4 Perda Dituntaskan DPRD Bengkulu Utara di Tahun Akhir Masa Jabatan

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 06 Sep 2024 - 22:24

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Bengkulu Utara Tommy Sitompul --Istimewa

4 perda dituntaskan dprd bengkulu utara di tahun akhir masa jabatan                             arga makmur, koranrb.id - meskipun masih jauh dari target pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan dearah, namun kinerja anggota dprd bengkulu utara menjelang akhir masa jabatan 2019-2024 patut diacungi jempol. 
dalam kurun waktu lima bulan usai disahkannya target pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tahun 2024, dprd hingga saat ini sudah menuntaskan 4 raperda menjadi peraturan daerah (perda). 
bahkan sudah melakukan persetujuan kua-ppas untuk apbd 2025 mendatang. 
empat raperda yang sudah dituntaskan menjadi perda tersebut masing-masing.
baca juga:dprd bengkulu utara dorong pengajuan kuota tambahan pppk guru dan tenaga teknis
1. perda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
2. perda tentang penanggulangan bencana daerah 
3. perda tentang laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun 2023 
4. perda tentang apbd perubahan tahun 2024
5. kesepakatan kua-ppas apbd 2025
baca juga:burung hantu endemik kepulauan sunda! berikut 5 fakta unik celepuk reban
awal tahun 2024 lalu, dprd bengkulu utara mentargetkan tahun ini bisa mengesahkan 15 rancangan peraturan daerah menjadi perda. 
termasuk dua diantaranya adalah rancangan perda inisiatif dprd yang tahapan pembahasannya sudah dimulai sejak tahun 2023 lalu. 
ketua badan pembentukan peraturan daerah (bapem perda) dprd bengkulu utara tommy sitompul menerangkan jika sesuai agenda yang ditetapkan maka jadwal pembahasan yang dilakukan dprd bengkulu utara sudah tepat waktu bahkan lebih cepat. 
namun memang berakhirnya masa jabatan membuat tidak semua rancangan perda yang menjadi target bisa dilakukan pembahasan. 
baca juga:ini perbedaan nasi padang dan nasi kapau
“namun rancangan perda yang wajib dibahas dalam setiap masa sidang sudah kita tuntaskan sesuai dengan target pembahasan dengan pemerintah daerah,” terangnya.
namun ia mengakui ada beberpa raperda lagi yang memang juga sangat penting dibahas dan harus disahkan karena terkait dengan kepentingan langsung masyarakat. 
namun hal ini nantinya akan dibahas oleh anggota dprd begnkulu utara 2024-2029 dimana tommy ikut kembali terpilih dan akan dilantik 9 september 2024 mendatang. 
“kami yakin anggota dprd begnkulu utara periode berikutnya memilkiki komitmen yang sama dalam menuntaskan target-trarget t raperda yang memang sudah disahkan tersebut,” terangnya.
baca juga:pembiayaan paylater di indonesia meningkat pesat
selain itu, dua raperda inisiatif dprd masing-masing raperda tenang bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. 
berikutnya ada raperda tentang pengakuan adat enggano. 
dua raperda ini juga sudah melalui pembahasan awal antara pemda dan dprd bengkulu utara. 
bahkan, dprd bengkulu utara sudah melakukan diskusi publik terkait pembahasan dua raperda ini. 
“pembahasannya sudah dimulai dan tinggal dilanjutkan saja nantinya sehingga dua raperda inisiatif ini bisa dilanjutkan menjadi perda dan kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas tommy. 
baca juga:oknum sopir grab bengkulu viral, turunkan penumpang asal rusia di jalan, ini tanggapan grab 
berikut 15 target perda dprd bengkulu utara 2024 
1. raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun 2023
2. raprda perubahan apbd tahun 2024
3. raperda apbd tahun 2025
4. raperda penyelenggaraan penanaman modal dan izin berusaha
5. raperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren
baca juga:berikut 10 bus mewah lintas sumatera, nyaman ditumpangi berhari-hari
6. raperda penyelenggaraan kearsipan
7. raperda rpjp 2024-2024
8. raperda perlindungan hak penyandang disabilitas
9. raperda penyelenggaraan ketenagakerjaan
10. raperda rtrw
baca juga:kasi intel kejari seluma mutasi ke bengkulu selatan, ini penggantinya
11. raperda rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
12. raperda pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa (luncuran tahun 2023)
13. raperda bpbd 
14. raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat enggano (raperda inisiatif dprd)
15. raperda bantuan hukum masyarakat (raperda inisiatif dprd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 7 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan