakwa mantan Ketua dan Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PNPM Air Napal Bengkulu Utara meminta diringankan hukumannya usai dituntut. WEST JER TOURINDO/RB--

Sekedar mengulas berita sebelumnya, dua terdakwa dituntut berbeda.

Sidang tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu pada 26 Agustus 2024 yang bertindak sebagai Hakim Ketua adalah Paisol, SH.

JPU Kejari Bengkulu Utara, Riski Adrian, SH mengungkapkan di depan persidangan bahwa dua terdakwa dituntut dengan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kemudian menuntut mantan Ketua Tim Pelaksanaan Kegiatan PNPM Kecamatan Air Napal Abdul Mustarib dengan kurungan penjara 4,5 tahun.

Ia juga dikenakan denda Rp100 juta subsidair 4 bulan serta pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 250.925.000. dan dikurangi dengan uang yang sudah dititipkan sebesar Rp75 juta dengan subsidair 2 tahun 3 bulan.

Sementara terhadap terdakwa mantan Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan PNPM Kecamatan Air Napal, Hamidi dituntut dengan hukuman penjara selama 5,5 tahun denda Rp100 juta subsidair 4 bulan serta membebankan uang pengganti sebesar Rp917 juta dengan subsidair 2 tahun dan 9 bulan.

"Dua terdakwa sudah kita tuntut dengan Pasal 3 Undangan-Undang Tipikor dan juga kurungan penjara secara berbeda," ungkap Riski setelah persidangan usai.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa Abdul Mustarib tidak mendukung program nasional begitu juga dengan terdakwa Hamidi.

“Melihat fakta yang ada maka kita jatukan hukuman tersebut,” jelas Riski.

dituntut penjara dan ganti kerugian, 2 terdakwa tipikor dana pnpm air napal bakal minta keringanan hukuman                             koranrb.id – dua terdakwa mantan ketua dan bendahara tim pelaksana kegiatan (tpk) pnpm air napal bengkulu utara, abdul mustarib dan hamidi meminta diringankan hukumannya usai dituntut jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu utara.
keduanya, berdasarkan fakta persidangan diyakini jpu terbukti bersalah atas perkara perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp) kecamatan air napal yang merugikan keuangan negara mencapai rp 1,1 miliar.
penasihat hukum (ph) terdakwa abdul mustarib, deden frasatien, sh, mh. mengungkapkan dalam pleidoi nantinya, kleinnya meminta hanya keringanan saja.
“sebelumnya itu klien kita dituntut dengan hukuman yang lumayan tinggi, yakni 4,5 tahun maka melihat hal itu kita meminta keringanan,” ungkap dede pada rb, 1 agustus 2024.
dari apa yang dituntutan jpu dede menilai terlalu berat, apalagi dikaitkan dengan fakta persidangan yang menurutnya bahwa kliennya tidak pernah memegang uang simpan pinjam.
baca juga:polres bengkulu tengah selidiki pelaku pembuangan bayi hingga tewas 
baca juga:bandar togel desa suka bumi lebong sakti digerebek, polisi amankan 28 kertas togel dan uang rp609 ribu 
"selain klien kita tidak pernah memegang uang simpan pinjam pnpm dan klien kita bukanlah yang menyusun siasat korupsi  dana simpan pinjam ini," terang dede.
selain itu juga ph meminta satu hal lagi yang berdasarkan fakta persidangan yang timbul, bahwa bukan terdakwa abdul mustarib yang merencanakan tindakan  korupsi pada pnpm-mp kecamatan air napal.
“meminta untuk pengurangan uang ganti rugi untuk klien kita, pasalnya menurut fakta persidangan yang terungkap klien kita tidak menerima uang sebesar yang dituntutkan jaksa penuntut umum terhadap  klien kita,” jelas dede.
tidak berbeda dengan dede, ph terdakwa hamidi, enda rahayu ningsi, sh menyebut dirinya juga turut akan memasukan pleidoi untuk meringankan hukuman kliennya.
“kita pastinya meminta keringanan hukuman untuk klien kita, paslanya pada fakta yang ada klien kita menyetoran hasil keuntungan dari simpan pinjam perempuan ini,” tutup endah.
baca juga:2 desa di bengkulu utara akan dapat dana tambahan konservasi
baca juga:teknisi ac warga kota bengkulu tertangkap lagi simpan sabu 
sekedar mengulas berita sebelumnya, dua terdakwa dituntut berbeda.
sidang tersebut dilaksanakan di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu pada 26 agustus 2024 yang bertindak sebagai hakim ketua adalah paisol, sh.
jpu kejari bengkulu utara, riski adrian, sh mengungkapkan di depan persidangan bahwa dua terdakwa dituntut dengan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
kemudian menuntut mantan ketua tim pelaksanaan kegiatan pnpm kecamatan air napal abdul mustarib dengan kurungan penjara 4,5 tahun.
baca juga:5 bulan usai penggeledahan, penetapan tsk tunggu hasil kn, dugaan korupsi proyek puskeswan benteng
baca juga:10 tsk diduga terlibat kasus sabu dan ganja diamankan polda bengkulu, salah satunya honorer
ia juga dikenakan denda rp100 juta subsidair 4 bulan serta pidana tambahan uang pengganti sebesar rp 250.925.000. dan dikurangi dengan uang yang sudah dititipkan sebesar rp75 juta dengan subsidair 2 tahun 3 bulan.
sementara terhadap terdakwa mantan bendahara tim pelaksana kegiatan pnpm kecamatan air napal, hamidi dituntut dengan hukuman penjara selama 5,5 tahun denda rp100 juta subsidair 4 bulan serta membebankan uang pengganti sebesar rp917 juta dengan subsidair 2 tahun dan 9 bulan.
"dua terdakwa sudah kita tuntut dengan pasal 3 undangan-undang tipikor dan juga kurungan penjara secara berbeda," ungkap riski setelah persidangan usai.
hal-hal yang memberatkan terdakwa abdul mustarib tidak mendukung program nasional begitu juga dengan terdakwa hamidi.
“melihat fakta yang ada maka kita jatukan hukuman tersebut,” jelas riski.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 2 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan