Uang Rp38 Juta Diduga Hilang Bisa Jadi Petunjuk Seret Pihak Lain, Perkara Tipikor RSUD Mukomuko

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 07 Sep 2024 - 22:57

BORGOL: Tampak terdakwa diborgol jaksa yang bertugas usai menjalani persidangan. WEST JER TOURINDO/RB--

Kemudian hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Gugur selaku Direktur saat itu. "Ya itu benar," terang Tugur.

Selain tindakan mark up pada SPJ pembayaran di setiap sektor juga turut disampaikan oleh saksi Pejabat Pengadaan RSUD Mukomuko periode 2017-2021, Dian eka Wati bahwa ada pembelian perabotan rumah sakit yang SPJ-nya tidak ditanda tangani.

"Tidak pernah tanda tangan," ungkap Dian.

JPU Kejari Mukomuko, Agrin Nico, SH. MH mengatakan berdasarkan fakta persidangan yang ada sudah jelas bahwa memang ada tindakan mark up di setiap sektor untuk SPJ pembelian dan itu tersusun.

"Ya itu berdasarkan fakta persidangan bahwa memang ada rapat dalam menyetujui tindakan mark up pembayaran di setiap sektor dan itu jumlahnya 3,5 persen," jelas Agrin.

Sementara itu PH 7 terdakwa, Hotma T. Sihombing, SH mengatakan bahwa tindakan mark up yang terungkap dalam persidangan ada sebeb akibatnya.

"Dana yang dikeluarkan dari hasil mark up itu digunakan jika keperluan mendesak," jelas Hotma.

Keperluan yang dimaksud itu bisa beragam baik itu untuk kunjungan atau yang lainnya.

"Keperluan yang dimaksud seperti kalau ada penyambutan, atau ada hal yang tidak terduga yang membuat keluarnya uang dan dana itu diambil dari mark up tersebut," tutup Hotma.

uang rp38 juta diduga hilang bisa jadi petunjuk seret pihak lain, perkara tipikor rsud mukomuko                             koranrb.id – uang sebesar rp38 juta tidak tahu kemana alias diduga hilang.
hal tersebut terungkap dalam fakta persidangan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan anggaran obat tahun anggaran 2016-2021 rumah sakit umum daerah (rsud) mukomuko.
yang menyeret tujuh terdakwa yakni mantan direktur  2016 – 2020 dr. tugur anjastiko, mantan bendahara  pengeluaran blud 2016-2019, andi fitriadi, mantan  kabid pelayanan medis 2017-2021, harnovi, mantan pemberdayaan verifikasi periode  2016-2021, khalik noprianto,  bendahara pengeluaran blud 2020-2021, joni mesra, mantan kabid keuangan, afridinata dan mantan kabid pengeluaran  2016-2018, herman faizal.
dijelaskan, penasihat hukum (ph) 7 terdakwa, hotma t. sihombing bahwa pada persidangan lalu turut dihadirkan pejabat pengadaan rsud mukomuko  periode 2017-2021, dian eka wati, amd. kep. 
baca juga:aniaya pacar keponakan, petani dibekuk polisi 
baca juga:satpam bpjs kepahiang ditemukan meninggal miliki riwayat gastritis
ada yang tidak terungkap baik itu oleh jaksa penuntut umum (jpu) maupun oleh ph sendiri.
hal yang tidak terungkap itu ada sejumlah uang yang hilang atau tidak tahu kemana, uang senilai rp38 juta yang mulanya dikirimkan pada terdakwa joni mesra kepada saksi dian dengan menggunakan rekening rsud mukomuko.
“pada persidangan lalu memang diungkapkan ada uang yang masuk pada rekening saksi dian, namun menurut dian uang tersebut sudah dikirimkan kembali pada rekening pengirim,” ungkap hotma pada rb 7 september 2024.
kemudian berdasarkan keterangan terdakwa melalui ph-nya, bahwa dari terdakwa tidak menerima uang berikut juga kas rumah sakit.
baca juga:diduga dipicu batal kencan, 3 orang tewas, ini kaitan pengeroyokan kampung bali dengan laka tunggal 
baca juga:duda rugi rp132 juta, akibat tertipu jual mobil, ini kronologisnya
“kalau uang tersebut ada maka tidak mungkin akan menjadi permasalahan sekarang ini yang kami pertanyakan uang tersebut itu kemana,” jelas hotma.
“jika uang itu hilang maka uang tersebut bisa dijadikan temuan seharusnya dan bisa juga dijadikan petunjuk untuk jaksa turut menyeret pihak lainnya,” sambung hotma.
ia melanjutkan bahwa jika uang yang dihasilkan untuk rumah sakit yang rp38 juta itu seharunya milik negara jika itu hilang artinya negara merugi.
“sekarang tidak tahu kemana uang itu,” terang hotma.
sementara itu kasi pidsus kejaksaan negeri mukomuko, agrin nico, sh, mh. mengungkapkan bahwa uang rp38 juta turut ditanyakan kemana kenapa fisiknya tidak ada dan laporan di kas daerah itu tidak ada.
“sesui fakta persidangan bahwa uang rp38 juta tersebut hilang dan tidak tahu kemana, dan kita akan mendalami segala potensi yang ada,” tutup agrin. 
baca juga:kabid keuangan dan pengadaan rsud mukomuko beberkan mark up pembayaran, jpu: setiap sektor capai 3,5 persen
baca juga: masuk tahap akhir, kejari seluma tunggu hasil kjpp pengusutan tukar guling lahan
sekedar mengulas berita sebelumnnya bahwa jpu kejari mukomuko hadirkan 13 saksi dalam sidang lanjutan tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan anggaran obat tahun anggaran 2016-2021 rumah sakit umum daerah (rsud) mukomuko.
sidang berlangsung, kamis, 5 september 2024 di pengadilan negeri (pn) tipikor  bengkulu, dengan ketua majelis hakim, agus hamzah, sh, mh.
untuk deretan saksi yang dihadirkan jpu meliputi, pejabat pengadaan rsud mukomuko  periode 2017-2021, dian eka wati, amd. kep. bendahara penerima blud periode 2017-2023, lindawati, s.ap. kabid keuangan rsud mukomuko september 2021-juni 2022, ahmad lutfi, se, kepala tu rsud mukomuko 2016-2021, joni iskandar, direktur rsud mukomuko 2012-sekarang, dr. dollata karokaro, s.m.
selanjutnya kepala ruang gizi rsud mukomuko periode 2017-2021, delvianto, karyawan honorer rsud mukomuko periode 2013-2021, yunipa epiyanti dan kepala ruang gizi rsud mukomuko periode 2015-2017, ade ariansyah.
serta kepala layanan operasional bpjs kesehatan kabupaten mukomuko, elva elinda, se, karyawan spbu bandaratu, rizki priadna putra, direktur pt. medisia sains indo, eddy rapson, pemilik toko m. jaya gorden, afriza. head regional sales pt. cinta dental indonesia, wira dirgantara.
seluruh saksi memberikan keterangan mengenai adanya tindakan mark up yang tersusun dari pejabat rsud mukomuko.
salah satunya saksi kabid keuangan rsud mukomuko september 2021-juni 2022, ahmad lutfi, ahmad lutfi.
ia memberi kesaksian bahwa dirinya mengetahui ada tindakan mark up spj di setiap bidang.
"tindakan mark up tersebut bahkan tersusun, seluruh bidang dikumpulkan terdakwa gugur di satu ruangan untuk menyepakati tindakan mark up tersebut," ungkap lutfi di muka persidangan.
kemudian hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh gugur selaku direktur saat itu. "ya itu benar," terang tugur.
selain tindakan mark up pada spj pembayaran di setiap sektor juga turut disampaikan oleh saksi pejabat pengadaan rsud mukomuko  periode 2017-2021, dian eka wati bahwa ada pembelian perabotan rumah sakit yang spj-nya tidak ditanda tangani. 
"tidak pernah tanda tangan," ungkap dian.
jpu kejari mukomuko, agrin nico, sh. mh mengatakan berdasarkan fakta persidangan yang ada sudah jelas bahwa memang ada tindakan mark up di setiap sektor untuk spj pembelian dan itu tersusun.
"ya itu berdasarkan fakta persidangan bahwa memang ada rapat dalam menyetujui tindakan mark up pembayaran di setiap sektor dan itu jumlahnya 3,5 persen," jelas agrin.
sementara itu ph 7 terdakwa, hotma t. sihombing, sh mengatakan bahwa tindakan mark up yang terungkap dalam persidangan ada sebeb akibatnya.
"dana yang dikeluarkan dari hasil mark up itu digunakan jika keperluan mendesak," jelas hotma.
keperluan yang dimaksud itu bisa beragam baik itu untuk kunjungan atau yang lainnya.
"keperluan yang dimaksud seperti kalau ada penyambutan, atau ada hal yang tidak terduga yang membuat keluarnya uang dan dana itu diambil dari mark up tersebut," tutup hotma.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 8 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan